Illicit Enrichment Dicoret dari UU Perampasan Aset, Alasan DPR dan Sorotan terhadap Pengawasan Kekayaan Pejabat

0
1795100588262

Sorotan Publik – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 belum mengakhiri perdebatan mengenai efektivitas instrumen hukum untuk memberantas korupsi. Salah satu ketentuan yang tidak masuk dalam regulasi tersebut justru menjadi perhatian: illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Ketentuan ini menjadi isu penting karena menyentuh persoalan transparansi kekayaan penyelenggara negara. Dalam praktik pemberantasan korupsi, ketidaksesuaian antara penghasilan resmi dan jumlah kekayaan dapat menjadi indikator yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Namun, konsep illicit enrichment bukan berarti setiap pejabat yang memiliki kekayaan besar otomatis melakukan korupsi. Mekanisme tersebut berkaitan dengan dugaan peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar, dengan tetap memperhatikan standar pembuktian, perlindungan hak, dan proses hukum yang adil.

DPR Ungkap Dua Pertimbangan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan karakter UU Perampasan Aset yang bersifat hukum formil.

Menurut Habiburokhman, selama pembahasan, DPR menerima beragam pandangan dari masyarakat dan kalangan ahli. Sebagian mendukung pengaturan peningkatan kekayaan tidak wajar, sementara pihak lain menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan HAM.

DPR juga mengklaim telah melakukan kajian perbandingan terhadap penerapan konsep tersebut di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkannya, serta menyinggung pengalaman Jerman terkait penolakan pengaturan serupa melalui proses pengujian konstitusional.

Pertimbangan berikutnya menyangkut karakter undang-undang. DPR memandang UU Perampasan Aset berfokus pada prosedur dan mekanisme hukum acara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, bukan membentuk norma materiil mengenai jenis tindak pidana dan penghukuman.

Atas dasar itu, DPR memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam undang-undang tersebut.

Mengapa Ketentuan Ini Menjadi Perhatian dalam Pemberantasan Korupsi?

Perdebatan mengenai illicit enrichment tidak bisa dilepaskan dari persoalan pengawasan kekayaan pejabat publik.

Penyelenggara negara memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data tersebut menjadi salah satu instrumen transparansi untuk membantu mengawasi perubahan kekayaan pejabat selama menjalankan jabatan publik.

Akan tetapi, pelaporan kekayaan dan penindakan terhadap dugaan kekayaan tidak wajar merupakan dua hal berbeda. LHKPN menyediakan informasi mengenai harta yang dilaporkan, sedangkan pembuktian tindak pidana tetap memerlukan pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak yang mendukung illicit enrichment memandang aturan khusus dapat memperkuat kemampuan negara menelusuri kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah. Sementara itu, pihak yang mengkhawatirkan penerapannya menekankan risiko pelanggaran HAM, pembalikan beban pembuktian yang tidak proporsional, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, perdebatan sesungguhnya bukan hanya soal memasukkan atau menghapus satu istilah hukum. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara membangun mekanisme pengawasan kekayaan yang efektif tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak warga negara.

Pengesahan UU Belum Mengakhiri Perdebatan

DPR menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang. Berdasarkan keterangan DPR, Komisi III membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menyelenggarakan 87 kegiatan rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil yang sejak awal mendorong pengaturan illicit enrichment masih memiliki perhatian terhadap celah pengawasan kekayaan yang dinilai belum terjawab melalui ketentuan tersebut.

Perhatian Hotman Paris terhadap isu ini turut disebut dalam diskusi publik mengenai pengesahan UU Perampasan Aset. Namun, untuk menguraikan secara akurat sikap maupun argumentasi Hotman, diperlukan pernyataan langsung atau rekaman sumber aslinya agar pandangannya tidak keliru dikutip.

Ujian Berikutnya Ada pada Pelaksanaan

UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen yang mampu memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, efektivitasnya tidak cukup dinilai dari pengesahan undang-undang. Pelaksanaan, pengawasan, transparansi pengelolaan aset, dan perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan juga menjadi ukuran penting.

Tidak dimasukkannya illicit enrichment membuka ruang diskusi lebih luas mengenai apakah instrumen hukum yang tersedia sudah memadai untuk mengawasi kekayaan penyelenggara negara.

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terbuka mengenai bagaimana negara menelusuri kekayaan yang tidak wajar, bagaimana dugaan korupsi dibuktikan, dan bagaimana aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun masyarakat.

Pemberantasan korupsi membutuhkan hukum yang kuat, tetapi juga harus menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi kekayaan pejabat publik bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari pertanggungjawaban jabatan kepada rakyat.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *