MBG Dinilai Menjauh dari Semangat Awal, UMKM dan Petani Lokal Jangan Sampai Tersisih oleh Kepentingan Elite Politik

0
1794789908446

SOROTAN PUBLIK — JAKARTA. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak hanya membawa misi meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia. Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga kelompok perempuan di sekitar sekolah.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul kritik mengenai siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari program dengan anggaran negara berskala besar tersebut. Apakah masyarakat lokal benar-benar menjadi bagian utama rantai pasok MBG, atau justru kesempatan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada yayasan, badan usaha, dan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan?

Pertanyaan ini semakin relevan setelah muncul berbagai temuan mengenai afiliasi politik sejumlah yayasan mitra penyelenggara MBG.

Gibran Pernah Menegaskan UMKM Harus Dilibatkan

Pada 5 Agustus 2024, ketika masih berstatus Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pelaksanaan uji coba MBG melibatkan UMKM di sekitar sekolah.

Dalam keterangannya di Tangerang, Gibran menyebut setiap UMKM dapat menerima pesanan sekitar 100 paket makanan. Ia menekankan bahwa program tersebut seharusnya memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar sekolah, bukan hanya menyediakan makanan bagi siswa.

Gibran juga pernah menyampaikan gagasan agar orang tua murid dapat dilibatkan dalam penyediaan makanan melalui mekanisme gotong royong dengan anggaran yang disalurkan melalui sekolah. Skema tersebut saat itu masih menjadi bagian dari alternatif uji coba program.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat dan pelaku usaha kecil pernah menjadi salah satu gagasan penting dalam pengembangan MBG.

Pada 18 Juni 2026, Gibran kembali mendorong keterlibatan kantin sekolah, UMKM sekitar, SMK tata boga, ibu-ibu PKK, pesantren, gereja, dan orang tua murid dalam pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat lokal bukan sekadar wacana yang pernah disampaikan pada masa awal uji coba. Gagasan tersebut kembali ditegaskan dalam pernyataan Gibran ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Petani, Peternak, Nelayan, dan UMKM Seharusnya Menjadi Penerima Manfaat Ekonomi

Secara ekonomi, MBG memiliki potensi menciptakan pasar yang sangat besar bagi produk pangan lokal.

Kebutuhan beras, telur, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, susu, dan berbagai bahan pangan lainnya seharusnya dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, serta UMKM di setiap daerah.

Jika rantai pasok dibangun berdasarkan potensi wilayah, uang negara tidak hanya membiayai makanan bagi penerima manfaat. Anggaran tersebut juga dapat menggerakkan produksi pertanian, memperkuat usaha keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.

Model ini dikenal sebagai efek berganda ekonomi atau multiplier effect.

Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengenai evaluasi program MBG juga menggambarkan model lingkaran manfaat yang mengutamakan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Pengolahan makanan dalam model tersebut dapat melibatkan koperasi maupun ibu-ibu yang tinggal di sekitar unit pelayanan.

Karena itu, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah dapur yang dibangun atau porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah juga perlu mengukur seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat setempat.

Temuan ICW: Sejumlah Yayasan Mitra Memiliki Afiliasi Politik

Kritik mengenai tata kelola MBG semakin menguat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menerbitkan laporan penelusuran terhadap yayasan yang menjadi mitra penyelenggara program.

Dalam penelitian terhadap 102 yayasan mitra MBG, ICW menemukan 28 yayasan atau sekitar 27,45 persen memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi tersebut ditelusuri melalui hubungan pendiri, pengurus, atau pembina yayasan dengan partai politik, termasuk jabatan kepengurusan maupun keterlibatan dalam kontestasi pemilu.

ICW juga mengidentifikasi hubungan sejumlah yayasan dengan bisnis swasta, pejabat pemerintahan, tim pemenangan pemilu, orang dekat pejabat, unsur militer, serta aparat penegak hukum.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi patronase politik dan konflik kepentingan dalam pengelolaan program yang dibiayai APBN.

Namun, perlu ditegaskan bahwa hubungan atau afiliasi politik tidak otomatis membuktikan tindak pidana, penyalahgunaan anggaran, maupun bahwa suatu yayasan memperoleh proyek secara tidak sah. Temuan tersebut merupakan dasar untuk mendorong pemeriksaan transparansi dan tata kelola, bukan vonis terhadap seluruh mitra MBG.

Pemerintah Sebenarnya Sudah Mengatur Pelibatan UMKM

Hal menarik lainnya, pemerintah telah memasukkan kewajiban pelibatan pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal ke dalam regulasi penyelenggaraan MBG.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya Pasal 38, mengatur prioritas penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta BUM Desa dalam rantai pasok dan logistik program.

Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan, pangan olahan, dan barang atau jasa pendukung.

Regulasi itu juga menekankan pemberdayaan pelaku usaha setempat dengan memperhatikan persyaratan administratif, teknis, keamanan, mutu pangan, ketersediaan pasokan, serta kebijakan harga pemerintah.

Artinya, pelibatan UMKM bukan sekadar harapan masyarakat atau gagasan politik. Pemerintah sendiri telah menetapkannya sebagai bagian dari tata kelola resmi program MBG.

Persoalan yang harus dijawab sekarang adalah sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar dijalankan di lapangan.

Jangan Sampai Program Gizi Berubah Menjadi Konsentrasi Bisnis

Program sebesar MBG tentu membutuhkan pengelolaan profesional, standar keamanan pangan, kapasitas produksi, dan jaringan distribusi yang memadai. Tidak semua pelaku UMKM mampu langsung memenuhi kebutuhan dalam skala besar.

Namun, keterbatasan kapasitas tersebut semestinya dijawab melalui pembinaan, kemitraan, pembagian rantai pasok, dan peningkatan kemampuan produksi masyarakat lokal. Bukan dengan membiarkan kesempatan ekonomi hanya berputar pada kelompok usaha yang sudah memiliki modal besar dan akses luas.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pemilihan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berlangsung transparan, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Publik juga perlu mengetahui siapa pemilik manfaat atau beneficial ownership dari badan usaha dan yayasan yang terlibat, bagaimana proses penetapan mitra dilakukan, siapa pemasok bahan pangan, berapa harga pembelian, serta berapa besar porsi belanja yang benar-benar diterima petani dan UMKM lokal.

Beda Cara Memimpin, Beda Cara Mendistribusikan Manfaat

Perbedaan pendekatan dalam memimpin program publik dapat terlihat dari cara pemerintah mendistribusikan kesempatan dan manfaat ekonomi.

Program MBG seharusnya tidak berhenti pada pembangunan dapur dan pembagian makanan. Program ini memiliki peluang untuk membangun ekosistem ekonomi rakyat dari desa hingga perkotaan.

Jika UMKM, ibu-ibu, kantin sekolah, petani, peternak, nelayan, dan koperasi hanya menjadi pelengkap, sementara akses utama terhadap peluang usaha terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaannya.

Kritik ini bukan penolakan terhadap tujuan pemberian makanan bergizi gratis. Justru sebaliknya, program sebesar ini harus dijaga agar tidak kehilangan tujuan sosial dan ekonomi yang menjadi alasan penting mengapa negara mengalokasikan anggaran begitu besar.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu memastikan bahwa manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat luas, bukan hanya oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan sekadar berapa banyak makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan juga berapa banyak anak yang memperoleh gizi lebih baik, berapa banyak petani yang mendapatkan pasar, berapa banyak UMKM yang berkembang, dan seberapa adil perputaran uang negara menjangkau masyarakat.

Uang negara berasal dari rakyat. Maka, manfaat program negara harus kembali sebesar-besarnya kepada rakyat.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *