Kekayaan Sekretaris Wantimpres Muhammad Qodari Tembus Rp300,59 Miliar, Aset Properti Capai Rp195 Miliar

0
1794794703499-1

SOROTAN PUBLIK — Harta kekayaan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Qodari, menjadi perhatian setelah data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total kekayaan bersihnya mencapai Rp300.591.467.679 atau sekitar Rp300,59 miliar.

Berdasarkan data LHKPN yang dipublikasikan melalui sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total aset Qodari sebelum dikurangi utang mencapai Rp302.768.129.203. Setelah dikurangi kewajiban sebesar Rp2.176.661.524, kekayaan bersihnya tercatat sekitar Rp300,59 miliar.

Perlu dicatat, laporan tersebut disampaikan pada 31 Maret 2026 ketika Qodari masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Angka tersebut merupakan nilai berdasarkan laporan terakhir yang tercantum, bukan otomatis menggambarkan perubahan kekayaan setelah ia menduduki jabatan Sekretaris Wantimpres.

Tanah dan Bangunan Menjadi Aset Terbesar

Dari keseluruhan kekayaan yang dilaporkan, tanah dan bangunan menjadi komponen paling dominan dengan nilai mencapai Rp195.388.000.000 atau sekitar Rp195,38 miliar.

Selain properti, Qodari melaporkan sejumlah aset lainnya, yaitu:

  • Tanah dan bangunan: Rp195,388 miliar.
  • Surat berharga: Rp34,516 miliar.
  • Kas dan setara kas: Rp52,644 miliar.
  • Harta bergerak lainnya: Rp18,007 miliar.
  • Alat transportasi dan mesin: Rp1,828 miliar.
  • Harta lainnya: Rp384,2 juta.
  • Utang: Rp2,176 miliar.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan properti menjadi bagian terbesar dari keseluruhan aset yang dilaporkan, disusul kas dan setara kas serta surat berharga.

Properti Tersebar di Sejumlah Daerah

Dalam rincian LHKPN, Qodari melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Lokasi aset tersebut antara lain Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Depok, Bogor, Palangka Raya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, hingga Lampung Utara.

Salah satu aset bernilai tinggi adalah tanah dan bangunan di Jakarta Pusat dengan luas sekitar 780 meter persegi yang ditaksir mencapai Rp56,7 miliar.

Di Depok, terdapat bangunan seluas 2.700 meter persegi dengan nilai sekitar Rp11,48 miliar. Selain itu, Qodari juga melaporkan bangunan seluas 2.183 meter persegi dengan nilai sekitar Rp9,28 miliar.

Kepemilikan tanah di Palangka Raya juga menjadi bagian dari daftar asetnya. Beberapa bidang tanah memiliki luas puluhan hingga ratusan ribu meter persegi.

Salah satunya adalah lahan seluas 670.000 meter persegi yang dalam laporan tercatat bernilai sekitar Rp1,04 miliar.

Seluruh aset tanah dan bangunan tersebut dicatat dalam LHKPN sebagai hasil sendiri.

Koleksi Kendaraan dan Aset Bergerak

Di luar properti, Qodari juga melaporkan sejumlah kendaraan dengan total nilai mencapai Rp1,828 miliar.

Kendaraan yang tercantum antara lain Toyota Kijang Innova 2.0 V AT tahun 2018 senilai Rp265 juta, Neta V-II tahun 2024 senilai Rp205 juta, Honda CMX500 Rebel tahun 2020 senilai Rp150 juta, serta Wuling Air EV Long Range tahun 2022 senilai Rp120 juta.

Kendaraan dengan nilai tertinggi dalam daftar tersebut adalah Maxus MIFA 9 tahun 2025 yang dilaporkan bernilai Rp1,088 miliar.

Selain kendaraan, terdapat pula harta bergerak lainnya senilai Rp18,007 miliar serta surat berharga senilai Rp34,516 miliar.

Transparansi Kekayaan Pejabat Menjadi Perhatian Publik

Besarnya kekayaan yang tercatat dalam LHKPN kembali mengingatkan pentingnya transparansi harta penyelenggara negara.

LHKPN merupakan instrumen pelaporan untuk memberikan gambaran mengenai harta dan kewajiban pejabat negara kepada publik sekaligus mendukung upaya pencegahan korupsi.

Namun, nilai kekayaan yang besar tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penilaian terhadap kepatuhan dan kewajaran kekayaan membutuhkan pemeriksaan serta verifikasi berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Karena itu, perhatian publik terhadap laporan kekayaan pejabat seharusnya diarahkan pada keterbukaan informasi, konsistensi pelaporan, kesesuaian asal-usul aset, serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai penyelenggara negara.

Dengan posisi barunya di lingkungan Wantimpres, keterbukaan dan akuntabilitas pelaporan kekayaan Muhammad Qodari menjadi bagian penting dari kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *