Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Polri Mulai Sidang Etik 4 Jenderal, Ahrie Sonta Jalani Pemeriksaan Perdana
JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Sidang etik dilaksanakan secara bertahap oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pemeriksaan perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11/2026) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang etik tersebut.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” kata Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Johnny menjelaskan bahwa pemeriksaan etik terhadap para personel yang terlibat akan dilaksanakan secara bertahap.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS (Ahrie Sonta),” ujarnya.
Empat Jenderal Polri Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Keempat nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Perkara ini menjadi perhatian nasional karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan penyidik, sejumlah pihak lain juga diduga menjadi sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan.
Penyidik Terapkan Sejumlah Pasal KUHP dan UU ITE
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum terkait dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan tindakan tanpa hak terhadap informasi elektronik.
Irjen Pol Slamet Uliandi dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto ketentuan penyertaan dalam KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat dengan ketentuan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE sebagaimana disampaikan dalam perkembangan penyidikan.
Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan penyadapan tanpa hak, akses ilegal, serta tindakan terhadap informasi elektronik yang diduga dilakukan tanpa kewenangan.
Sidang Etik dan Proses Pidana Berjalan
Pelaksanaan sidang kode etik merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban internal Polri terhadap anggotanya.
Proses etik tersebut berjalan dalam jalur yang berbeda dari proses pidana. Dengan demikian, pemeriksaan etik tidak serta-merta menggantikan proses penyidikan dan pembuktian perkara di pengadilan.
Keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik kini menantikan bagaimana hasil sidang etik terhadap Ahrie Sonta serta langkah lanjutan terhadap tiga tersangka lainnya.
Transparansi Penanganan Kasus Menjadi Perhatian Publik
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh publik ini menyentuh persoalan serius mengenai perlindungan privasi, keamanan komunikasi elektronik, serta integritas institusi penegak hukum.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, perkara ini akan menjadi pengingat penting bahwa penggunaan kewenangan teknologi dan sistem pengawasan harus selalu berada dalam koridor hukum.
Penegakan hukum juga dituntut berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih, termasuk ketika pihak yang diperiksa berasal dari lingkungan institusi penegak hukum itu sendiri.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara yang menyangkut keamanan kepala negara dan perlindungan komunikasi warga negara, dengan tetap menghormati proses hukum serta hak setiap pihak yang diperiksa.
Sumber: Keterangan Kadiv Humas Polri dan pemberitaan Detikcom, CNN Indonesia, serta Metro TV, 10 November 2026.
