Kota Jambi Raih Terbaik II Nasional I-SIM 2026, Sorotan Publik: Penghargaan Kampung Bahagia Harus Dibuktikan dengan Kesejahteraan Rakyat dan Transparansi Anggaran

0
file_00000000eca88207a8e58869a5406c9b

SOROTAN PUBLIK — JAMBI

Pemerintah Kota Jambi memperoleh pengakuan di tingkat nasional setelah meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Daerah Kota dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM), bagian dari Indonesia’s SDGs Action Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dengan perolehan skor 77,63. Kota Jambi masuk tiga besar bersama Kota Makassar dan Kota Semarang. Pemerintah Kota Jambi menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program Kampung Bahagia yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah.

Capaian ini patut diapresiasi sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat. Namun, penghargaan nasional juga menghadirkan tanggung jawab yang lebih besar: memastikan bahwa prestasi administratif dan pengakuan kelembagaan benar-benar berbanding lurus dengan perubahan kualitas hidup masyarakat.

Di sinilah pentingnya pengawasan publik.

PENGHARGAAN NASIONAL BUKAN AKHIR DARI EVALUASI

Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. Berdasarkan penjelasan resmi penyelenggara, penilaian tidak semata-mata melihat kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga masalah yang berhasil diselesaikan, perubahan yang dapat dibuktikan, kelompok penerima manfaat, keberlanjutan, serta kemungkinan praktik baik tersebut diperluas atau direplikasi.

Untuk kategori pemerintah daerah kabupaten/kota, keikutsertaan dilakukan melalui skema I-SIM.

Dengan demikian, penghargaan yang diterima Kota Jambi merupakan pengakuan dalam kerangka penilaian pembangunan berkelanjutan, bukan sertifikat bahwa seluruh persoalan pembangunan daerah telah terselesaikan.

Perbedaan ini penting dipahami masyarakat.

Sebuah program dapat berhasil dilaksanakan secara administratif, tetapi dampak sosial dan ekonominya tetap harus diukur. Pembangunan dapat menghasilkan infrastruktur, tetapi keberhasilan sesungguhnya harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat dalam jangka panjang.

Karena itu, publik perlu mendapatkan informasi lebih terperinci mengenai komponen penilaian yang menghasilkan skor 77,63, termasuk indikator yang menjadi kekuatan maupun aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

Keterbukaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat.

KAMPUNG BAHAGIA DAN PERTANYAAN MENDASAR TENTANG KESEJAHTERAAN

Program Kampung Bahagia membawa gagasan pembangunan berbasis lingkungan Rukun Tetangga (RT), dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, merencanakan kegiatan, serta terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Secara konseptual, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan partisipatif.

Masyarakat bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan pihak yang seharusnya memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.

Namun, keberhasilan pendekatan partisipatif tidak cukup dibuktikan melalui jumlah kegiatan, dokumentasi musyawarah, pembangunan fisik, atau laporan penyelesaian program.

Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar.

Apakah program tersebut meningkatkan kualitas kehidupan warga?

Apakah akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan lingkungan semakin baik? Apakah persoalan drainase, sanitasi, kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum mengalami perbaikan? Apakah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh manfaat yang sebanding? Apakah program mampu memperkuat ekonomi warga dan mengurangi kesenjangan antarl ingkungan?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab menggunakan data sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

Sebab, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang apa yang dibangun, melainkan juga perubahan yang dihasilkan bagi manusia yang tinggal di dalamnya.

ANGGARAN KAMPUNG BAHAGIA: TRANSPARANSI MENJADI KUNCI

Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tata kelola anggaran.

Dalam petunjuk teknis Program Kampung Bahagia, Pemerintah Kota Jambi menetapkan mekanisme alokasi anggaran berdasarkan jumlah kepala keluarga di masing-masing RT.

Ketentuannya meliputi:

  • RT kategori kecil, maksimal 59 kepala keluarga, memperoleh alokasi Rp50 juta.
  • RT kategori sedang, 60–99 kepala keluarga, memperoleh alokasi Rp75 juta.
  • RT kategori besar, 100 kepala keluarga atau lebih, memperoleh alokasi Rp100 juta.

Pada sosialisasi pelaksanaan Tahap II tahun 2026, Pemkot Jambi menyampaikan bahwa program tersebut direncanakan menjangkau 788 RT. Namun, satu RT, yakni RT 13 Kelurahan Suka Karya, memilih tidak mengikuti program sehingga jumlah pelaksana menjadi 787 RT.

Komposisinya terdiri atas 179 RT kategori kecil, 319 RT kategori sedang, dan 289 RT kategori besar.

Jika jumlah RT tersebut dikalikan dengan besaran alokasi berdasarkan kategori, diperoleh estimasi pagu sekitar Rp61,775 miliar.

Perhitungannya:

  • 179 RT × Rp50 juta = Rp8,95 miliar.
  • 319 RT × Rp75 juta = Rp23,925 miliar.
  • 289 RT × Rp100 juta = Rp28,9 miliar.

Total estimasi: Rp61,775 miliar.

Penting ditegaskan, angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan jumlah RT dan besaran alokasi dalam petunjuk teknis, bukan angka realisasi belanja, hasil audit, ataupun bukti adanya penyimpangan anggaran.

Justru karena nilai anggarannya signifikan, keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang telah direalisasikan, kegiatan apa saja yang dibiayai, bagaimana proses pemilihan penyedia, bagaimana kesesuaian harga dengan spesifikasi barang dan jasa, serta bagaimana hasil pekerjaan diperiksa.

Pemkot Jambi sebelumnya menjelaskan bahwa dana berada di bawah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di tingkat kelurahan, sedangkan transaksi dilakukan secara nontunai langsung kepada penyedia barang atau jasa.

