Prabowo dan Gibran Sama-Sama Sekolah di Luar Negeri, Mengapa Polemik Pendidikan Hanya Mengarah kepada Gibran? Putusan MA Menguji Kesetaraan Hukum

SOROTAN PUBLIK | JAKARTA – Perbandingan riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik. Sebuah infografis yang beredar di media sosial menampilkan perjalanan pendidikan keduanya di sejumlah negara, mulai dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Swiss, Inggris hingga Australia.

Unggahan tersebut menyampaikan sindiran melalui analogi orang buta, tuli, dan gila untuk menggambarkan pihak-pihak yang dianggap menggunakan standar berbeda dalam menilai persoalan pendidikan pejabat negara.

Di balik satire politik tersebut, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar bagi demokrasi Indonesia: apakah hukum dan persyaratan administrasi negara benar-benar diterapkan dengan standar yang sama, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun hubungan politik seseorang?

Persoalan ini semakin relevan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

RIWAYAT PENDIDIKAN PRABOWO DAN GIBRAN: FAKTA YANG PERLU DIBEDAKAN

Berdasarkan dokumen riwayat pendidikan yang dipublikasikan dalam berbagai sumber, Prabowo Subianto pernah menempuh pendidikan di Singapura, Hong Kong, Malaysia, Swiss, dan Inggris.

Prabowo tercatat pernah bersekolah di The Dean School, Glenealy Junior School, Victoria Institution, Zurich International School, dan The American School in London. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer Nasional Magelang pada 1970–1974.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Surakarta, sebelum melanjutkan pendidikan ke Orchid Park Secondary School di Singapura, UTS Insearch Sydney, dan Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa keduanya memiliki pengalaman pendidikan di luar negeri.

Namun, terdapat prinsip penting yang tidak boleh diabaikan: pernah belajar di luar negeri tidak otomatis membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Dalam administrasi pendidikan, terdapat perbedaan antara riwayat mengikuti pembelajaran, bukti penyelesaian pendidikan, sertifikat kelulusan, dan pengakuan kesetaraan oleh otoritas yang berwenang.

Karena itu, membandingkan keduanya hanya berdasarkan daftar sekolah tidak cukup untuk menghasilkan kesimpulan hukum.

PERSOALAN UTAMA: APAKAH PERSYARATAN PENDIDIKAN TELAH DIPENUHI?

Persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Artinya, ukuran hukum yang digunakan bukan negara tempat seseorang bersekolah, melainkan pemenuhan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dan pembuktian melalui dokumen yang sah.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah dokumen pendidikan yang digunakan benar-benar menunjukkan penyelesaian pendidikan setingkat SMA atau sederajat dan apakah proses penyetaraannya telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perdebatan politik atau sekadar membandingkan pengalaman pendidikan dua pejabat negara.

Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, prosedur penerbitan, kewenangan pejabat, serta dasar hukum yang digunakan.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA PERSOALAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Perkembangan paling penting dalam polemik ini terjadi pada 30 Oktober 2026.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

MA menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

MA juga mewajibkan pejabat terkait mencabut surat keterangan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan, termasuk certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Mahkamah menilai dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu yang dapat disetarakan dengan SMA atau sekolah sederajat.

MA juga menyoroti penerbitan keputusan administrasi yang tidak didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar sebagai persoalan yang berkaitan dengan asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Salinan lengkap putusan tersebut dipublikasikan pada 10 November 2026.

Dengan demikian, persoalan ini bukan lagi semata-mata perdebatan di media sosial. Terdapat putusan pengadilan yang harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

APAKAH PUTUSAN MA OTOMATIS MEMBATALKAN JABATAN WAKIL PRESIDEN?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati agar masyarakat tidak terjebak dalam kesimpulan hukum yang keliru.

Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan merupakan persoalan hukum administrasi negara. Sementara itu, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 7B mengatur mekanisme dan tahapan konstitusionalnya.

Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai persyaratan yang ditentukan konstitusi.

Karena itu, putusan pembatalan dokumen administrasi tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.

Akan tetapi, putusan tersebut tetap menghadirkan persoalan serius mengenai keabsahan administrasi pendidikan yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan.

Di sinilah pemerintah dan lembaga terkait dituntut memberikan penjelasan berdasarkan hukum dan dokumen resmi.

PASAL 27 DAN 28D UUD 1945: TIDAK BOLEH ADA STANDAR GANDA

Perdebatan ini membawa masyarakat kembali kepada dua prinsip penting dalam konstitusi.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kedua ketentuan tersebut merupakan fondasi negara hukum yang tidak boleh berhenti sebagai tulisan dalam konstitusi.

Jika masyarakat biasa diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi pendidikan, pejabat publik juga harus memenuhi standar hukum yang sama.

Tidak boleh ada keistimewaan hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, hubungan keluarga, ataupun kedekatan politik.

Namun, prinsip kesetaraan juga mengharuskan setiap orang dinilai berdasarkan bukti dan ketentuan yang relevan.

Oleh sebab itu, pengalaman pendidikan Prabowo dan Gibran tidak dapat disamakan begitu saja tanpa memeriksa dokumen dan status kelulusan masing-masing.

SATIRE ORANG BUTA, TULI, DAN GILA: KRITIK TERHADAP STANDAR GANDA

Unggahan yang menggunakan analogi orang buta, tuli, dan gila merupakan bentuk satire politik yang berusaha menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak konsisten dalam menilai persoalan pendidikan pejabat negara.

Pesan yang hendak dibangun adalah bahwa seseorang seharusnya tidak menggunakan ukuran berbeda ketika menghadapi persoalan yang memiliki prinsip hukum serupa.

Namun, satire bukan alat pembuktian hukum.

Perbedaan pendapat tidak otomatis menunjukkan seseorang tidak memahami persoalan. Begitu pula dukungan politik tidak dapat menggantikan kewajiban untuk memeriksa fakta dan dokumen.

Masyarakat perlu keluar dari jebakan pertentangan antara pendukung dan pengkritik pemerintah.

Persoalan yang harus dijawab adalah apakah administrasi negara telah dijalankan sesuai hukum, apakah dokumen yang diterbitkan memiliki dasar yang sah, dan apakah putusan pengadilan dilaksanakan secara konsisten.

Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting demokrasi, tetapi harus tetap berlandaskan fakta, argumentasi, dan tanggung jawab.

PEMERINTAH DITUNTUT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 seharusnya menjadi momentum bagi kementerian terkait untuk menjelaskan tindak lanjut administratif secara terbuka.

Publik berhak mengetahui bagaimana putusan tersebut dilaksanakan, bagaimana status surat penyetaraan yang telah dibatalkan, serta bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi kesalahan serupa dalam penerbitan dokumen administrasi pendidikan.

Transparansi bukan ancaman bagi pemerintahan. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari pertanggungjawaban penyelenggara negara kepada masyarakat.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap keputusan administrasi didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, pengawasan publik dan kebebasan pers memiliki peran penting untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.

KESIMPULAN: HUKUM HARUS BERLAKU SAMA, SIAPA PUN ORANGNYA

Perbandingan riwayat pendidikan Prabowo dan Gibran memang menarik perhatian. Namun, persoalan sesungguhnya bukan siapa yang pernah bersekolah di lebih banyak negara.

Persoalan utamanya adalah konsistensi penerapan hukum, keabsahan dokumen administrasi, transparansi persyaratan jabatan publik, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Putusan MA telah memberikan konsekuensi hukum terhadap surat penyetaraan yang menjadi objek sengketa. Pelaksanaannya harus dihormati, sementara setiap konsekuensi lain harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

Negara tidak boleh membangun standar hukum berdasarkan siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang sedang berseberangan dengan kekuasaan.

Jika rakyat wajib tunduk pada hukum, pejabat negara juga wajib tunduk pada hukum.

Sebab, dalam negara demokrasi, jabatan bukan kekebalan hukum. Kekuasaan bukan alasan memperoleh keistimewaan. Dan konstitusi tidak boleh hanya tajam kepada rakyat, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan penguasa.

SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu, Kekuasaan Wajib Dipertanggungjawabkan.