Jejak Bisnis Haji Isam dan Menteri Amran di Industri Nikel: Kemitraan China, Proyek Triliunan, dan Tanda Tanya Insentif Pajak
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Hilirisasi nikel menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Namun, di balik pembangunan industri baterai dan masuknya investasi asing, terdapat sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian publik: struktur kepemilikan perusahaan, relasi bisnis para pemilik modal, potensi konflik kepentingan, serta transparansi fasilitas perpajakan yang diberikan negara.
Sorotan tersebut mengarah pada dua nama yang memiliki hubungan keluarga dan rekam jejak bisnis di sektor strategis, yakni pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Keduanya bukan nama baru dalam pemberitaan mengenai jejaring bisnis. Amran diketahui merupakan pendiri Tiran Group, sementara Haji Isam dikenal sebagai pemilik Jhonlin Group. Sejumlah pemberitaan media nasional menyebut keduanya memiliki hubungan sepupu. Amran juga pernah tercatat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk pada 2021 sebelum posisi tersebut beralih kepada pihak lain.
Fakta hubungan keluarga dan riwayat jabatan korporasi itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika seseorang yang memiliki latar belakang bisnis menduduki jabatan publik, transparansi kepemilikan, pengelolaan kepentingan pribadi, dan proses pemberian fasilitas negara menjadi isu penting untuk diawasi.
ABEB: Kemitraan Jhonlin Group dan CNGR dari China
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah PT Anugerah Barokah Energi Baru (ABEB), perusahaan yang mengembangkan industri bahan prekursor baterai berbasis nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Pabrik tersebut diresmikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 13 Januari 2026. Berdasarkan pemberitaan CNBC Indonesia, ABEB terafiliasi dengan CNGR Group asal China dan bekerja sama dengan Jhonlin Group milik Haji Isam.
ABEB memproduksi ternary precursor, yaitu bahan perantara dalam pembuatan material katoda baterai lithium yang digunakan antara lain untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi.
Kapasitas produksi pabrik tersebut dilaporkan mencapai 20.000 ton per tahun. Sementara itu, pengembangan KEK Setangga secara keseluruhan memiliki target investasi jangka panjang hingga Rp67,69 triliun sampai 2053. Angka tersebut merupakan target pengembangan kawasan, bukan nilai investasi ABEB semata.
Keterlibatan perusahaan China dalam proyek ini memperlihatkan kuatnya hubungan industri pengolahan mineral Indonesia dengan rantai pasok baterai global. Bagi pemerintah, investasi dan transfer teknologi menjadi bagian dari agenda hilirisasi. Namun, manfaat ekonomi yang diterima negara dan masyarakat tetap perlu diukur secara transparan.
Amran dan Jejak Korporasi Tiran Group
Di sisi lain, Andi Amran Sulaiman memiliki latar belakang sebagai pengusaha sebelum kembali menjabat Menteri Pertanian. Profil resmi Tiran Group menyebut Amran sebagai pendiri kelompok usaha yang bergerak di sejumlah sektor, termasuk perkebunan, pertambangan, dan perdagangan.
Dokumen laporan konservasi pertambangan PT Tiran Indonesia untuk Triwulan III 2025 yang tersedia secara daring mencantumkan nama Andi Amran Sulaiman sebagai pemegang 98,7 persen saham perusahaan tersebut. Dokumen itu juga memuat informasi mengenai wilayah izin operasi produksi perusahaan.
Selain pertambangan, kelompok usaha Tiran memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar melalui PT Kawasan Industri Tiran. Dokumen pemerintah mengenai koordinasi percepatan PSN pada 2024 mencatat adanya pembahasan pengembangan kawasan industri tersebut.
Laporan audit sosial yang diterbitkan Transparency International Indonesia pada 2026 juga menguraikan keterkaitan perusahaan-perusahaan Tiran dengan proyek pertambangan dan pengembangan kawasan industri.
Informasi tersebut menjadi relevan untuk mendorong keterbukaan mengenai bagaimana kepemilikan dan pengelolaan bisnis pribadi pejabat publik dipisahkan dari pelaksanaan kewenangan negara.
