Sandiaga Uno Sebut Pelaksanaan MBG Berbeda dari Rancangan Awal Era Jokowi, UMKM dan Ekonomi Rakyat Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian setelah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan adanya perbedaan antara konsep awal program tersebut dengan pelaksanaannya saat ini.
Pernyataan Sandiaga disampaikan dalam podcast Marshall Plan yang tayang pada Oktober 2026. Ia mengungkapkan bahwa rancangan awal MBG tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, tetapi juga dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Sandiaga, gagasan awal yang pernah dibahas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut menempatkan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian penting dari ekosistem pelaksanaan program.
Pelibatan ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapur sekolah, hingga kantin sekolah menjadi bagian dari konsep yang diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makanan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat kecil.
KONSEP AWAL MBG DIHARAPKAN MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT
Sandiaga menjelaskan bahwa rancangan awal program tersebut mengedepankan keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam penyediaan kebutuhan pangan.
Bahan makanan seperti beras, sayuran, telur, daging, dan kebutuhan dapur lainnya diharapkan dapat diperoleh dari petani, peternak, pedagang pasar, serta pemasok lokal di sekitar sekolah.
Bahkan, kebutuhan perlengkapan pendukung seperti wadah makanan juga diharapkan dapat melibatkan pengrajin dan pelaku usaha daerah, dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan.
Melalui pola tersebut, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program MBG diharapkan tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi turut mengalir ke berbagai lapisan ekonomi masyarakat.
Artinya, program pemenuhan gizi sekaligus dapat menjadi penggerak kegiatan produksi, perdagangan, distribusi, dan penciptaan lapangan kerja.
SANDIAGA SOROTI SISTEM PENGELOLAAN SPPG
Dalam pandangannya, pelaksanaan MBG saat ini melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum sepenuhnya mencerminkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam rancangan awal.
Ia menyoroti pola pengadaan dan rantai pasok yang berpotensi membuat perputaran ekonomi lebih terkonsentrasi pada penyedia atau pengelola tertentu apabila pelaku usaha kecil di sekitar sekolah tidak mendapatkan ruang yang memadai.
Persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata keberadaan SPPG sebagai unit pelayanan, melainkan bagaimana sistem pengadaannya memastikan petani, pedagang pasar, UMKM, dan pemasok lokal memperoleh kesempatan yang adil.
Sebab, keberhasilan MBG semestinya tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta dampak ekonominya terhadap masyarakat.
REGULASI PEMERINTAH SEBENARNYA SUDAH MENGATUR PELIBATAN UMKM
Menariknya, pelibatan pelaku usaha lokal sebenarnya telah memiliki landasan regulasi dalam penyelenggaraan MBG.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengatur prioritas penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, serta badan usaha milik desa dalam ekosistem program.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan UMKM, koperasi, serta BUMDes dalam penyelenggaraan MBG.
Regulasi tersebut juga mengatur prioritas pelaku usaha setempat dalam rantai pasok, dengan mempertimbangkan persyaratan administratif, teknis, mutu, keamanan pangan, ketersediaan pasokan, dan kebijakan harga pemerintah.
Badan Gizi Nasional bahkan sebelumnya menegaskan bahwa SPPG tidak boleh menolak pasokan produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari pelaku usaha kecil secara semena-mena.
Dengan demikian, persoalan yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.
BGN MULAI MEMPERLUAS KETERLIBATAN UMKM
Di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok MBG.
Pada 30 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional mengumumkan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat tata kelola belanja SPPG melalui pemanfaatan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah).
Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan UMKM menjadi pemasok kebutuhan operasional dapur MBG.
Selain itu, hasil survei independen yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional pada Juni 2026 menunjukkan bahwa 86,9 persen SPPG telah menggandeng sedikitnya satu pemasok skala kecil.
Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan usaha kecil sudah berlangsung, meskipun belum otomatis menjawab apakah distribusi manfaat ekonomi telah merata dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat di sekitar setiap SPPG.
MBG JANGAN HANYA MENJADI PROGRAM DISTRIBUSI MAKANAN
Pernyataan Sandiaga membuka ruang evaluasi yang lebih luas mengenai arah pelaksanaan program MBG.
Program berskala nasional dengan dukungan anggaran negara yang besar semestinya mampu memberikan manfaat berlapis.
Pertama, meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Kedua, memperkuat pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan produsen pangan lokal.
Ketiga, membuka kesempatan usaha bagi UMKM, pedagang pasar, serta masyarakat di sekitar sekolah.
Keempat, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah.
Kelima, memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa tata kelola SPPG tidak menciptakan konsentrasi kesempatan ekonomi hanya pada kelompok penyedia tertentu.
Pelibatan UMKM juga perlu diukur secara nyata, bukan sekadar melalui jumlah mitra yang tercatat, tetapi berdasarkan nilai transaksi, volume pembelian dari pemasok lokal, pemerataan kesempatan, serta dampak terhadap pendapatan masyarakat.
EVALUASI TERBUKA DEMI KEPENTINGAN RAKYAT
Perdebatan mengenai perbedaan rancangan awal dan pelaksanaan MBG seharusnya tidak berhenti pada perbedaan pandangan antartokoh politik maupun pergantian pemerintahan.
Hal yang lebih penting adalah memastikan tujuan program benar-benar tercapai.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab memastikan MBG berjalan sesuai prinsip pemenuhan gizi, keamanan pangan, pemerataan manfaat ekonomi, dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Sementara itu, pengalaman dan gagasan yang disampaikan Sandiaga Uno dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program.
Masyarakat berhak mempertanyakan apakah petani lokal sudah mendapatkan pasar, apakah UMKM memperoleh kesempatan yang adil, apakah pedagang kecil ikut menikmati perputaran anggaran, dan apakah setiap rupiah uang negara menghasilkan manfaat yang optimal.
Sebab, keberhasilan program nasional tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya dapur yang dibangun.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.
MBG harus mampu memenuhi kebutuhan gizi generasi Indonesia sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