Mekanisme nontunai merupakan salah satu instrumen pengendalian transaksi. Namun, mekanisme pembayaran saja tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pengadaan telah memenuhi prinsip efisiensi, kewajaran harga, kualitas pekerjaan, dan akuntabilitas.

Karena itu, transparansi harus mencakup keseluruhan siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pembayaran, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pertanggungjawaban.

PARTISIPASI WARGA JANGAN BERHENTI PADA FORMALITAS MUSYAWARAH

Salah satu kekuatan yang diklaim dari Kampung Bahagia adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan pembangunan.

Namun, partisipasi yang sesungguhnya membutuhkan ruang pengambilan keputusan yang terbuka dan setara.

Apakah seluruh warga mempunyai kesempatan menyampaikan usulan? Apakah keputusan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan mayoritas warga tanpa mengabaikan kelompok rentan? Apakah perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan kelompok yang selama ini kurang terwakili memperoleh ruang yang memadai?

Pertanyaan lainnya adalah apakah masyarakat dapat mengakses laporan penggunaan anggaran dan menyampaikan keberatan apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Musyawarah tidak boleh sekadar menjadi prosedur untuk melengkapi administrasi program.

Partisipasi harus menghasilkan pengaruh nyata terhadap keputusan dan pengawasan pembangunan.

Tanpa keterbukaan, prinsip pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat berisiko kehilangan substansinya.

KEBERLANJUTAN: SIAPA YANG MENJAMIN FASILITAS TETAP BERFUNGSI?

Pembangunan berkelanjutan juga menuntut pemerintah memikirkan masa setelah program selesai.

Drainase yang dibangun harus tetap berfungsi. Jalan lingkungan harus terpelihara. Fasilitas penerangan harus memiliki sistem pemeliharaan. Sarana keamanan dan fasilitas umum harus mempunyai pengelolaan yang jelas.

Pertanyaan tentang biaya operasional, tanggung jawab pemeliharaan, dan mekanisme perbaikan tidak boleh diabaikan.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur ketika sebuah fasilitas selesai dibangun atau diserahterimakan, tetapi juga ketika fasilitas tersebut masih berfungsi dan memberikan manfaat beberapa tahun kemudian.

Inilah salah satu pembeda antara pembangunan yang sekadar menghasilkan keluaran fisik dan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

PENGAWASAN ANGGARAN BUKAN TUDUHAN PENYIMPANGAN

Sorotan terhadap anggaran Kampung Bahagia tidak boleh ditafsirkan sebagai tuduhan bahwa telah terjadi korupsi atau penyimpangan.

Tidak terdapat dasar dalam informasi yang tersedia untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

Namun, dalam negara demokrasi, penggunaan anggaran publik selalu terbuka terhadap pengawasan masyarakat, pers, lembaga pemeriksa, dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Transparansi justru melindungi pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah memperoleh kesempatan membuktikan bahwa program dijalankan secara benar. Sementara masyarakat memperoleh kepastian bahwa anggaran publik digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan.

Oleh karena itu, laporan realisasi, dokumen pengadaan, hasil monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan keuangan perlu menjadi bagian dari informasi yang dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

LIMA AGENDA KETERBUKAAN YANG PERLU DIJAWAB PEMKOT JAMBI

Untuk memastikan penghargaan nasional tersebut diikuti penguatan akuntabilitas, Sorotan Publik memandang terdapat lima agenda yang layak mendapatkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Jambi.

Pertama, membuka rincian hasil penilaian I-SIM yang menghasilkan skor 77,63, termasuk indikator dan rekomendasi perbaikan yang dapat dipublikasikan.

Kedua, menyampaikan rincian pagu, realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban Program Kampung Bahagia tahun 2025 dan 2026.

Ketiga, menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa, standar harga, spesifikasi pekerjaan, serta pengendalian kualitas hasil pembangunan di tingkat RT.

Keempat, memublikasikan hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan program, kendala pelaksanaan, dan tindak lanjut terhadap persoalan yang ditemukan.

Kelima, menyampaikan indikator dampak program terhadap masyarakat, termasuk kualitas lingkungan permukiman, pemerataan pembangunan, partisipasi warga, dan keberlanjutan fasilitas.

Lima agenda tersebut bukan tuntutan yang berlebihan. Justru merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola program yang menggunakan sumber daya publik.

PENGHARGAAN HARUS MENJADI AWAL PEMBUKTIAN, BUKAN AKHIR KRITIK

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama masyarakat, kelompok kerja Kampung Bahagia, dan para Ketua RT.

Apresiasi terhadap kerja kolektif tersebut patut diberikan.

Namun, semakin tinggi pengakuan yang diterima pemerintah daerah, semakin besar pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, transparansi, dan hasil pembangunan.

Penghargaan nasional seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi, memperbaiki kekurangan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui jumlah penghargaan yang diterima, besarnya anggaran yang terserap, atau banyaknya fasilitas yang dibangun.

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat semakin sejahtera, kesenjangan semakin berkurang, pelayanan publik semakin baik, dan kualitas kehidupan warga mengalami perbaikan yang dapat dibuktikan.

Sorotan Publik memandang Program Kampung Bahagia layak diapresiasi sebagai inovasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Namun, apresiasi tidak boleh menghilangkan fungsi kritis pers dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran publik.

Pemerintah tidak perlu alergi terhadap pertanyaan kritis. Sebaliknya, keterbukaan merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa penghargaan yang diterima memang sejalan dengan kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, rakyat bukan sekadar objek pembangunan, bukan pula penonton seremoni penghargaan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan sekaligus pihak yang berhak menikmati hasil pembangunan.

Karena penghargaan adalah pengakuan, anggaran adalah amanah, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama pembangunan.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

SOROTAN PUBLIK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *