Alat Sadap Negara Diduga Bernilai Rp1 Triliun, Selamat Ginting Singgung Dana Judol, Narkoba hingga Tambang Ilegal
Sorotan Publik – Dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan milik negara kembali membuka pertanyaan serius mengenai transparansi pengadaan teknologi intelijen, pengawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, mengungkap dugaan keberadaan perangkat penyadapan dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 4 November 2026, Selamat juga melontarkan dugaan bahwa operasi terkait perangkat tersebut memperoleh dukungan pendanaan dari sumber ilegal, termasuk judi online (judol), peredaran narkoba, dan aktivitas pertambangan ilegal.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.
Namun, perlu ditegaskan bahwa dugaan pendanaan dari aktivitas ilegal tersebut belum dibuktikan melalui temuan transaksi keuangan maupun keterangan resmi penyidik. Demikian pula angka Rp1 triliun masih merupakan perkiraan Selamat Ginting, bukan nilai pengadaan yang telah dikonfirmasi pemerintah.
Kasus Penyadapan Ilegal Menyeret Mantan Kapolri
Kasus dugaan penyadapan ilegal memasuki babak serius setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026.
Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Berdasarkan penjelasan penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya.
Penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas dalam sistem.
Dalam konferensi pers tersebut, Bareskrim menyebut dugaan sasaran penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Polisi menyatakan telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.
Seluruh tuduhan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Benarkah Ada Perangkat Penyadapan Bernilai Rp1 Triliun?
Dalam pembahasannya bersama Akbar Faizal, Selamat Ginting mengklaim terdapat perangkat penyadapan berteknologi tinggi yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Ia juga menyampaikan dugaan mengenai pemindahan perangkat dari lingkungan Mabes Polri ke kediaman sejumlah jenderal setelah pergantian kepemimpinan di institusi kepolisian.
Selamat turut menyinggung dugaan keterlibatan sekitar 11 perwira tinggi dalam persoalan tersebut.
Akan tetapi, klaim mengenai jumlah perangkat, nilai keseluruhan, lokasi penyimpanan, dan pemindahannya masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen pengadaan, inventarisasi aset negara, serta hasil penyidikan.
Penelusuran IndonesiaLeaks sebelumnya mengungkap dokumen pengadaan sistem intrusi zero-click yang berkaitan dengan institusi kepolisian.
Berdasarkan dokumen pengadaan yang dipublikasikan, terdapat dua paket yang menjadi perhatian.
Pertama, pengadaan peralatan dan materiil khusus sistem zero-click untuk Ditintelkam Polda Metro Jaya pada 2017 dengan nilai kontrak sekitar Rp98,91 miliar.
Kedua, pengadaan pengembangan zero-click intrusion system untuk Mabes Polri pada 2018 dengan nilai kontrak sekitar Rp149,83 miliar.
Jika dijumlahkan, nilai kedua paket tersebut mencapai sekitar Rp248,74 miliar.
Angka ini memang jauh di bawah perkiraan Rp1 triliun yang disampaikan Selamat Ginting.
Namun, perbandingan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa total nilai seluruh perangkat penyadapan negara hanya Rp248,74 miliar. Kedua dokumen tersebut merupakan paket pengadaan tertentu, bukan inventarisasi menyeluruh seluruh teknologi pengawasan yang dimiliki negara.
Dugaan Dana Judol, Narkoba, dan Tambang Ilegal: Siapa yang Harus Membuktikan?
Bagian paling sensitif dari pernyataan Selamat Ginting adalah dugaan mengenai sumber pendanaan operasi penyadapan.
Ia menduga terdapat kemungkinan penggunaan dana yang berasal dari aktivitas ilegal, termasuk perjudian daring dan peredaran narkoba.
Dalam pernyataannya, Selamat mengatakan:
“Saya kira akan terbongkar dana-dana haram ini, baik yang dari judi online, kemudian dari narkoba, dan lain-lain.”
Ia juga menyinggung kemungkinan keterkaitan dengan persoalan tambang ilegal.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan narasumber yang harus diuji melalui penyelidikan dan penelusuran transaksi keuangan. Belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa uang dari ketiga sektor tersebut benar-benar digunakan untuk membeli atau mengoperasikan perangkat penyadapan yang dimaksud.
Meski demikian, besarnya perputaran uang dalam sejumlah aktivitas ilegal memang menjadi persoalan serius yang membutuhkan pengawasan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun sepanjang semester I 2026.
