Tolak Pengunduran Diri Gibran, Senator Bali Arya Wedakarna Ancam Boikot Pelantikan Wapres Pengganti
Sorotan Publik – JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Arya Wedakarna, menyatakan penolakan terhadap pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Arya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Kamis (12/11/2026), setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dalam pernyataannya, Arya menegaskan tidak akan menghadiri prosesi pelantikan wakil presiden pengganti apabila nantinya MPR menetapkan pejabat baru untuk mengisi posisi tersebut.
“Saya juga tidak akan menghadiri yang namanya pelantikan Wakil Presiden baru siapa pun yang akan ditetapkan oleh Parlemen termasuk oleh MPR,” ujar Arya dalam keterangan tertulis yang diunggah melalui media sosialnya.
Arya juga menyatakan tidak akan menghadiri sidang MPR apabila agenda pembahasan surat pengunduran diri Gibran dinilai bergeser menjadi upaya pemakzulan atau manuver politik tertentu.
Menurut Arya, sikap penolakan dan rencana boikot tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota DPD RI dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya di Bali. Ia mengklaim Gibran memiliki basis dukungan di wilayah tersebut.
Di bagian akhir pernyataannya, Arya menyampaikan dukungan moril kepada Gibran. Ia juga mengutarakan harapan agar Gibran kembali tampil dalam kontestasi politik nasional pada Pemilihan Presiden 2029.
“Tetap semangat Bapak Wakil Presiden yang baru saja mengundurkan diri. Tetap doa dan restu kami akan tetap menyertai. Sampai jumpa untuk Bapak Gibran di pelantikan Presiden 2029,” tutupnya.
Pernyataan Arya muncul di tengah proses konstitusional yang sedang berjalan di MPR RI. Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026), pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tindak lanjut pengisian jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah surat pengunduran diri tersebut diterima. MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme yang mengacu pada ketentuan konstitusi.
Sikap Arya menjadi salah satu respons politik dari lingkungan DPD RI terhadap perkembangan tersebut. Namun, pernyataan penolakan dan rencana boikot itu merupakan sikap yang disampaikan Arya secara pribadi dan tidak serta-merta dapat dianggap mewakili seluruh anggota DPD RI maupun masyarakat Bali.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses kelembagaan di MPR serta mekanisme konstitusional dalam menentukan pengganti Wakil Presiden.
