Hotman Paris Soroti Putusan MA Silfester Matutina: Sudah Inkrah Sejak 2019, Mengapa Belum Dieksekusi?
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Persoalan belum dieksekusinya putusan Mahkamah Agung terhadap Silfester Matutina kembali menjadi sorotan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut mempertanyakan mengapa vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2019 belum juga dijalankan.
Sorotan tersebut mengarah kepada Kejaksaan Agung dan jajaran jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Publik mempertanyakan kepastian pelaksanaan putusan pengadilan, terlebih perkara tersebut telah melewati proses hukum hingga tingkat kasasi.
Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi mengenai ada atau tidaknya putusan, melainkan apa kendala yang menyebabkan pelaksanaannya tertunda selama bertahun-tahun.
Putusan MA Nomor 287 K/Pid/2019
Silfester Matutina merupakan terpidana dalam perkara fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Perkara tersebut bermula dari pernyataan Silfester dalam sebuah orasi pada 2017 yang kemudian dilaporkan ke jalur hukum.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara pada 2018. Putusan tersebut kemudian dikuatkan di tingkat banding.
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 287 K/Pid/2019 memperberat hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan kasasi tersebut dibacakan pada 20 Mei 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan status tersebut, pelaksanaan pidana menjadi tanggung jawab jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan.
Kejagung Sebut Kewenangan Ada pada Jaksa Eksekutor
Kejaksaan Agung sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai persoalan ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa kewenangan pelaksanaan eksekusi berada pada tim jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam keterangannya pada 25 September 2026, Anang mengatakan Kejagung akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perkembangan pelaksanaan eksekusi tersebut. Namun, pernyataan itu belum menjawab secara terperinci apa penyebab putusan yang telah inkrah belum terlaksana.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, Kejagung juga menyatakan telah menyarankan agar Kejari Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi. Kejagung menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Mengapa Eksekusi Belum Terlaksana?
Hingga perkembangan pemberitaan pada September 2026, belum terdapat penjelasan publik yang rinci dan tuntas mengenai hambatan konkret pelaksanaan eksekusi Silfester.
Kejagung menyebut kewenangan berada pada jaksa eksekutor Kejari Jakarta Selatan. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih transparan mengenai langkah yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta kepastian tindak lanjutnya.
Dalam negara hukum, putusan pengadilan tidak cukup hanya dibacakan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya juga merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum.
Ujian Transparansi dan Kepastian Hukum
Sorotan Hotman Paris kembali mengangkat pertanyaan mendasar tentang konsistensi penegakan hukum: apakah setiap putusan pengadilan yang telah inkrah memperoleh perlakuan dan kepastian pelaksanaan yang sama?
Kejaksaan Agung dan Kejari Jakarta Selatan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status perkara ini. Publik berhak mengetahui apakah upaya pencarian terpidana telah dilakukan, apa hambatan eksekusinya, dan langkah konkret apa yang sedang ditempuh.
Kejelasan tersebut penting agar tidak berkembang spekulasi mengenai perlakuan khusus atau dugaan intervensi yang belum terbukti.
Pada akhirnya, perkara Silfester bukan semata persoalan satu orang terpidana. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan prinsip bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan politik seseorang.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
