BNN SIAP DAMPINGI PEMKOT PADANG BANGUN PUSAT REHABILITASI NARKOTIKA, PERKUAT LAYANAN PEMULIHAN MASYARAKAT

0
1794890916667

SOROTAN PUBLIK – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menyatakan kesiapan mendampingi Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, dalam mengembangkan fasilitas rehabilitasi khusus bagi penyalahguna narkotika. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan pemulihan sekaligus merespons persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, saat menerima audiensi Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama jajaran Pemerintah Kota Padang di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan rumah sakit khusus rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Padang.

Inisiatif Pemkot Padang mendapat sambutan positif dari BNN. Pengembangan fasilitas rehabilitasi dinilai penting untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan pemulihan yang terstruktur, profesional, dan sesuai standar.

BNN SIAP BERIKAN ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN

Dalam pertemuan tersebut, dr. Amrita Devi mendorong agar rencana kerja sama antara BNN dan Pemkot Padang segera ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dan pembagian peran dalam pengembangan layanan rehabilitasi di daerah.

BNN juga menyatakan kesiapan memberikan asistensi dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan fasilitas, tata kelola kelembagaan, penyusunan prosedur dan standar operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kami siap mendukung melalui asistensi dalam tata kelola kelembagaan yang akan dibentuk, prosedur, standar operasional, maupun pengembangan sumber daya manusia,” tegas dr. Amrita Devi.

Pendampingan tersebut diharapkan membantu Pemkot Padang mempersiapkan fasilitas rehabilitasi yang tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga memiliki sistem pelayanan dan tenaga profesional yang sesuai kebutuhan masyarakat.

PENGELOLAAN BISA MELALUI BLU ATAU UPTD

Terkait pengelolaan kelembagaan, BNN menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki sejumlah pilihan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas daerah.

Di antaranya melalui pola Badan Layanan Umum (BLU) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah rumah sakit umum daerah (RSUD).

Pemilihan pola kelembagaan tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, serta keberlanjutan operasional fasilitas rehabilitasi.

Dengan perencanaan yang tepat, pusat rehabilitasi diharapkan mampu memberikan layanan pemulihan secara berkesinambungan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

BELAJAR DARI MODEL REHABILITASI BNN

Sebagai langkah lanjutan, Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI menyarankan jajaran Pemkot Padang mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi BNN.

Kunjungan tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat melihat secara langsung sistem pelayanan rehabilitasi yang telah diterapkan BNN, termasuk tata kelola kelembagaan dan model layanan yang terintegrasi.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi referensi dalam merancang fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Padang.

REHABILITASI MENJADI BAGIAN PENTING PENANGANAN NARKOTIKA

Pengembangan pusat rehabilitasi merupakan bagian penting dalam penanganan persoalan narkotika. Upaya pemberantasan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap, tetapi juga layanan pemulihan bagi masyarakat yang mengalami ketergantungan.

Rehabilitasi yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan dapat membuka kesempatan bagi penyalahguna narkotika untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial sehingga dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.

Rencana kolaborasi BNN dan Pemkot Padang diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem rehabilitasi di Sumatera Barat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut diwujudkan melalui fasilitas yang benar-benar beroperasi, didukung tenaga profesional, anggaran berkelanjutan, serta pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat.

Sumber: Biro Humas dan Protokol BNN RI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *