Gibran Dikabarkan Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Belum Ada Keputusan Resmi
SOROTAN PUBLIK – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disebut disampaikan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan Prasetyo, Gibran mengutarakan keinginan untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul polemik dokumen pendidikannya serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Ia menjelaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu, melainkan memberikan sejumlah masukan dan pertimbangan.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Isu ini berkembang di tengah munculnya berbagai respons politik, termasuk desakan pemakzulan dan pembicaraan mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR RI. Namun, wacana politik tersebut harus dibedakan dari proses konstitusional yang memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri.
Secara ketatanegaraan, penyampaian niat untuk mengundurkan diri belum dengan sendirinya membuat jabatan Wakil Presiden berakhir. Pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keputusan resmi yang menyatakan Gibran telah berhenti atau resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Perkembangan berikutnya masih menunggu penjelasan dan keputusan resmi dari pihak-pihak terkait. Publik juga perlu memperoleh informasi yang utuh agar dapat membedakan pernyataan pejabat, dinamika politik, dan keputusan formal kenegaraan.
Sorotan Publik – Perkembangan politik nasional perlu diikuti dengan mengedepankan akurasi informasi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap konstitusi dan proses hukum.
