Kementan Perkuat Pengawasan Mutu Obat Hewan, Tekan Biaya Pengujian dan Lindungi Peternak
SOROTAN PUBLIK – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sistem pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar kualitas, aman digunakan, serta mampu mendukung kesehatan ternak dan keberlanjutan usaha peternakan di Indonesia.
Penguatan tersebut menjadi perhatian penting pemerintah mengingat mutu obat hewan memiliki hubungan langsung dengan kesehatan ternak, produktivitas peternakan, serta perlindungan ekonomi para peternak.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) harus terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperbarui standar pengujian, serta menyesuaikan metodologi pemeriksaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arahan tersebut disampaikan Agung saat memberikan pengarahan di Kantor BBPMSOH, Bogor, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pengujian obat hewan bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi standar teknis. Lebih dari itu, pengujian memiliki dampak langsung terhadap perlindungan peternak dan masyarakat sebagai pengguna produk kesehatan hewan.
Obat hewan yang terjamin mutunya diperlukan untuk menjaga kesehatan ternak. Sementara itu, pelayanan pengujian yang cepat dan efisien dapat membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan tanpa menimbulkan beban biaya yang tidak diperlukan.
“BBPMSOH harus dapat extraordinary (berkinerja luar biasa), berkolaborasi dan membangun komunikasi lebih dengan mitra pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan,” tegas Agung.
Kementan Minta Biaya Pengujian Tidak Membebani Peternak
Salah satu perhatian utama Kementan adalah efisiensi biaya operasional pengujian. Agung meminta BBPMSOH mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan agar pelayanan semakin efektif dan tidak menciptakan beban tambahan bagi konsumen kecil.
Ia juga meminta pembaruan Farmakope Obat Hewan Indonesia (FOHI) serta metodologi pengujian agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Setiap pengujian yang dilakukan jangan sampai menimbulkan Biaya Operasional (BOP) yang tinggi, yang nantinya akan dibebankan kepada konsumen kecil,” ujar Agung.
Selain persoalan biaya, kepastian waktu pelayanan juga menjadi perhatian. BBPMSOH diminta menerapkan Service Level Agreement (SLA) secara konsisten agar pelaku usaha memperoleh kejelasan mengenai tahapan dan waktu penyelesaian pengujian.
Dengan demikian, pelayanan pengujian diharapkan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi industri obat hewan maupun pelaku usaha peternakan.
Integritas Pegawai dan Penguatan Pengawasan Internal
Agung turut menekankan pentingnya integritas seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Menurutnya, pakta integritas tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan harus diwujudkan melalui tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
“Pakta integritas bukan hanya selebaran tanda tangan, tetapi juga bukti nyata bahwa setiap pegawai harus amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Penguatan tata kelola juga menjadi perhatian Inspektur IV, Pujo Harmadi. Ia meminta Kepala BBPMSOH yang baru mengaktifkan kembali Satuan Pengendalian Internal (SPI) untuk memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Penggunaan anggaran negara, menurutnya, harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.
“Mohon Pak Kepala Balai yang baru dapat menghidupkan kembali Satuan Pengendalian Internal (SPI) BBPMSOH. Perhatikan akuntabilitas, penggunaan uang negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga jika setiap saat ada yang memeriksa BBPMSOH akan siap,” kata Pujo.
Ia juga mendorong BBPMSOH meningkatkan capaian reformasi birokrasi dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Perkuat Vaksin dan Industri Obat Hewan Dalam Negeri
Dalam pengembangan kapasitas pengujian, Kementan mendorong BBPMSOH memperluas kerja sama dengan industri obat hewan, lembaga penelitian, serta mitra internasional.
Kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan laboratorium di kawasan ASEAN dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan pengujian, memperkuat pertukaran pengetahuan, serta mengikuti perkembangan teknologi kesehatan hewan.
Agung juga memberikan perhatian khusus terhadap vaksin produksi dalam negeri, termasuk produk yang dihasilkan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya.
Penguatan pengujian terhadap produk nasional diharapkan dapat mendukung perkembangan industri obat hewan Indonesia, sekaligus memastikan setiap produk tetap memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.
Di sisi pelayanan publik, BBPMSOH diminta lebih responsif dalam menindaklanjuti keluhan perusahaan obat hewan dan membangun komunikasi dua arah yang terbuka.
Pelayanan informasi dan kehumasan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah memperoleh informasi mengenai standar, prosedur pengujian, serta layanan yang tersedia.
Muhammad Muharram Hidayat Gantikan Hasan Abdullah Sanyata
Pengarahan tersebut berlangsung dalam rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.
Momentum tersebut sekaligus menandai pergantian Kepala BBPMSOH dari Hasan Abdullah Sanyata kepada Muhammad Muharram Hidayat.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan Abdullah Sanyata dilantik sebagai Medik Veteriner Ahli Madya, sedangkan Wiji Istiyarni dilantik sebagai Arsiparis Ahli Muda.
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Nurwahida, mengingatkan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus disikapi secara profesional.
Ia meminta seluruh pegawai tetap menjaga semangat kerja dan memberikan dukungan kepada pimpinan yang baru agar program serta pelayanan organisasi tetap berjalan optimal.
“Kita harus siap dengan segala perubahan, pergantian pimpinan adalah hal yang biasa. Sesuatu yang mendadak harus akurat, akuntabel, presisi, dan sempurna sudah menjadi ciri khas kinerja Pak Menteri yang harus diduplikasi oleh semua pegawai Kementan,” ujar Nurwahida.
Nurwahida juga berpesan agar Hasan Abdullah Sanyata tetap bersemangat dan terus memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui tugas dan pengabdian selanjutnya.
Mutu Obat Hewan Jadi Bagian Perlindungan Peternak
Penguatan BBPMSOH memiliki arti strategis bagi sektor peternakan nasional. Pengujian yang berkualitas, pengawasan yang konsisten, serta pelayanan yang transparan menjadi bagian penting untuk memastikan obat hewan yang beredar memenuhi standar.
Di sisi lain, efisiensi biaya dan kepastian waktu pelayanan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, khususnya peternak kecil yang membutuhkan akses terhadap produk kesehatan hewan bermutu dengan biaya terjangkau.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh arahan tersebut benar-benar diterapkan melalui peningkatan kinerja laboratorium, pengawasan internal, integritas pegawai, serta pelayanan publik yang semakin profesional.
Dengan penguatan standar pengujian dan tata kelola kelembagaan, BBPMSOH diharapkan mampu menjadi garda penting dalam menjaga mutu obat hewan, melindungi kesehatan ternak, memperkuat industri nasional, dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan Indonesia.
SOROTAN PUBLIK
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