Angka tersebut menggambarkan besarnya aktivitas transaksi yang teridentifikasi dalam ekosistem perjudian daring, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa dana tersebut mengalir ke operasi penyadapan.
Pada sektor pertambangan ilegal, PPATK juga mengungkap temuan yang tidak kalah besar.
Selama periode 2023–2025, transaksi yang diduga berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin (PETI) tercatat memiliki nilai nominal sekitar Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana mencapai sekitar Rp992 triliun.
Temuan tersebut mencakup dugaan aktivitas penambangan dan distribusi emas ilegal di sejumlah wilayah Indonesia serta aliran emas ke pasar luar negeri.
Sekali lagi, angka Rp992 triliun merupakan perputaran dana yang diduga terkait PETI, bukan uang yang telah terbukti menjadi sumber pembiayaan perangkat penyadapan.
Haris Azhar Pertanyakan Asal Uang Pengadaan Perangkat
Persoalan transparansi sumber pendanaan juga menjadi perhatian aktivis masyarakat sipil Haris Azhar.
Ia mempertanyakan apakah perangkat penyadapan yang disebut bernilai hingga Rp1 triliun tersebut dibeli menggunakan APBN atau berasal dari sumber pendanaan lain.
Pertanyaan mengenai asal uang pengadaan menjadi penting karena teknologi pengawasan negara menyangkut kewenangan yang sangat sensitif.
Jika menggunakan APBN, masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme penganggaran, pengadaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat dugaan sumber pembiayaan di luar mekanisme anggaran negara, persoalannya menjadi semakin serius dan perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Namun, pernyataan Haris mengenai sumber pendanaan tetap harus ditempatkan sebagai desakan transparansi, bukan bukti bahwa perangkat tersebut dibiayai menggunakan uang ilegal.
Teknologi Penyadapan Negara Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan Tanpa Pengawasan
Dalam negara demokrasi, teknologi penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional.
Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.
Penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Teknologi zero-click bahkan memiliki kemampuan intrusi yang sangat tinggi karena dapat menargetkan perangkat elektronik tanpa memerlukan interaksi langsung dari pemiliknya.
Apabila teknologi semacam ini digunakan tanpa prosedur yang sah, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan menyangkut perlindungan privasi, hak warga negara, dan prinsip negara hukum.
Karena itu, pengawasan terhadap pengadaan dan penggunaan teknologi intelijen harus menjadi perhatian lembaga negara serta masyarakat sipil.
Lima Pertanyaan Penting yang Harus Dijawab
Perkembangan kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban terbuka dan berbasis bukti.
Pertama, apakah benar terdapat perangkat penyadapan milik negara dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1 triliun?
Kedua, berapa jumlah perangkat yang dimiliki, di mana inventaris asetnya, dan siapa yang memiliki kewenangan mengoperasikannya?
Ketiga, apakah seluruh pengadaan dan operasional perangkat tersebut menggunakan APBN atau terdapat sumber pendanaan lain?
Keempat, apakah benar terdapat aliran dana dari perjudian daring, narkoba, maupun pertambangan ilegal untuk membiayai kegiatan tersebut?
Kelima, siapa yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan teknologi penyadapan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab melalui spekulasi. Dibutuhkan pemeriksaan dokumen pengadaan, audit aset, penelusuran transaksi keuangan, dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi Bukan Ancaman bagi Negara, Melainkan Syarat Kepercayaan Publik
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola teknologi pengawasan negara.
Kerahasiaan operasional intelijen memang diperlukan dalam kondisi tertentu. Namun, kerahasiaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.
Negara memiliki kewajiban melindungi keamanan nasional sekaligus menjamin hak konstitusional masyarakat.
Jika perangkat pengawasan dibeli menggunakan uang rakyat, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yang sah.
Jika ditemukan aliran dana dari aktivitas kriminal, aparat penegak hukum harus menelusurinya sampai kepada pihak yang bertanggung jawab, tanpa pandang jabatan maupun kekuasaan.
Sorotan Publik menilai bahwa persoalan ini tidak cukup berhenti pada penetapan tersangka dalam perkara penyadapan ilegal. Penelusuran mengenai asal perangkat, nilai pengadaan, penguasaan aset, dan sumber pendanaan juga penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai perkara tersebut.
Sebab, teknologi yang seharusnya melindungi negara tidak boleh berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kewenangan negara harus diawasi. Dan tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.
