Polemik Suket Gibran: Empat Profesor Disorot, Yusril dan Mahfud Dikritik, Yafet Mendapat Apresiasi
SOROTAN PUBLIK – Polemik Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memunculkan perdebatan di ruang publik. Kali ini, perhatian tertuju pada perbedaan pandangan empat akademisi bergelar profesor, yakni Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Denny Indrayana, dan Yafet.
Perbedaan pandangan tersebut memunculkan diskusi mengenai independensi akademisi, batas kewenangan pejabat pemerintah dalam memberikan penjelasan hukum, serta pentingnya menjaga objektivitas dalam menyampaikan pendapat di tengah persoalan politik nasional.
Dalam sebuah pernyataan yang beredar, seorang penulis menyampaikan kritik terbuka terhadap tiga tokoh, yakni Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Denny Indrayana. Sebaliknya, ia memberikan apresiasi terhadap pandangan hukum yang disampaikan Profesor Yafet.
Yusril Dikritik soal Pandangan Hukum Suket Gibran
Kritik pertama ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Penulis mempertanyakan posisi Yusril sebagai pejabat pemerintah yang merupakan pembantu Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, seorang menteri seharusnya menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan telaah hukum secara objektif, bukan mengambil posisi seolah-olah menjadi hakim yang memutuskan suatu perkara.
Penulis juga mempertanyakan apakah terdapat kepentingan tertentu di balik pandangan hukum Yusril mengenai persoalan Suket Gibran.
Kritik tersebut merupakan pandangan subjektif penulis dan bukan bukti adanya intervensi maupun kepentingan tertentu dalam sikap Yusril.
Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa pencabutan Suket penyetaraan pendidikan Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 pada 11 November 2026. Yusril juga menjelaskan konsekuensi hukum dari putusan MA tersebut.
Mahfud MD Turut Mendapat Kritik
Kritik berikutnya diarahkan kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.
Penulis mengaku sebelumnya menghargai pandangan-pandangan hukum Mahfud yang disampaikan melalui berbagai media. Namun, dalam polemik Suket Gibran, penulis menilai sejumlah pernyataan Mahfud tidak lagi sepenuhnya mencerminkan objektivitas akademis.
Penulis bahkan mempertanyakan apakah pengalaman politik Mahfud dalam Pilpres 2024 turut memengaruhi pandangannya terhadap persoalan yang melibatkan Gibran.
Meski demikian, anggapan mengenai adanya kepentingan pribadi atau pengaruh kekalahan politik tersebut merupakan penilaian penulis yang tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti pendukung.
Mahfud sebelumnya memang menyampaikan pandangan mengenai konsekuensi politik dan hukum dari polemik Suket Gibran. Ia antara lain menilai tindak lanjut terhadap persoalan jabatan wakil presiden berada dalam ranah politik, sementara persoalan hukumnya perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Denny Indrayana Juga Menjadi Sasaran Kritik
Nama profesor berikutnya yang disorot adalah Denny Indrayana.
Berbeda dengan kritik terhadap Yusril dan Mahfud, penulis menyampaikan ketidakheranan terhadap sikap Denny. Ia melontarkan penilaian negatif terhadap rekam jejak politik dan hukum Denny serta menyinggung persoalan status tersangka.
Namun, pernyataan tersebut tidak disertai dokumen atau keterangan resmi mengenai perkara yang dimaksud. Karena itu, status hukum Denny tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan penulis.
Denny sendiri turut terlibat dalam perkembangan hukum terkait polemik Suket Gibran melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Perkembangan perkara tersebut perlu dibedakan dari persoalan status hukum pribadi seseorang. Keduanya merupakan persoalan berbeda yang harus didasarkan pada dokumen dan proses hukum masing-masing.
Profesor Yafet Mendapat Apresiasi dari Rekan Akademisi
Di tengah kritik terhadap tiga profesor sebelumnya, penulis justru menyampaikan apresiasi kepada Profesor Yafet.
Penulis mengungkapkan bahwa dirinya merupakan junior Yafet ketika menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, angkatan 1996. Keduanya pernah mengenal lingkungan kampus yang dikenal dengan sebutan Kampus Merah.
Dalam pernyataannya, penulis mengaku menghormati pandangan hukum Yafet yang disampaikan melalui berbagai media, baik televisi maupun media sosial.
Ia menilai pandangan Yafet mengenai polemik Suket Gibran masih konsisten dengan argumentasi hukum dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu.
Apresiasi tersebut juga disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap integritas akademisi yang menurut penulis tetap berpegang pada aturan dan prinsip hukum.
Polemik Suket Gibran dan Pentingnya Independensi Akademisi
Polemik Suket Gibran memang telah berkembang menjadi persoalan hukum dan ketatanegaraan yang menyita perhatian publik.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menjadi dasar pencabutan dokumen oleh Kemendikdasmen.
Pada 12 November 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga menyatakan gugur salah satu gugatan lain terkait objek Suket tersebut setelah dokumen yang menjadi objek sengketa dicabut.
Di tengah perkembangan tersebut, perbedaan pandangan para profesor menunjukkan pentingnya ruang diskusi hukum yang terbuka dan kritis.
Gelar akademik maupun jabatan publik tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang kritik. Sebaliknya, setiap pendapat hukum perlu diuji berdasarkan argumentasi, peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, serta putusan lembaga peradilan.
Bagi masyarakat, hal terpenting bukan sekadar siapa profesor yang berbicara, melainkan sejauh mana argumentasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan hukum.
Sorotan Publik menempatkan independensi, integritas, dan objektivitas sebagai prinsip penting dalam diskursus hukum dan demokrasi. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis, selama disampaikan dengan argumentasi yang dapat diuji dan tidak menggantikan fakta dengan asumsi.
