Desakan Cabut Gelar Roy Suryo, dr. Tifa, dan Refly Harun Menggema, Apa Dasar Hukum UGM?

0
1794917410389

SOROTAN PUBLIK – Desakan agar Universitas Gadjah Mada (UGM) mencabut gelar akademik sejumlah alumninya mencuat di tengah polemik persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Nama Roy Suryo, dr. Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa, serta Refly Harun ikut menjadi perhatian dalam perdebatan di ruang publik. Ketiganya dikaitkan dengan polemik ijazah Jokowi, meskipun memiliki posisi berbeda dalam perkara hukum yang sedang berjalan.

Desakan pencabutan gelar tersebut memunculkan pertanyaan penting: apakah pernyataan atau tindakan seseorang yang dianggap mencoreng nama baik almamater dapat menjadi alasan hukum bagi universitas untuk mencabut gelar akademiknya?

Jawabannya tidak sesederhana tuntutan di media sosial. Pencabutan gelar akademik memiliki dasar hukum dan persyaratan tersendiri.

Polemik Ijazah Jokowi Kembali Menjadi Perhatian

Perhatian publik terhadap perkara ini meningkat setelah Joko Widodo hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi membawa dan menunjukkan dokumen ijazahnya, termasuk dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kehadirannya berkaitan dengan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa.

Perkara tersebut menjadi salah satu babak penting dalam polemik panjang mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Di tengah proses hukum itu, muncul pula desakan dari sebagian pengguna media sosial agar UGM mengambil tindakan terhadap alumninya yang terlibat dalam polemik tersebut.

Namun, desakan publik tidak otomatis menjadi dasar hukum bagi universitas untuk mencabut gelar seseorang.

Apa Syarat Hukum Pencabutan Gelar Akademik?

Ketentuan mengenai gelar akademik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 28 ayat (5) mengatur bahwa gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Sementara itu, Pasal 42 ayat (3) mengatur bahwa ijazah dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh ijazah terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan gelar memiliki kaitan langsung dengan keabsahan proses akademik dan karya ilmiah yang menjadi dasar pemberian gelar.

Dengan demikian, seseorang yang sedang menghadapi proses pidana terkait pernyataan atau tuduhan terhadap orang lain tidak otomatis kehilangan gelar akademiknya.

Harus ada dasar hukum yang relevan, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pendidikan tinggi.

Proses Pidana Berbeda dengan Pelanggaran Akademik

Penting membedakan dua persoalan yang saat ini berkembang di ruang publik.

Pertama, proses pidana yang berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Perkara ini menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan untuk memeriksa apakah unsur tindak pidana terpenuhi.

Kedua, persoalan akademik yang berkaitan dengan keabsahan gelar dan karya ilmiah yang digunakan untuk memperolehnya. Persoalan ini berada dalam kerangka aturan pendidikan tinggi dan kewenangan perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

Keduanya tidak dapat dicampuradukkan.

Apabila seseorang dinyatakan bersalah dalam perkara pidana, hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelarnya merupakan hasil plagiarisme.

Sebaliknya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran akademik, persoalan tersebut juga harus diperiksa melalui mekanisme yang sesuai.

Bagaimana Posisi UGM?

Sebagai perguruan tinggi yang menerbitkan gelar akademik para alumninya, UGM memiliki tanggung jawab menjaga integritas akademik dan reputasi institusi.

Namun, tanggung jawab tersebut juga harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, independensi akademik, dan kepastian hukum.

UGM tidak seharusnya mengambil keputusan pencabutan gelar hanya karena tekanan opini publik atau perbedaan pandangan politik.

Apabila terdapat laporan atau bukti dugaan pelanggaran akademik, universitas dapat menilai apakah persoalan tersebut memenuhi dasar hukum untuk diperiksa melalui mekanisme internal dan ketentuan yang berlaku.

Hingga informasi yang dapat diverifikasi dalam pemberitaan ini, belum ada dasar yang menunjukkan bahwa ketiga nama tersebut telah terbukti melakukan plagiarisme atas karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar dari UGM.

Karena itu, desakan pencabutan gelar perlu dipisahkan dari fakta hukum yang sudah terbukti.

Reputasi Almamater dan Kebebasan Berpendapat

Polemik ini juga menyentuh persoalan lebih luas mengenai hubungan antara reputasi perguruan tinggi dan kebebasan berpendapat alumninya.

Alumni tidak selalu mewakili sikap resmi universitas. Pandangan, pernyataan, dan aktivitas pribadi seorang lulusan tidak otomatis menjadi tanggung jawab institusi tempat ia menempuh pendidikan.

Di sisi lain, setiap orang tetap memiliki tanggung jawab hukum atas pernyataan dan tindakannya sendiri apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Karena itu, menjaga nama baik almamater tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebebasan akademik maupun prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat

Desakan pencabutan gelar akademik terhadap Roy Suryo, dr. Tifa, dan Refly Harun menjadi pengingat bahwa masyarakat semakin memperhatikan integritas lembaga pendidikan dan tanggung jawab para alumninya.

Namun, keadilan tidak boleh ditentukan oleh kerasnya tekanan media sosial.

RAKYAT BERHAK TAHU apa dasar hukum pencabutan gelar akademik dan bagaimana universitas menjalankan kewenangannya.

RAKYAT CERDAS harus mampu membedakan dugaan pidana, putusan pengadilan, pelanggaran etik, dan pelanggaran akademik. Keempatnya memiliki konsekuensi serta mekanisme pemeriksaan yang berbeda.

RAKYAT BERDAULAT berhak mengawasi lembaga pendidikan dan penegak hukum agar tidak tunduk pada tekanan kelompok maupun kepentingan politik.

Sorotan Publik memandang bahwa integritas akademik harus dijaga, tetapi kepastian hukum dan keadilan prosedural juga tidak boleh dikorbankan.

Jika memang terdapat bukti pelanggaran akademik, mekanisme pemeriksaan harus dijalankan secara transparan. Namun, apabila persoalannya hanya berkaitan dengan pernyataan atau perbedaan pendapat dalam polemik politik dan hukum, pencabutan gelar tidak boleh dipaksakan tanpa dasar hukum yang tepat.

Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Pada akhirnya, reputasi sebuah universitas tidak hanya ditentukan oleh perilaku alumninya, tetapi juga oleh konsistensi institusi dalam menjunjung ilmu pengetahuan, kebebasan akademik, integritas, dan keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *