Anginnya di Sidrap, Laba Puluhan Juta Dolar: Berapa yang Kembali ke Daerah?

0
1794959315990

SOROTAN PUBLIK, SIDRAP – Deretan turbin raksasa yang berdiri di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, menjadi salah satu simbol pengembangan energi terbarukan Indonesia. Dengan 30 turbin angin dan kapasitas terpasang 78,75 megawatt (MW), PLTB Sidrap memasok listrik ke jaringan PT PLN (Persero).

Namun, di balik keberhasilan menghasilkan energi bersih, muncul pertanyaan yang menyentuh kepentingan masyarakat setempat: berapa nilai ekonomi yang dihasilkan pembangkit tersebut, siapa yang mengendalikan bisnisnya, dan seberapa besar manfaatnya kembali kepada daerah tempat pembangkit itu berdiri?

Pertanyaan ini bukan sekadar kritik terhadap investasi swasta. Ini menyangkut transparansi pengelolaan sumber daya, keadilan distribusi manfaat ekonomi, serta hak masyarakat untuk mengetahui dampak nyata proyek energi berskala besar di wilayah mereka.

1. Aset PLTB Sidrap Berada di Bawah Kendali Grup Barito

PLTB Sidrap fase pertama dioperasikan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi (SBE). Pada 2 April 2024, PT Barito Wind Energy, anak usaha PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), menyelesaikan pengambilalihan sekitar 99,99 persen saham perusahaan tersebut.

Dengan transaksi itu, kendali korporasi atas perusahaan pengelola PLTB Sidrap beralih kepada Barito Wind Energy. Laporan tahunan Barito Renewables 2025 juga mencatat PT UPC Sidrap Bayu Energi sebagai entitas anak dengan kepemilikan 99,99 persen.

Artinya, PLTB Sidrap bukan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidrap. Pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan penerimaan daerah dari aktivitas pembangkit tersebut.

2. PLN Menjadi Pembeli Listrik, Kontrak Berjalan hingga 2048

Dalam skema bisnis Independent Power Producer (IPP), perusahaan swasta membangun dan mengoperasikan pembangkit, sedangkan listrik yang dihasilkan dijual kepada PLN berdasarkan perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA).

Laporan keuangan Barito Renewables menyebut PT UPC Sidrap Bayu Energi mengoperasikan pembangkit berkapasitas 75 MW berdasarkan PPA dengan PLN selama 30 tahun, terhitung sejak 5 April 2018.

Sementara itu, laporan tahunan 2025 menyebut kapasitas terpasang PLTB Sidrap mencapai 78,75 MW dari 30 turbin. Perbedaan angka 75 MW dan 78,75 MW perlu dipahami dalam konteks kapasitas kontraktual dan kapasitas terpasang pembangkit, bukan langsung dianggap sebagai pertentangan data.

Laporan tahunan perusahaan juga menyebut skema PPA menggunakan mekanisme take-or-pay. Dalam skema ini, PLN memiliki kewajiban pembelian berdasarkan ketentuan kapasitas yang disepakati. Namun, besaran pembayaran aktual tetap perlu dibaca bersama ketentuan kontrak dan realisasi produksi listrik.

3. Terungkap: Pendapatan Sidrap US$21,21 Juta pada 2025

Salah satu temuan penting terdapat dalam laporan tahunan Barito Renewables 2025 yang telah diaudit.

Dalam tabel pelaporan segmen, perusahaan mencantumkan kinerja Sidrap secara tersendiri. Angkanya sebagai berikut:

  • Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 2025: US$21,210 juta.
  • Beban usaha: US$11,278 juta.
  • Beban keuangan: US$4,033 juta.
  • Laba sebelum pajak: US$6,045 juta.
  • Beban pajak penghasilan: US$1,207 juta.
  • Laba tahun berjalan: US$4,838 juta.

Sebagai pembanding, pada 2024 pendapatan segmen Sidrap tercatat US$22,378 juta, dengan laba sebelum pajak US$8,604 juta dan laba tahun berjalan US$6,527 juta.

Dengan demikian, pada 2025 pendapatan segmen Sidrap turun sekitar 5,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba sebelum pajaknya juga mengalami penurunan sekitar 29,74 persen.

Angka tersebut memberikan gambaran lebih konkret mengenai kinerja ekonomi PLTB Sidrap. Namun, perlu ditegaskan bahwa angka laba tahun berjalan dalam laporan segmen bukan otomatis berarti jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian dividen, arus kas, kewajiban pendanaan, serta keputusan korporasi merupakan hal berbeda yang perlu diperiksa melalui dokumen tambahan.

Data tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian auditan Barito Renewables untuk tahun buku 2025, bukan hasil perkiraan atau penghitungan tidak resmi.

4. Bupati Sidrap Sudah Mengeluhkan Minimnya Kontribusi terhadap PAD

Persoalan distribusi manfaat ekonomi bukan sekadar pertanyaan yang dibuat oleh pengamat atau masyarakat.

