Prabowo Targetkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Minta Mekanisme Perhitungan Diperjelas

0
1795016101391-1

Sorotan Publik – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara mulai mendapat perhatian serius dari pelaku industri pertambangan. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) meminta pemerintah memperjelas mekanisme perhitungan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara terukur tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi.

Arahan Presiden Prabowo disampaikan saat membuka Tanwir dan menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menginstruksikan jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, agar seluruh izin tambang memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.

Presiden juga membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan pemegang izin pertambangan apabila diperlukan. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan modal, dengan penekanan bahwa setelah investasi kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.

Arahan tersebut dikaitkan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

IMA Minta Seluruh Kontribusi Pertambangan Dihitung

Menanggapi target tersebut, Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, menyatakan pihaknya memahami arahan Presiden untuk meningkatkan manfaat sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat.

Namun, menurut IMA, penghitungan kontribusi industri pertambangan perlu dilakukan secara menyeluruh. Manfaat sektor ini tidak hanya dapat dilihat dari pajak, royalti, dividen, atau laba perusahaan.

Dalam keterangannya kepada Bisnis.com pada Rabu (18/11/2026), Sari menjelaskan bahwa kontribusi pertambangan juga mencakup belanja barang dan jasa di dalam negeri, pembayaran gaji pekerja, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar wilayah operasi.

IMA menyebut berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80 persen total pengeluaran dilakukan di dalam negeri. Komponen tersebut antara lain mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran tenaga kerja, pajak, royalti, serta kewajiban lainnya.

IMA juga menyoroti karakteristik industri pertambangan yang membutuhkan modal besar, menghadapi risiko tinggi, dan memiliki siklus investasi jangka panjang.

Karena itu, asosiasi tersebut mendorong agar pemerintah terlebih dahulu memetakan seluruh kontribusi yang telah diberikan perusahaan kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional sebelum menetapkan metode penghitungan target 70 persen.

Definisi 70 Persen Menjadi Persoalan Penting

Salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan pemerintah adalah definisi manfaat atau hasil pengelolaan tambang yang menjadi dasar target 70 persen tersebut.

Apakah angka itu dihitung berdasarkan keuntungan bersih perusahaan, pendapatan negara, penerimaan pajak dan royalti, kepemilikan saham, atau akumulasi seluruh manfaat ekonomi yang dihasilkan kegiatan pertambangan?

Perbedaan dasar penghitungan tersebut dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi negara maupun perusahaan.

Reuters dalam laporan 18 November 2026 juga menyoroti belum jelasnya definisi manfaat 70 persen yang dimaksud Presiden. Ketidakjelasan tersebut membuat pelaku industri dan investor meminta kepastian mengenai bentuk serta mekanisme pelaksanaannya.

Kepastian mengenai aturan teknis menjadi penting agar kebijakan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidakpastian kontrak, maupun persoalan dalam perencanaan investasi jangka panjang.

Kekayaan Alam Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Rakyat

Di sisi lain, arahan Presiden Prabowo menyentuh persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia: bagaimana kekayaan pertambangan yang berasal dari wilayah negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Optimalisasi penerimaan negara perlu berjalan beriringan dengan pengawasan produksi, transparansi ekspor, kepatuhan pajak dan royalti, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak berhenti pada angka di atas kertas. Manfaatnya harus dapat dirasakan melalui pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan terhadap potensi manipulasi volume ekspor, penghindaran kewajiban, serta praktik yang merugikan negara juga menjadi bagian penting dari pembenahan tata kelola pertambangan.

Pada akhirnya, target minimal 70 persen tersebut membutuhkan aturan yang jelas, transparan, dan dapat diawasi publik. Negara memiliki kepentingan untuk memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alamnya, sementara kepastian hukum juga diperlukan agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa besar hasil tambang yang masuk ke kas negara, melainkan bagaimana memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Sorotan Publik – Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *