Dari Soeharto hingga Gibran: Sejarah Kejatuhan Kekuasaan dan Bahaya Politik Pemakzulan, Rakyat Jangan Hanya Jadi Penonton

SOROTAN PUBLIK – Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa kekuasaan tidak selalu berakhir melalui pemilihan umum. Dalam situasi tertentu, tekanan politik, konflik antarlembaga negara, hingga gerakan masyarakat dapat menjadi faktor yang menentukan nasib seorang pemimpin.

Pengalaman Soeharto pada 1998 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001 menjadi dua peristiwa penting yang kembali relevan untuk dibicarakan di tengah polemik politik yang kini melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, apakah ketiga peristiwa tersebut benar-benar memiliki pola yang sama?

Soeharto: Kekuasaan 32 Tahun Berakhir di Tengah Gelombang Reformasi

Soeharto mengakhiri kekuasaannya pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama sekitar 32 tahun.

Pengunduran dirinya terjadi di tengah krisis ekonomi, gejolak sosial, demonstrasi mahasiswa, serta tuntutan reformasi yang semakin meluas. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu persoalan utama yang disorot gerakan Reformasi.

Tekanan politik semakin kuat setelah ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Pada akhirnya, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya dan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan yang berlangsung puluhan tahun sekalipun dapat berakhir ketika legitimasi politik dan dukungan publik melemah.

Gus Dur: Konflik Politik Berujung Pemberhentian oleh MPR

Berbeda dengan Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan melalui proses politik dan ketatanegaraan pada 23 Juli 2001.

Hubungan Gus Dur dengan DPR dan MPR ketika itu mengalami ketegangan serius. Konflik semakin memuncak setelah muncul persoalan pertanggungjawaban presiden dan penerbitan Maklumat Presiden yang berisi pembekuan DPR dan MPR serta langkah politik lainnya.

MPR kemudian menolak maklumat tersebut dan memberhentikan Gus Dur melalui Sidang Istimewa.

Dengan demikian, menyebut Gus Dur semata-mata dijatuhkan karena tidak sejalan dengan DPR merupakan penyederhanaan sejarah. Ada rangkaian konflik politik dan persoalan konstitusional yang menjadi dasar keputusan MPR saat itu.

Gibran: Polemik Ijazah Masuk ke Arena Politik DPR

Kini, perhatian publik tertuju kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan politik setelah muncul desakan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Pada 11 November 2026, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi mengajukan usulan penggunaan hak tersebut. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan yang diterima pimpinan DPR ditandatangani oleh 120 anggota dari delapan fraksi.

Usulan itu berkaitan dengan penilaian bahwa Gibran diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Akan tetapi, pengajuan HMP bukan berarti Gibran telah dimakzulkan. Prosesnya masih harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan akan mengamati perkembangan pembahasan di DPR terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut.

Di sinilah persoalan pentingnya: apakah proses politik yang sedang berlangsung benar-benar didasarkan pada pembuktian hukum dan konstitusi, atau justru berpotensi menjadi arena pertarungan kepentingan politik?

Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh seluruh pihak yang terlibat.

Jangan Samakan Perbedaan Politik dengan Alasan Pemakzulan

Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan antara presiden atau wakil presiden dengan DPR merupakan hal yang wajar. DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Namun, perbedaan politik semata bukan alasan konstitusional untuk memberhentikan seorang presiden atau wakil presiden.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat dilakukan atas alasan tertentu, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur mekanisme berjenjang: DPR terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan.

Artinya, DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden hanya karena perbedaan sikap atau ketidaksejalanan politik.

Persoalan dokumen pendidikan pun harus diuji berdasarkan bukti, ketentuan hukum, dan putusan lembaga peradilan yang berwenang. Tidak boleh ada penghakiman berdasarkan tekanan massa, tetapi juga tidak boleh ada perlindungan politik yang menghalangi proses hukum.

Rakyat Memilih, Konstitusi Harus Menjadi Panglima

Demokrasi tidak boleh berhenti pada pencoblosan di tempat pemungutan suara. Setelah pemimpin terpilih, seluruh lembaga negara tetap memiliki kewajiban menjaga konstitusi, mengawasi kekuasaan, dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai hukum.

Namun, pengawasan tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengganti hasil pemilihan berdasarkan kepentingan politik. Sebaliknya, kemenangan dalam pemilu juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Soeharto, Gus Dur, dan polemik Gibran memiliki konteks sejarah serta mekanisme politik yang berbeda. Mengambil pelajaran dari ketiganya bukan berarti menyamakan semua peristiwa, melainkan mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi hukum dan dijalankan dengan tanggung jawab.

Pertanyaan besarnya bukan sekadar siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang menguasai parlemen.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah konstitusi masih menjadi panglima, atau justru kepentingan politik yang menentukan siapa boleh berkuasa dan siapa harus disingkirkan?

Sebab, dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar penonton pertarungan elite. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, sementara seluruh kekuasaan negara wajib tunduk pada konstitusi.

Jangan sampai demokrasi berubah menjadi pertarungan perebutan kendali yang mengabaikan kepentingan rakyat.