SOROTAN PUBLIK: Kejati Lampung Periksa 83 Kepala Sekolah, Dugaan Setoran 15 Persen Dana Revitalisasi Diusut
SOROTAN PUBLIK – Penyidikan dugaan pemerasan dalam program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, memasuki tahap pendalaman keterangan saksi. Sebanyak 83 kepala sekolah diperiksa oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah pada Selasa, 17 November 2026.
Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan 13 penyidik. Para kepala sekolah tersebut dimintai keterangan untuk mengungkap pelaksanaan program revitalisasi, mekanisme pengelolaan bantuan, serta informasi mengenai dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan yang diterima sekolah.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
Kejati Telusuri Dugaan Permintaan Setoran
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, membenarkan pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut. Keterangan para saksi diperlukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, menelusuri keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memperkuat alat bukti penyidikan.
Sebelumnya, penyidik Kejati Lampung juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, pada November 2026.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang, dan bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara. Kejaksaan juga melakukan penelusuran aset untuk mengidentifikasi kepemilikan, penguasaan, serta kemungkinan aliran dana yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi Kejati Lampung, indikasi permintaan uang yang sedang didalami berkisar 10 hingga 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi kepada sejumlah kepala sekolah. Dengan demikian, besaran dan pola permintaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Dana Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Celah Penyimpangan
Program revitalisasi sekolah pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman, dan berkualitas.
Karena itu, dugaan permintaan setoran terhadap penerima bantuan perlu diusut secara menyeluruh. Apabila terbukti terjadi, praktik semacam itu bukan hanya berpotensi merugikan keuangan atau kepentingan penerima bantuan, tetapi juga dapat mengganggu tujuan program peningkatan mutu pendidikan.
Penyidik perlu menelusuri secara terang siapa pihak yang diduga meminta uang, bagaimana mekanisme permintaan dilakukan, apakah terdapat tekanan terhadap kepala sekolah, ke mana aliran uang disalurkan, serta apakah ada pihak lain yang turut memperoleh manfaat.
Pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah juga harus ditempatkan secara proporsional. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan, bukan berarti seluruhnya merupakan pihak yang melakukan tindak pidana.
Publik Menanti Pengungkapan Perkara Secara Transparan
Perkembangan penyidikan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dana yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan. Masyarakat berhak mengetahui apakah bantuan revitalisasi benar-benar diterima dan digunakan sesuai peruntukannya, serta apakah ada pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meminta keuntungan pribadi.
Kejati Lampung diharapkan menuntaskan penelusuran berdasarkan alat bukti, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila unsur pidana terpenuhi, dan menjelaskan perkembangan perkara secara terbuka sesuai ketentuan hukum.
Penegakan hukum juga harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Penetapan tanggung jawab pidana wajib didasarkan pada kecukupan alat bukti dan proses hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada dugaan atau keterangan yang belum diuji.
Sorotan Publik menegaskan: dana pendidikan harus digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan menjadi ruang bagi praktik pemerasan maupun penyalahgunaan jabatan. Rakyat berhak tahu, rakyat cerdas, rakyat berdaulat.