Namun, perlu ditegaskan bahwa keberadaan perusahaan atau proyek yang berkaitan dengan seseorang yang kemudian menjadi pejabat publik tidak otomatis menunjukkan penyalahgunaan jabatan. Penilaian mengenai konflik kepentingan membutuhkan pemeriksaan terhadap kepemilikan aktual, pengungkapan harta dan kepentingan, keputusan yang diambil, serta keterlibatan pejabat dalam proses kebijakan yang berdampak terhadap perusahaan terkait.
Tax Holiday: Fasilitas Negara yang Perlu Terbuka
Persoalan berikutnya adalah fasilitas perpajakan. Dalam berbagai pembahasan mengenai proyek ABEB, muncul klaim bahwa perusahaan tersebut memperoleh tax holiday selama tujuh tahun dengan nilai investasi sekitar Rp3,4 triliun. Klaim lain menyebut kelompok usaha Tiran memperoleh fasilitas pembebasan pajak hingga 15 tahun.
Akan tetapi, sampai penelusuran redaksi ini dilakukan, belum ditemukan dokumen persetujuan resmi yang cukup untuk memastikan bahwa kedua klaim tersebut benar-benar telah diberikan kepada perusahaan yang dimaksud.
Karena itu, angka tujuh tahun dan 15 tahun tidak dapat diperlakukan sebagai fakta final tanpa dokumen pendukung, seperti keputusan pemberian fasilitas, identitas wajib pajak penerima, nilai investasi yang disetujui, tanggal mulai fasilitas, serta persyaratan yang harus dipenuhi.
Tax holiday sendiri merupakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi investasi tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas ini bukan otomatis diberikan kepada setiap perusahaan yang berinvestasi besar atau beroperasi di kawasan ekonomi khusus.
Pemberian insentif harus memiliki dasar hukum, kriteria kelayakan, dan mekanisme evaluasi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan, seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan ekspor, dan penguatan industri dalam negeri, sebanding dengan penerimaan pajak yang ditunda atau dikurangi.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Publik perlu mengetahui apakah ABEB benar memperoleh tax holiday, berapa lama masa fasilitasnya, berapa nilai investasi yang menjadi dasar persetujuan, serta bagaimana pemerintah menghitung manfaat fiskal dan ekonomi proyek tersebut.
Pertanyaan serupa juga layak diajukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Tiran Group. Jika benar memperoleh fasilitas hingga 15 tahun, pemerintah perlu menjelaskan dasar pemberian, persyaratan, dan hasil evaluasi atas fasilitas tersebut.
Investasi Boleh Berkembang, Pengawasan Publik Tidak Boleh Berhenti
Kritik terhadap insentif perpajakan bukan berarti menolak investasi asing atau agenda hilirisasi. Industri pengolahan nikel dan bahan baterai memang membutuhkan modal besar, teknologi, jaringan pasar internasional, serta kepastian regulasi.
Namun, investasi strategis juga harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan yang sehat, dan perlakuan setara di hadapan hukum.
Relasi keluarga antara pengusaha dan pejabat publik bukan bukti otomatis adanya pelanggaran. Akan tetapi, relasi tersebut membuat pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan menjadi semakin penting, terutama apabila terdapat kebijakan atau fasilitas negara yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat bersangkutan.
Untuk menjawab pertanyaan publik, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan penjelasan mengenai status fasilitas perpajakan ABEB maupun perusahaan-perusahaan Tiran, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan kerahasiaan perpajakan.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta pengelola KEK Setangga juga dapat menjelaskan nilai investasi yang telah terealisasi, struktur proyek, komitmen tenaga kerja, dan fasilitas yang diberikan kepada investor.
Sementara itu, Andi Amran Sulaiman, Haji Isam, Jhonlin Group, Tiran Group, dan PT ABEB perlu memperoleh ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai hubungan bisnis, kepemilikan, serta isu fasilitas perpajakan yang menjadi perhatian publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi atau megahnya fasilitas industri. Negara juga harus memastikan bahwa manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat dan tidak menimbulkan perlakuan istimewa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tidak sedang meminta investasi dihentikan. Publik sedang meminta agar setiap rupiah fasilitas negara memiliki dasar yang jelas, setiap kebijakan dapat diawasi, dan setiap pejabat publik terbuka terhadap pemeriksaan kepentingan yang berpotensi bersinggungan dengan bisnis pribadi maupun keluarganya.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
