Nasib Badak Jawa di Ujung Kulon Dipertaruhkan, Wacana Relokasi ke Alas Purwo Picu Pertanyaan Konservasi dan Tambang
SOROTAN PUBLIK — Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia. Satwa bercula satu ini kini hanya memiliki satu populasi liar yang diketahui, terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Kondisi tersebut membuat masa depan spesies ini menjadi persoalan konservasi yang sangat serius. Ancaman bencana alam, keragaman genetik yang rendah, serta keterbatasan wilayah persebaran membuat seluruh populasi rentan apabila terjadi bencana besar di habitat utamanya.
Namun, upaya mencari habitat kedua bagi badak Jawa kini memunculkan perdebatan setelah gagasan pemindahan sebagian populasinya dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, disampaikan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah badak Jawa perlu diselamatkan dari ancaman tsunami dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, tetapi juga apakah kawasan tujuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan ekologis satwa tersebut.
Dari Jawa hingga Pinggiran Jakarta: Sejarah Persebaran Badak Jawa
Badak Jawa pernah memiliki wilayah persebaran yang jauh lebih luas dibandingkan sekarang. Catatan sejarah dan penelitian zoologi menunjukkan bahwa spesies ini dahulu ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Pulau Jawa.
Penyusutan habitat dan perburuan menjadi faktor penting yang menyebabkan populasinya terus menurun. Cula badak yang diperdagangkan untuk berbagai kepentingan turut menjadikannya sasaran perburuan.
Catatan sejarah mengenai keberadaan badak di wilayah sekitar Batavia atau Jakarta juga memperlihatkan bahwa satwa ini pernah hidup jauh di luar kawasan Ujung Kulon. Dalam literatur sejarah badak, hewan bercula satu dari Asia bahkan kerap dikaitkan dengan cerita tentang unicorn atau kuda bertanduk satu yang dikenal masyarakat Eropa.
Namun, kisah unicorn tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari sejarah persepsi dan perdagangan satwa, bukan bukti bahwa badak Jawa merupakan makhluk mitologis.
Penelitian Nico J. van Strien dan Kees Rookmaaker mengenai dampak letusan Krakatau 1883 terhadap populasi badak di Ujung Kulon juga memberikan koreksi penting terhadap sejumlah cerita sejarah.
Penelitian tersebut menemukan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa seluruh populasi badak Jawa di Ujung Kulon musnah akibat letusan Krakatau. Sejumlah laporan sejarah justru menunjukkan keberadaan badak di kawasan tersebut sebelum dan sesudah peristiwa itu. Ujung Kulon kemudian ditetapkan sebagai kawasan perlindungan pada 1921.
Artinya, keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon bukan semata-mata akibat kawasan itu menjadi kosong setelah bencana Krakatau. Wilayah tersebut memang telah menjadi bagian dari habitat historis spesies ini.
Mengapa Pemerintah Mempertimbangkan Relokasi?
Gagasan pemindahan badak Jawa disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam media briefing di sela-sela COP31 pada 12 November 2026.
Hashim menyampaikan kekhawatiran bahwa konsentrasi seluruh populasi liar badak Jawa di satu kawasan membuat spesies tersebut sangat rentan apabila terjadi gempa, tsunami, atau dampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ia kemudian mengemukakan gagasan memindahkan sejumlah badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Skema pendanaan konservasi melalui dukungan lembaga donor maupun investor juga disebut sebagai salah satu kemungkinan pembiayaannya.
Dari perspektif konservasi, gagasan membangun habitat kedua memiliki tujuan yang dapat dipahami: mengurangi risiko kepunahan akibat bencana yang menyerang satu-satunya populasi liar.
Akan tetapi, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin bahwa metode yang dipilih tepat.
Pemindahan satwa langka membutuhkan penelitian mendalam mengenai kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, sumber air, karakter vegetasi, ruang jelajah, kondisi kesehatan, genetika, hingga kemampuan adaptasi individu yang akan dipindahkan.
Alas Purwo Belum Otomatis Menjadi Habitat yang Layak
Taman Nasional Alas Purwo memiliki karakter ekosistem yang harus dikaji secara khusus sebelum dipertimbangkan sebagai habitat kedua badak Jawa.
Tidak cukup hanya karena kawasan tersebut memiliki hutan dan status taman nasional. Para ahli harus memastikan bahwa kebutuhan biologis badak Jawa dapat terpenuhi sepanjang tahun.
Ketersediaan tumbuhan pakan, air, kubangan, tutupan vegetasi, ruang jelajah, dan keamanan dari gangguan manusia menjadi faktor penting.
Selain itu, kajian harus memperhitungkan potensi persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng, serta kemungkinan konflik dengan masyarakat sekitar.
Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan bahwa penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi. Penilaian teknis dan perbandingan dengan kawasan alternatif masih diperlukan.
Pada 17 November 2026, Badan Komunikasi Pemerintah juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memindahkan badak Jawa sebelum terdapat kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tujuan.
