Polemik Foto Gibran Terjadi di Tiga Daerah, dari Sukabumi hingga DPRD Jabar: Ini Kronologi dan Pihak yang Terlibat
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sejumlah kantor DPRD menjadi perhatian publik. Namun, rangkaian peristiwa tersebut bukan dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok yang sama. Aksi terjadi pada waktu dan lokasi berbeda, dengan latar belakang serta pihak yang terlibat masing-masing.
Sedikitnya terdapat tiga peristiwa yang menjadi sorotan, yakni di DPRD Kota Sukabumi, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
1. Sukabumi: Wakil Ketua DPRD Turunkan Foto Gibran pada Oktober 2026
Peristiwa di Kota Sukabumi terjadi lebih awal, yakni pada 7 Oktober 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asy’ari, menurunkan foto Gibran yang terpasang di ruang kerjanya.
Rojab menyebut tindakan tersebut sebagai sikap politik pribadi. Ia mengaitkannya dengan polemik persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Dengan demikian, aksi di Sukabumi merupakan tindakan seorang pejabat legislatif di ruang kerjanya, bukan aksi massa seperti yang terjadi di dua daerah lainnya.
2. Yogyakarta: Forum Kebangsaan DIY Turunkan Foto saat Audiensi
Pada 4 November 2026, kelompok yang mengatasnamakan Forum Kebangsaan Yogyakarta mendatangi DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan pemakzulan dan polemik yang melibatkan Gibran.
Dalam kegiatan tersebut, massa menurunkan foto Gibran yang terpasang di Ruang Badan Anggaran (Banggar). Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan itu, termasuk Syukri Fadholi sebagai pelindung forum dan Prof. Dr. Muhammad Chirzin sebagai pembina.
Berdasarkan pemberitaan, foto tersebut kembali dipasang setelah kegiatan audiensi selesai. Aksi itu menjadi bagian dari penyampaian sikap politik kelompok tersebut, bukan keputusan resmi DPRD DIY.
3. Jawa Barat: Foto Diturunkan dan Sempat Diletakkan Terbalik
Peristiwa berikutnya terjadi di Ruang Banggar DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Kamis, 12 November 2026. Sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat yang dipimpin Andri P. Kantaprawira melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD.
Setelah audiensi, pigura foto Gibran diturunkan dan sempat diletakkan dalam posisi terbalik di atas kursi. Peristiwa tersebut kemudian menjadi polemik setelah dokumentasinya beredar luas.
Andri P. Kantaprawira menjelaskan bahwa penurunan dan pembalikan pigura merupakan tindakan spontan salah seorang peserta setelah rangkaian audiensi selesai. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak tepat jika langsung dianggap sebagai instruksi seluruh pimpinan atau anggota aliansi.
DPRD Jawa Barat melalui keterangan resminya pada 13 November 2026 menegaskan bahwa penurunan foto bukan instruksi, kebijakan, maupun keputusan kelembagaan DPRD. Pihak dewan menyatakan peristiwa itu dilakukan secara spontan oleh peserta penyampaian aspirasi.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna juga menyatakan tidak mengetahui siapa yang membalikkan pigura tersebut.
Tiga Peristiwa, Konteks Berbeda
Jika dilihat berdasarkan kronologinya, penurunan foto Gibran di Sukabumi berlangsung pada 7 Oktober, di Yogyakarta pada 4 November, dan di Jawa Barat pada 12 November 2026.
Ketiganya memiliki konteks berbeda. Di Sukabumi, tindakan dilakukan secara pribadi oleh Wakil Ketua DPRD. Di Yogyakarta, penurunan foto berlangsung dalam rangkaian aksi dan audiensi Forum Kebangsaan DIY. Sementara di Jawa Barat, penurunan serta pembalikan pigura disebut sebagai tindakan spontan seorang peserta setelah audiensi.
Perbedaan konteks tersebut penting disampaikan agar publik tidak mencampuradukkan pelaku, waktu, maupun tujuan masing-masing aksi.
Peristiwa-peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana simbol pejabat negara dapat menjadi bagian dari ekspresi protes politik. Namun, penyampaian aspirasi tetap perlu dibedakan dari keputusan resmi lembaga negara, terlebih ketika tindakan individu atau kelompok kemudian dikaitkan dengan institusi secara keseluruhan.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
