Kontrak Publikasi Rp3,6 Miliar, Reels Raffi Ahmad dan The Dudas-1 di Natuna Disorot ICW: 961 Ribu Views Jadi Perbincangan
Sorotan Publik | NATUNA — Penggunaan anggaran negara untuk jasa publikasi influencer kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, paket pengadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp3,6 miliar untuk promosi Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan konten kunjungan Raffi Ahmad bersama kelompok The Dudas-1.
Perbincangan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap paket pengadaan bertajuk “Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna” dalam data pengadaan pemerintah tahun 2026.
Konten promosi yang diunggah melalui media sosial KKP dan akun Instagram Raffi Ahmad, @raffinagita1717, memperlihatkan kunjungan ke kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Dalam dokumentasi tersebut, rombongan terlihat meninjau aktivitas nelayan, hasil tangkapan laut, serta fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut.
Angka 961 Ribu Penayangan Jadi Perhatian
Salah satu tangkapan layar statistik Instagram Reels yang beredar di media sosial memperlihatkan angka penayangan sekitar 961 ribu kali.
Angka tersebut kemudian dibandingkan warganet dengan nilai paket pengadaan yang mencapai Rp3,6 miliar. Perbandingan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas promosi, jangkauan audiens, kewajaran biaya, serta manfaat konkret yang diperoleh pemerintah dari belanja jasa publikasi influencer.
Namun, angka penayangan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Statistik yang beredar merupakan tangkapan layar dan perlu diverifikasi melalui data analitik resmi. Selain itu, jumlah penayangan satu konten tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan kampanye promosi.
Nilai Rp3,6 miliar juga merupakan nilai satu paket pengadaan jasa publikasi influencer, bukan bukti bahwa seluruh anggaran dibayarkan untuk satu unggahan Reels Raffi Ahmad.
Untuk menilai kewajaran anggaran, diperlukan informasi mengenai ruang lingkup pekerjaan, jumlah influencer yang terlibat, jumlah konten yang wajib diproduksi, durasi kampanye, biaya produksi, distribusi publikasi, serta laporan hasil pekerjaan.
ICW Soroti Transparansi Belanja Influencer
Sebelumnya, ICW mengungkap bahwa total nilai kontrak PT Rans Animasi Indonesia dengan dua kementerian sepanjang 2024–2026 mencapai sekitar Rp14,69 miliar berdasarkan data pengadaan yang ditelusuri organisasi tersebut.
Temuan itu memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi pengadaan, kewajaran harga, ukuran keberhasilan belanja publikasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Meski demikian, potensi konflik kepentingan merupakan persoalan yang perlu diperiksa berdasarkan hubungan jabatan, proses pengadaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
KKP Perlu Membuka Rincian Kontrak dan Hasil Pekerjaan
Besarnya anggaran publikasi membuat keterbukaan informasi menjadi penting. KKP perlu menjelaskan secara rinci apa saja pekerjaan yang termasuk dalam paket Rp3,6 miliar tersebut.
Publik berhak mengetahui siapa penyedia jasa, siapa saja influencer yang dikontrak, berapa jumlah konten yang diproduksi, bagaimana mekanisme penentuan harga, serta apa indikator keberhasilan kampanye.
Selain jumlah penayangan, evaluasi semestinya mencakup jangkauan audiens, tingkat interaksi, kualitas informasi yang disampaikan, dampak promosi terhadap kunjungan atau aktivitas ekonomi, hingga manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat nelayan.
Dokumen kerangka acuan kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan juga penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan.
KKP dan pihak penyedia jasa perlu diberikan ruang untuk menjelaskan komponen biaya serta hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Uang Negara Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Promosi Kampung Nelayan Merah Putih pada dasarnya dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkenalkan program pembangunan dan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap sektor perikanan.
Namun, penggunaan influencer dengan anggaran miliaran rupiah harus disertai perencanaan yang terukur dan pertanggungjawaban yang transparan.
Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah sebuah konten memperoleh ratusan ribu atau jutaan penayangan, melainkan apakah belanja tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Pada akhirnya, anggaran negara berasal dari uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dijelaskan dasar pengadaannya, hasil pekerjaannya, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Publik tidak cukup hanya disuguhi angka kontrak dan dokumentasi promosi. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai efektivitas, kewajaran harga, serta dampak nyata penggunaan anggaran tersebut.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
