Slamet Uliandi Jadi Tersangka Penyadapan, Belum Ditahan karena Pascastroke: Publik Pertanyakan Penegakan Hukum
Sorotan Publik – Keputusan Bareskrim Polri tidak menahan Irjen Pol Slamet Uliandi meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal memunculkan perhatian publik. Penyidik menyebut kondisi kesehatan pascastroke menjadi alasan penahanan belum dilakukan.
Slamet ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Penetapan status tersebut diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam keterangannya, Suhermanto menyatakan penyidik belum melakukan penahanan terhadap Slamet karena yang bersangkutan sedang mengalami kondisi sakit pascastroke.
Keputusan itu kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan mengapa tiga tersangka lainnya ditahan, sementara Slamet belum menjalani penahanan.
Bahkan, muncul spekulasi bahwa alasan sakit dapat digunakan untuk menghindari proses hukum. Namun, sampai saat ini tidak terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan Slamet berpura-pura sakit ataupun merencanakan melarikan diri ke luar negeri.
Apa Peran Slamet dalam Perkara Penyadapan?
Berdasarkan penjelasan penyidik, Slamet disebut memiliki peran dalam struktur Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada periode 2010–2019 dan kemudian disebut menjadi Dewan Pembina Monitoring Center.
Penyidik mengungkapkan bahwa pihak yang hendak melakukan provisioning atau penyadapan disebut harus memperoleh persetujuan dari Slamet.
Selain itu, pada awal Oktober 2026, tersangka berinisial AS disebut meminta persetujuan untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Menurut keterangan penyidik, Slamet menyetujui penghapusan file tersebut.
Keterangan itu menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sedang didalami Bareskrim. Pembuktian mengenai peran, kewenangan, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka tetap harus dilakukan melalui proses hukum.
Mengapa Tersangka Tidak Otomatis Ditahan?
Dalam sistem hukum pidana, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dengan sendirinya berarti orang tersebut harus langsung ditahan.
Penahanan merupakan tindakan hukum tersendiri yang harus didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Kondisi kesehatan juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tindakan penyidik.
Karena itu, alasan medis yang disampaikan kepolisian perlu diperiksa secara objektif. Jika kondisi kesehatan menjadi dasar penundaan penahanan, pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting untuk memastikan keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada keadaan yang nyata.
Di sisi lain, alasan kesehatan tidak boleh menjadi ruang untuk menghilangkan akuntabilitas proses hukum. Penyidik tetap memiliki kewajiban memastikan pemeriksaan berjalan dan perkembangan perkara dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Ada Perlakuan Berbeda di Hadapan Hukum
Perhatian publik terhadap perkara ini tidak hanya menyangkut kondisi seorang tersangka, tetapi juga konsistensi penegakan hukum ketika perkara melibatkan pejabat dan perwira tinggi kepolisian.
Apabila seseorang belum dapat ditahan karena alasan kesehatan, publik berhak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar keputusan tersebut tanpa harus membuka informasi medis pribadi secara berlebihan.
Pengawasan juga perlu memastikan bahwa tersangka tetap dapat menjalani proses pemeriksaan sesuai ketentuan, dan bahwa keputusan mengenai penahanan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kesehatan serta persyaratan hukum.
Perkembangan perkara ini juga menunjukkan bahwa penanganannya tidak berhenti pada penyidikan pidana. Associated Press pada 17 November 2026 melaporkan bahwa proses etik internal Polri turut berlanjut, termasuk pemecatan Irjen Eko Hadi Santoso setelah pemeriksaan etik menemukan penyalahgunaan kewenangan. Ahrie Sonta Nasution juga dilaporkan telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya sebelumnya telah ditahan sebagai tersangka.
Pertanyaan Publik Bukan Alasan untuk Menghakimi Penyakit
Kasus Slamet Uliandi memperlihatkan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum, terutama ketika tersangka berasal dari lingkungan institusi penegak hukum sendiri.
Masyarakat berhak mempertanyakan alasan perbedaan perlakuan dalam penahanan. Namun, tuduhan bahwa seseorang berpura-pura mengalami stroke tidak boleh disebarkan sebagai fakta tanpa bukti medis dan hasil pemeriksaan yang sah.
Pada saat bersamaan, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa alasan kesehatan tidak menjadi celah untuk menghambat penyidikan atau menghindari pertanggungjawaban.
Prinsipnya sederhana: kondisi kesehatan harus dihormati, tetapi proses hukum tetap berjalan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Penegakan hukum yang dipercaya masyarakat bukanlah penegakan hukum yang mengabaikan hak tersangka, melainkan penegakan hukum yang adil, transparan, konsisten, dan berlaku sama bagi setiap orang.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