Pemerintah menyebut ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, dan jaminan keamanan sebagai persyaratan mutlak. Keselamatan setiap individu badak menjadi prioritas.
Dengan demikian, sampai perkembangan tersebut, relokasi masih berada pada tahap gagasan dan pengkajian, bukan keputusan teknis yang telah siap dilaksanakan.
Kekhawatiran Masyarakat dan Sorotan terhadap Wilayah Pertambangan
Wacana relokasi juga memunculkan penolakan dan pertanyaan dari berbagai pihak di Banten. Sejumlah masyarakat, kelompok pemerhati lingkungan, dan unsur politik daerah meminta agar pemerintah tidak mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak-pihak yang memahami kondisi Ujung Kulon.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa usulan pemindahan perlu dikaji bersama oleh pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang konservasi. Menurutnya, manfaat dan risiko harus dipelajari sebelum keputusan diambil.
Di tengah perdebatan itu, muncul pula pertanyaan mengenai penetapan wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Isu tersebut menjadi sorotan karena waktunya berdekatan dengan munculnya gagasan relokasi. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah terdapat hubungan antara rencana konservasi dan kepentingan ekonomi di sekitar kawasan.
Namun, kedekatan waktu antara dua kebijakan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan sebab-akibat.
Laporan Tirto pada 18 November 2026 mengangkat persoalan penetapan WUP di sekitar perairan Ujung Kulon sebagai salah satu konteks yang memicu kecurigaan publik. Persoalan tersebut layak dijelaskan secara terbuka oleh instansi terkait, terutama mengenai batas wilayah, status hukum, komoditas, dan aktivitas yang diperbolehkan.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang dapat diuji mengenai apakah wilayah yang ditetapkan sebagai WUP bersinggungan dengan kawasan konservasi, zona penyangga, atau wilayah perairan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Hingga terdapat bukti yang dapat diverifikasi, dugaan bahwa relokasi badak Jawa berkaitan dengan kepentingan pertambangan harus tetap ditempatkan sebagai pertanyaan dan kecurigaan publik, bukan kesimpulan bahwa terdapat agenda tersembunyi.
Jangan Sampai Konservasi Justru Membahayakan Satwa
Pemindahan satwa liar bukan pekerjaan sederhana. Proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan, dan adaptasi di lingkungan baru memiliki risiko terhadap kesehatan serta keselamatan individu yang dipindahkan.
Karena itu, keputusan translokasi harus didasarkan pada protokol ilmiah yang ketat, pengalaman konservasi, kesiapan dokter hewan, fasilitas karantina, serta sistem pemantauan setelah pemindahan.
Pemerintah juga harus membuka hasil kajian mengenai risiko kematian, stres, penyakit, perubahan perilaku, dan kemungkinan kegagalan adaptasi.
Apabila habitat baru ternyata tidak memenuhi kebutuhan ekologis badak Jawa, pemindahan justru berpotensi menciptakan ancaman tambahan bagi spesies yang populasinya sudah sangat kecil.
Di sisi lain, mempertahankan seluruh populasi hanya di Ujung Kulon juga bukan tanpa risiko. Ancaman bencana besar dan persoalan keragaman genetik merupakan tantangan nyata yang tidak boleh diabaikan.
Karena itu, perdebatan tidak seharusnya berhenti pada pilihan sederhana antara memindahkan atau tidak memindahkan. Pemerintah perlu membandingkan berbagai alternatif habitat kedua, memperkuat perlindungan habitat utama, dan memastikan setiap keputusan berdasarkan data ilmiah.
Transparansi Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah sebelum rencana relokasi dibawa ke tahap pelaksanaan.
Pertama, apakah telah tersedia kajian ilmiah independen yang membuktikan Alas Purwo cocok untuk badak Jawa?
Kedua, apakah terdapat alternatif habitat lain yang memiliki kesesuaian ekologis lebih baik dan risiko bencana yang lebih rendah?
Ketiga, siapa yang akan membiayai program tersebut, bagaimana mekanisme pendanaannya, dan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan?
Keempat, bagaimana pemerintah menjamin bahwa perlindungan Ujung Kulon tetap menjadi prioritas, termasuk pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan dan ekosistem sekitarnya?
Kelima, apakah masyarakat lokal, masyarakat adat, peneliti, organisasi konservasi, dan pemerintah daerah dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena badak Jawa bukan sekadar aset alam atau simbol konservasi. Satwa ini merupakan bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang tanggung jawab pelestariannya berada di tangan negara dan seluruh masyarakat.
Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada keselamatan spesies, bukan sekadar mengejar proyek, pendanaan, atau pencitraan konservasi.
Menyelamatkan badak Jawa berarti melindungi habitatnya, menjaga masa depannya, dan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan ilmu pengetahuan serta kepentingan ekologis. Jangan sampai atas nama penyelamatan, satwa paling langka ini justru menghadapi risiko baru.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
