Utang Negara dari Soeharto hingga Jokowi: Rp551 Triliun Menjadi Rp8.812 Triliun, Bagaimana Membaca Warisan Setiap Presiden?

SOROTAN PUBLIK | JAKARTA – Perdebatan mengenai utang negara kembali menjadi perhatian masyarakat. Perbandingan utang Indonesia dari masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi) memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa besar beban utang yang diwariskan setiap pemerintahan kepada generasi berikutnya?

Perdebatan ini tidak hanya menyangkut besarnya angka nominal, tetapi juga bagaimana utang digunakan, apa manfaat pembangunan yang dihasilkan, serta bagaimana kemampuan negara membayar kewajiban tersebut.

Sebuah perbandingan data yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998, posisi utang pemerintah Indonesia berada di kisaran Rp551,4 triliun. Sementara pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2024, utang pemerintah disebut mencapai Rp8.145 triliun.

Namun, berdasarkan catatan resmi Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp8.812,90 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,81 persen.

Artinya, angka Rp8.145 triliun tidak tepat jika digunakan sebagai angka posisi utang pemerintah pada akhir 2024.

MENELUSURI UTANG DARI ERA KE ERA

Berdasarkan sejumlah catatan historis yang mengacu pada data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada akhir beberapa periode pemerintahan tercatat sebagai berikut:

• Era Soeharto (1998): sekitar Rp551,4 triliun.
• Era B.J. Habibie (1999): sekitar Rp938,8 triliun.
• Era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (2001): sekitar Rp1.271,4 triliun.
• Era Megawati Soekarnoputri (2004): sekitar Rp1.298 triliun.
• Era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2014): sekitar Rp2.608,8 triliun.
• Era Joko Widodo atau Jokowi (2024): sekitar Rp8.812,9 triliun.

Angka tersebut merupakan gambaran posisi utang pada periode tertentu, bukan berarti seluruh utang yang tercatat merupakan pinjaman yang secara langsung dibuat oleh satu presiden. Setiap pemerintahan menerima kewajiban dari periode sebelumnya sekaligus melakukan pembiayaan baru.

SOEHARTO DAN WARISAN UTANG KRISIS 1998

Pada akhir pemerintahan Soeharto, utang pemerintah tercatat sekitar Rp551,4 triliun. Namun, rasio utang terhadap PDB saat itu mencapai sekitar 57,7 persen.

Indonesia ketika itu menghadapi krisis ekonomi 1997–1998 yang berdampak besar terhadap nilai tukar rupiah, sektor perbankan, stabilitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, menilai utang pada masa Soeharto tidak cukup hanya dengan melihat angka nominal. Kondisi ekonomi, kemampuan pembayaran, serta dampak krisis harus menjadi bagian dari penilaian.

ERA REFORMASI HINGGA PEMERINTAHAN SBY

Setelah Soeharto mengundurkan diri, pemerintahan B.J. Habibie menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Posisi utang meningkat menjadi sekitar Rp938,8 triliun pada 1999, dengan rasio terhadap PDB sekitar 85,4 persen.

Pada masa Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, nominal utang kembali meningkat. Namun, rasio utang terhadap PDB secara bertahap mengalami penurunan.

Pada akhir pemerintahan SBY tahun 2014, posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp2.608,8 triliun. Meskipun secara nominal meningkat, rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 24,7 persen.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan nominal utang tidak selalu berarti kemampuan fiskal negara memburuk dalam proporsi yang sama.

ERA JOKOWI: INFRASTRUKTUR DAN PEMBIAYAAN PANDEMI

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, serta berbagai proyek konektivitas membutuhkan pembiayaan besar. Selain itu, pandemi COVID-19 pada 2020–2022 juga mendorong pemerintah meningkatkan belanja negara untuk menangani krisis kesehatan dan menjaga perekonomian.

Konsekuensinya, posisi utang pemerintah mengalami peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Keuangan, pada akhir 2024 posisi utang pemerintah mencapai Rp8.812,90 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 39,81 persen.

Angka tersebut menjadi salah satu bahan penting untuk mengevaluasi kebijakan fiskal pemerintahan sebelumnya, termasuk efektivitas penggunaan pembiayaan, manfaat pembangunan, dan kemampuan negara memenuhi kewajiban utangnya.

JANGAN HANYA MEMBANDINGKAN ANGKA NOMINAL

Dalam menilai utang negara, terdapat sejumlah indikator yang harus diperhatikan.

Pertama, nilai nominal utang. Angka ini menunjukkan jumlah kewajiban pemerintah dalam rupiah pada periode tertentu.

Kedua, rasio utang terhadap PDB. Indikator ini menggambarkan besarnya utang dibandingkan dengan kapasitas ekonomi nasional.

Ketiga, beban pembayaran bunga dan cicilan. Semakin besar kewajiban pembayaran utang, semakin penting pemerintah menjaga ruang fiskal agar belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial tidak terganggu.

Keempat, manfaat penggunaan utang. Masyarakat berhak mengetahui apakah pembiayaan yang diperoleh benar-benar menghasilkan aset produktif, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Oleh karena itu, membandingkan utang Soeharto dan Jokowi hanya berdasarkan nominal Rp551 triliun versus Rp8.812 triliun tanpa memperhitungkan perubahan ukuran ekonomi, inflasi, dan rasio terhadap PDB dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh.

RAKYAT BERHAK TAHU, PEMERINTAH WAJIB TRANSPARAN

Setiap pemerintahan memiliki tantangan, kebijakan, dan prioritas pembangunan yang berbeda. Namun, satu prinsip yang tidak boleh berubah adalah kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara.

Kritik terhadap pemerintahan masa lalu maupun pemerintahan sekarang merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi.

Tidak seharusnya masyarakat hanya melihat keberhasilan pembangunan tanpa mengevaluasi konsekuensi pembiayaannya. Sebaliknya, besarnya utang juga tidak otomatis membuktikan kegagalan apabila pembiayaannya dikelola secara produktif dan memberikan manfaat yang terukur.

Pertanyaan terpenting bagi seluruh pemerintahan bukan sekadar berapa banyak utang yang diwariskan, melainkan untuk apa utang tersebut digunakan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan bagaimana generasi berikutnya harus menanggung kewajibannya.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat berhak mengetahui fakta dan data keuangan negara. Jangan hanya memuja satu era atau menyalahkan era lainnya. Sejarah pembangunan Indonesia harus dibaca secara objektif, berdasarkan data, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Sebab, utang negara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan pemerintah. Di dalamnya terdapat tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan generasi Indonesia berikutnya.