Rizkan Al Mubarrok Soroti Penghargaan I-SIM Kota Jambi 2026: Prestasi Nasional Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Rakyat dan Transparansi Anggaran
SOROTAN PUBLIK | JAMBI
Penghargaan Terbaik II tingkat nasional dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 yang diraih Pemerintah Kota Jambi menjadi pengakuan atas upaya pembangunan berkelanjutan melalui program Kampung Bahagia. Namun, di balik capaian tersebut, transparansi anggaran, akuntabilitas pelaksanaan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat tetap menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian publik.
Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, menjadi salah satu perspektif dalam mendorong pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah. Menurut kerangka analisis yang diangkat Sorotan Publik, penghargaan pemerintah harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan pembuktian manfaat program bagi masyarakat.
Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kota Jambi, penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Jambi, Maulana, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kota Jambi memperoleh skor 77,63 dan masuk tiga besar kategori pemerintah daerah kota bersama Makassar dan Semarang.
PENGHARGAAN BUKAN AKHIR DARI EVALUASI
Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 merupakan penghargaan nasional yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengapresiasi kontribusi pemerintah dan institusi nonpemerintah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam mekanisme penilaiannya, Bappenas memperhatikan komitmen kelembagaan serta praktik baik yang mencakup relevansi persoalan, efektivitas solusi, inklusivitas, kolaborasi, hasil yang dapat dibuktikan, keberlanjutan, dan potensi replikasi.
Artinya, pengakuan tersebut patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tetap perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
KAMPUNG BAHAGIA DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN
Salah satu aspek yang layak mendapat perhatian adalah pengelolaan anggaran Program Kampung Bahagia.
Berdasarkan petunjuk teknis tahun 2026, alokasi dana dibedakan berdasarkan jumlah kepala keluarga di setiap RT, yakni Rp50 juta untuk kategori kecil, Rp75 juta kategori sedang, dan Rp100 juta kategori besar.
Data sosialisasi tahap II menyebutkan terdapat 787 RT pelaksana, terdiri atas 179 RT kategori kecil, 319 RT kategori sedang, dan 289 RT kategori besar.
Berdasarkan komposisi tersebut, estimasi alokasi anggaran mencapai Rp61,775 miliar. Angka ini merupakan hasil perhitungan berdasarkan pagu setiap kategori, bukan angka realisasi belanja ataupun hasil audit.
Besarnya alokasi tersebut membuat keterbukaan informasi menjadi penting. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi realisasi anggaran, proses pengadaan, kesesuaian harga, spesifikasi pekerjaan, serta laporan pertanggungjawaban.
Penggunaan transaksi nontunai dan mekanisme pengelolaan melalui kelurahan merupakan bagian dari tata kelola program. Namun, kualitas pengawasan tetap harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
UKURAN KEBERHASILAN ADALAH MANFAAT BAGI MASYARAKAT
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengukur keberhasilan Kampung Bahagia secara substantif.
Program pembangunan berbasis RT semestinya tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga memberikan perubahan yang terukur terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan warga.
Indikator yang perlu diperhatikan antara lain perbaikan infrastruktur lingkungan, akses fasilitas umum, kualitas sanitasi, pemerataan pembangunan, keterlibatan kelompok rentan, serta keberlanjutan fasilitas setelah pembangunan selesai.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana dampak program diukur, siapa saja penerima manfaatnya, dan apakah hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tanpa indikator yang terbuka dan terukur, keberhasilan program akan lebih sulit dievaluasi secara objektif.
PENGAWASAN PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi bukan ancaman terhadap pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi perlu terus memperkuat keterbukaan dokumen perencanaan, realisasi anggaran, hasil monitoring dan evaluasi, serta indikator keberhasilan Kampung Bahagia.
Pengawasan tersebut tidak berarti mengasumsikan adanya penyimpangan. Setiap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti dan melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, pers memiliki tanggung jawab untuk mengapresiasi capaian pemerintah sekaligus memastikan kebijakan publik tetap dapat diperiksa secara kritis.
Penghargaan nasional merupakan momentum untuk memperkuat kualitas pembangunan, bukan alasan untuk menghentikan evaluasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya tercermin dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, akuntabilitas anggaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prestasi pemerintah patut diapresiasi. Anggaran publik wajib dipertanggungjawabkan. Dan kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi tujuan utama pembangunan.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
SOROTAN PUBLIK
