Polemik Dokumen Pendidikan Gibran, Rekam Jejak Pemecatan M Rifqinizamy sebagai Dosen ULM Kembali Disorot
JAKARTA – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan sorotan terhadap rekam jejak anggota DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Namanya kembali diperbincangkan setelah publik mengungkit pemberitaan mengenai pemberhentiannya sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, pada 2016.
Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian nasional setelah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat itu, Muhammad Nasir, menyampaikan hasil pemeriksaan terkait keabsahan ijazah S2 yang digunakan Rifqinizamy.
Dalam pemberitaan Detikcom pada 29 Juni 2016, Nasir menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada universitas penerbit ijazah yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan Kemenristekdikti saat itu menyebut ijazah S2 dari National University of Malaysia tidak sah.
“Palsu, kami sudah konfirmasi kepada universitasnya, minta tim yang mencari. Setelah itu diputuskan ijazahnya ditarik,” ujar Nasir sebagaimana dikutip Detikcom pada Juni 2016.
Sehari kemudian, 30 Juni 2016, Nasir juga menegaskan bahwa Rifqinizamy tidak diperbolehkan mengajar di perguruan tinggi lain di Indonesia. Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah mengambil langkah administratif terkait status akademik dan kepegawaiannya.
Namun, dalam pemberitaan yang sama, Rifqinizamy membantah telah memalsukan ijazah. Ia menyatakan bahwa pendidikan S2 yang ditempuhnya di Malaysia telah memperoleh pengesahan dari pihak Kemenristekdikti. Ia juga memberikan penjelasan mengenai proses perkuliahan dan dokumen akademiknya.
Rekam Jejak 2016 Kembali Dikaitkan dengan Polemik Gibran
Kini, persoalan tersebut kembali menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut kembali memicu diskusi publik mengenai administrasi pendidikan, keabsahan dokumen akademik, serta konsistensi penerapan aturan dalam berbagai persoalan yang melibatkan pejabat publik.
Sejumlah warganet kemudian membandingkan penanganan persoalan akademik Rifqinizamy pada 2016 dengan proses hukum dan politik yang berlangsung dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Perbandingan itu terutama menyangkut tindakan administratif yang pernah diumumkan Kemenristekdikti terhadap Rifqinizamy dengan konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Meski demikian, kedua perkara tersebut memiliki objek hukum, konteks, dan mekanisme penanganan yang berbeda. Putusan MA mengenai surat penyetaraan Gibran juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan ijazah.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, publik berhak meminta transparansi, penjelasan, dan konsistensi penerapan hukum terhadap setiap pejabat negara tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Rekam jejak dan pernyataan para pihak dalam kasus 2016 maupun perkembangan putusan MA pada 2026 menjadi bagian dari informasi yang perlu dipahami secara utuh agar perdebatan publik tidak berhenti pada saling tuding, melainkan mengarah pada kepastian hukum dan akuntabilitas.
