Rocky Gerung Sindir Kasus Penyadapan Prabowo: “Menyadap Tidak Legal Itu Kerjaan Polisi”
Sorotan Publik | JAKARTA — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, melontarkan sindiran mengenai praktik penyadapan ilegal di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky ketika menjadi pembicara dalam Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (4/11/2026).
Dalam forum yang membahas paten dan kekayaan intelektual tersebut, Rocky awalnya mengibaratkan paten sebagai cara manusia menyadap secara legal kekuasaan alam. Namun, ia kemudian melontarkan kalimat yang mengundang tawa peserta forum.
“Ada menyadap tidak legal. Itu kerjaan polisi,” ujar Rocky.
Pernyataan singkat tersebut kemudian menjadi perhatian karena disampaikan ketika publik tengah menyoroti perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah jenderal kepolisian.
Sindiran Muncul di Tengah Kasus Penyadapan Presiden
Kasus yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan sejumlah data elektronik pada Oktober 2026.
Empat Jenderal Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Perkembangan perkara tersebut semakin menjadi perhatian setelah Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka.
Mereka adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri.
- Irjen Eko Hadi Santoso, perwira tinggi Polri yang bertugas di lingkungan pendidikan kepolisian.
- Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Penetapan empat tersangka tersebut merupakan perkembangan dari pengumuman awal Bareskrim pada 3 November 2026 yang menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Informasi mengenai penambahan tersangka keempat disampaikan dalam perkembangan pemberitaan pada 6 November 2026.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Sejumlah perangkat elektronik juga telah disita sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
Pernyataan Rocky Menjadi Sorotan Publik
Sindiran Rocky Gerung memunculkan beragam respons karena menyentuh persoalan serius mengenai kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi penyadapan.
Pada prinsipnya, penyadapan dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum apabila memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penggunaan perangkat penyadapan tanpa dasar hukum atau di luar prosedur dapat menimbulkan persoalan pidana dan pelanggaran hak privasi.
Meski pernyataan Rocky terdengar menyindir institusi kepolisian, proses hukum terhadap para tersangka tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan mekanisme peradilan. Status tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti bersalah.
Publik kini menantikan pengungkapan secara menyeluruh mengenai siapa yang memerintahkan penyadapan, bagaimana sistem tersebut digunakan, siapa saja yang menjadi sasaran, serta untuk kepentingan apa informasi yang diperoleh dimanfaatkan.
Kasus ini juga menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas penggunaan kewenangan negara. Sebab, teknologi yang semestinya digunakan untuk mendukung penegakan hukum tidak boleh disalahgunakan di luar ketentuan hukum.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
