Yusril Puji Keberanian Prabowo, Ingatkan Pembangunan Ekonomi Harus Ditopang Kepastian Hukum

SOROTAN PUBLIK

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo merupakan sosok pemimpin yang berani mengambil risiko dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril melalui kanal YouTube pribadinya pada Sabtu (7/11/2026). Selain menyoroti keberanian Presiden, Yusril juga menilai komitmen Prabowo dalam membangun perekonomian Indonesia sangat tinggi.

Namun, pujian tersebut disertai pesan penting mengenai fondasi pembangunan nasional. Menurut Yusril, keberanian mengambil keputusan dan komitmen membangun ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan sistem hukum.

Pembangunan Ekonomi Membutuhkan Fondasi Hukum

Yusril menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Indonesia juga membutuhkan aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang berkualitas, serta sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai.

Karena itu, ia mengajak para praktisi hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan kontribusi nyata bagi negara. Pembenahan harus mencakup perbaikan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat, serta penguatan lembaga penegak hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Yusril dalam sejumlah kesempatan sebelumnya. Pada 4 November 2026, ia menegaskan bahwa negara yang kuat bukan berarti negara dengan kekuasaan tanpa batas. Menurutnya, kekuasaan harus dijalankan secara efektif, tetapi tetap dibatasi hukum agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Kepastian Hukum Menentukan Kepercayaan Internasional

Yusril juga menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat, pelaku usaha, dan investor memiliki kejelasan mengenai aturan serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan mereka. Regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit-belit, dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menjadi hambatan bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, pembenahan hukum bukan sekadar agenda sektoral kementerian, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional.

Indonesia membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan keadilan, melindungi masyarakat, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat dipercaya.

Tantangan Pemerintahan Prabowo

Apresiasi Yusril terhadap keberanian dan komitmen ekonomi Prabowo sekaligus menggarisbawahi pekerjaan besar yang masih harus diselesaikan pemerintah.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan atau besarnya target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat, dilaksanakan secara transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, kekuatan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuannya menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Kepastian hukum, profesionalitas aparat, serta perlindungan hak masyarakat menjadi fondasi penting agar pembangunan ekonomi Indonesia memperoleh kepercayaan, baik dari dalam negeri maupun dunia internasional.

SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.