Pada 6 April 2026, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif melakukan audiensi dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Salah satu agenda utamanya adalah memperjuangkan regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemanfaatan energi angin.

Dalam pertemuan tersebut, Syaharuddin menyampaikan bahwa meskipun PLTB Sidrap memiliki kapasitas 75 MW dan menggunakan sekitar 150 hektare lahan pertanian dengan 30 turbin, kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih sangat minim.

Bupati berharap ada penguatan kebijakan agar keberadaan pembangkit energi terbarukan memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi daerah.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga menyatakan bahwa daerah penghasil seperti Sidrap dan Jeneponto belum merasakan manfaat finansial yang signifikan secara langsung. Ia menyampaikan rencana untuk mengundang operator dan membahas mekanisme bagi hasil bersama kementerian terkait.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan manfaat PLTB telah menjadi aspirasi resmi pemerintah daerah di hadapan DPR RI.

5. Pajak, CSR, dan Hak Daerah: Jangan Dicampuradukkan

Dalam menilai manfaat ekonomi PLTB Sidrap, publik perlu membedakan beberapa jenis penerimaan.

Pertama, pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara sesuai ketentuan perpajakan. Kedua, penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan aturan pembagian kewenangan dan penerimaan negara. Ketiga, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Keempat, manfaat ekonomi langsung bagi warga, seperti kesempatan kerja, usaha lokal, pembangunan fasilitas, dan kompensasi lahan.

Keempatnya tidak bisa dianggap sebagai satu jenis kontribusi.

Pembayaran pajak perusahaan tidak otomatis berarti seluruh penerimaan masuk ke kas Kabupaten Sidrap. Demikian pula, program CSR tidak dapat menggantikan kewajiban perpajakan atau mekanisme bagi hasil yang ditetapkan oleh peraturan.

Karena itu, klaim mengenai besaran pajak, kontribusi CSR, maupun nilai manfaat yang diterima masyarakat harus dibuktikan dengan dokumen dan data yang dapat diperiksa.

6. Lima Dokumen yang Perlu Dibuka kepada Publik

Untuk menjawab pertanyaan tentang keadilan ekonomi PLTB Sidrap, sejumlah informasi layak diminta melalui mekanisme keterbukaan informasi dan forum resmi.

Pertama, dokumen PPA antara perusahaan dan PLN. Publik perlu mengetahui ketentuan tarif, masa kontrak, mekanisme pembayaran, serta kewajiban masing-masing pihak. Informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang dapat diperlakukan sesuai hukum, tetapi prinsip akuntabilitas atas kontrak yang berdampak pada kepentingan publik tetap harus diperhatikan.

Kedua, laporan keuangan perusahaan pengelola. Laporan segmen BREN sudah mengungkap pendapatan dan laba Sidrap. Namun, publik masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai arus kas, kewajiban utang, investasi, pembayaran dividen, dan hubungan transaksi antarentitas.

Ketiga, data perpajakan dan penerimaan daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjelaskan jenis pajak, penerimaan yang masuk ke masing-masing tingkat pemerintahan, serta dasar perhitungannya. Data perpajakan yang bersifat rahasia tetap harus dilindungi sesuai ketentuan.

Keempat, laporan CSR dan program pemberdayaan masyarakat. Perlu diketahui nilai anggaran, realisasi, lokasi kegiatan, penerima manfaat, serta dampak program bagi masyarakat sekitar pembangkit.

Kelima, dokumen lahan dan kompensasi. Status penggunaan lahan, bentuk penguasaan, perjanjian dengan pemilik atau pihak yang berhak, serta kompensasi perlu dijelaskan secara transparan.

Keterbukaan tersebut penting agar perdebatan tidak berhenti pada dugaan bahwa daerah hanya menjadi lokasi proyek, sementara manfaat ekonominya tidak dirasakan secara memadai.

7. Energi Hijau Harus Menghasilkan Keadilan Ekonomi

Investasi swasta dalam energi terbarukan merupakan bagian dari strategi memenuhi kebutuhan listrik dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkit, jumlah turbin, nilai investasi, atau volume listrik yang masuk ke jaringan nasional.

Ada dimensi lain yang tidak kalah penting: bagaimana masyarakat di sekitar pembangkit memperoleh manfaat dan bagaimana daerah penghasil mendapatkan bagian yang adil sesuai peraturan.

Kasus PLTB Sidrap menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat memberikan informasi penting tentang pendapatan dan laba proyek. Akan tetapi, angka tersebut belum dengan sendirinya menjawab berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima pemerintah daerah dan masyarakat.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan pengelola perlu memberikan penjelasan yang terbuka berdasarkan data.

Angin berhembus di Sidrap. Listriknya masuk ke jaringan nasional. Pendapatan dan laba perusahaan kini dapat dibaca dalam laporan keuangan. Pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana manfaat ekonomi itu dibagikan, dan berapa bagian yang benar-benar kembali kepada masyarakat Sidrap?

Energi bersih seharusnya tidak hanya menerangi jaringan listrik nasional, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tempat energi itu dihasilkan.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *