Ina Liem Minta Mahfud MD Menahan Diri soal Polemik Ijazah dan Wacana Pemakzulan Gibran
SOROTAN PUBLIK – Ahli pendidikan Ina Liem menyampaikan kritik terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait komentarnya mengenai polemik ijazah dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa (10/11/2026), Ina menyarankan Mahfud agar menahan diri dan tidak ikut memperkeruh perdebatan yang tengah berkembang di ruang publik.
Ina menilai, posisi Mahfud sebagai bagian dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah dalam Pemilihan Presiden 2024 perlu menjadi pertimbangan sebelum memberikan komentar mengenai persoalan yang menyeret Gibran.
“Sebagai bagian dari kubu pasangan calon yang kalah dalam Pilpres, menurut saya tidak etis Bapak ikut-ikutan mempersoalkan ijazah dan pemakzulan Gibran. Dalam konteks ini, saran Silence is Golden cocok untuk diterapkan Bapak,” kata Ina dalam video tersebut.
Soroti Konsistensi Standar Pembuktian
Selain mempersoalkan posisi politik Mahfud, Ina juga mempertanyakan konsistensi standar pembuktian yang digunakan dalam menanggapi persoalan pendidikan sejumlah tokoh publik.
Menurut Ina, terdapat perbedaan perlakuan dalam perdebatan yang berkembang. Ia menilai pendidikan Gibran terus dipersoalkan dan diminta untuk dibuktikan, sementara persoalan pendidikan tokoh lain dianggap cukup dijelaskan melalui pernyataan.
Kritik tersebut menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai transparansi informasi pendidikan pejabat publik dan standar pembuktian yang seharusnya diterapkan secara konsisten.
Namun, penilaian Ina mengenai adanya perbedaan standar tersebut merupakan pandangan yang masih memerlukan pengujian berdasarkan fakta, dokumen pendidikan, serta konteks masing-masing persoalan.
Polemik Ijazah dan Pemakzulan Tetap Memiliki Ranah Berbeda
Polemik mengenai ijazah Gibran dan wacana pemakzulan Wakil Presiden merupakan dua persoalan yang memiliki konteks hukum berbeda.
Persoalan dokumen pendidikan berkaitan dengan keabsahan dan pembuktian administratif maupun hukum. Sementara itu, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Karena itu, perdebatan mengenai dokumen pendidikan tidak dengan sendirinya menjadi dasar pemberhentian seorang Wakil Presiden. Setiap proses harus memenuhi persyaratan dan tahapan konstitusional yang berlaku.
Pernyataan Ina Liem kembali memperlihatkan tajamnya perbedaan pandangan di tengah polemik politik dan hukum yang melibatkan Gibran. Di sisi lain, publik tetap membutuhkan penjelasan yang berbasis dokumen, argumentasi hukum, serta standar pembuktian yang berlaku sama bagi setiap pihak.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
