Lebih dari 11 Tahun Kasus Payment Gateway Denny Indrayana, Surat Terbuka Desak Kapolri Buka Status SP3

0
1794959859768

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek sistem pembayaran paspor elektronik atau payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2014 kembali menjadi sorotan. Lebih dari 11 tahun sejak mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Maret 2015, publik masih membutuhkan penjelasan resmi mengenai status akhir perkara tersebut.

Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolri dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Kepastian Hukum meminta kepolisian memberikan kepastian hukum dan transparansi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Mereka mempertanyakan apakah penyidikan masih berjalan, telah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), atau terdapat perkembangan hukum lain yang belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Denny Indrayana Ditetapkan sebagai Tersangka pada 2015

Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek sistem pembayaran paspor secara elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2014.

Pada 24 Maret 2015, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka. Ketika itu, Denny pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

ANTARA pada 2015 memberitakan bahwa penyidik menetapkan Denny sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara. Dalam pemberitaan tersebut, Polri juga menyampaikan adanya hasil audit BPK yang mengindikasikan kerugian negara sekitar Rp32,09 miliar.

Namun, penetapan tersangka bukanlah putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Hingga persoalan status penyidikan ini memperoleh kejelasan, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati.

Informasi Penerbitan SP3 Masih Memerlukan Konfirmasi Resmi

Persoalan semakin menarik perhatian setelah muncul informasi berbeda mengenai status penghentian penyidikan.

Pada 19 Oktober 2026, Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) mendatangi Mabes Polri untuk meminta penjelasan mengenai perkara tersebut. Dalam pemberitaan Kedai Pena, BaraNusa menyatakan memperoleh informasi dari salah satu pihak di lingkungan Kortastipidkor bahwa perkara payment gateway disebut telah dihentikan melalui SP3.

Informasi tersebut tentu perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi dan dokumen administrasi penyidikan dari Polri.

Di sisi lain, Garuda 08 bersama Tim Hukum Merah Putih mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Oktober 2026. Ketua Tim Hukum Merah Putih, C. Suhadi, menyatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa belum ada penghentian penyidikan dan meminta agar status perkara memperoleh kepastian.

Dengan demikian, terdapat perbedaan informasi yang mendasar: satu pihak menyebut telah memperoleh informasi mengenai penerbitan SP3, sementara pihak lain mempertanyakan keberadaan dan kepastian dokumen penghentian tersebut.

Perbedaan informasi inilah yang perlu dijawab langsung oleh institusi kepolisian. Publik tidak seharusnya dipaksa menyimpulkan status perkara hanya berdasarkan pernyataan kelompok masyarakat atau informasi yang belum disertai dokumen resmi.

Dua Tuntutan dalam Surat Terbuka kepada Kapolri

Dalam surat terbuka tersebut, Masyarakat Peduli Kepastian Hukum menyampaikan dua tuntutan utama kepada Kapolri dan Kabareskrim Polri.

Pertama, meminta Polri memberikan penjelasan secara terbuka dan akuntabel mengenai kendala serta perkembangan terkini penyidikan perkara dugaan korupsi payment gateway.

Kedua, meminta kepolisian mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur. Apabila penyidikan masih berjalan, prosesnya diminta dituntaskan sesuai ketentuan hukum. Namun, apabila penyidikan telah dihentikan, Polri diminta menjelaskan dasar hukum dan dokumen resmi penerbitan SP3 sesuai ketentuan yang berlaku.

Tuntutan tersebut pada dasarnya meminta kejelasan administrasi dan pertanggungjawaban proses penegakan hukum, bukan meminta penyidik memaksakan perkara agar seseorang harus dinyatakan bersalah.

Kepastian Hukum Berlaku bagi Semua Pihak

Perkara yang berlarut-larut tanpa penjelasan memadai dapat menimbulkan persoalan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka juga berhak memperoleh kejelasan mengenai status perkara yang menjeratnya. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana aparat menangani dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara.

Jika penyidik memiliki alat bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila penyidikan dihentikan karena alasan yang dibenarkan hukum, keputusan tersebut harus memiliki dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Polri juga perlu menjelaskan informasi yang dapat dibuka kepada publik, antara lain apakah SP3 telah diterbitkan, kapan keputusan tersebut dikeluarkan, apa dasar penghentiannya, dan bagaimana tindak lanjut administrasi perkara.

Informasi yang dikecualikan tetap harus dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pengecualian informasi tidak semestinya menghilangkan kewajiban institusi untuk memberikan penjelasan mengenai status hukum suatu perkara.

Publik Menunggu Jawaban Resmi Mabes Polri

Surat terbuka ini menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Pertanyaan yang perlu dijawab sebenarnya sederhana: apakah perkara dugaan korupsi payment gateway yang menjerat Denny Indrayana masih dalam tahap penyidikan atau telah dihentikan melalui SP3?

Jawaban resmi Kapolri dan Kabareskrim yang disertai dasar hukum akan membantu mengakhiri perbedaan informasi yang berkembang di masyarakat.

Pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan keberanian menetapkan seseorang sebagai tersangka. Prosesnya juga harus menjamin profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum hingga perkara memperoleh penyelesaian yang sah.

Masyarakat tidak meminta hukum dipaksakan untuk menghukum seseorang. Masyarakat meminta hukum dijalankan secara konsisten, tanpa tebang pilih, dan tidak membiarkan sebuah perkara menggantung tanpa kejelasan.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *