All-Out Kawal Pemerintahan Prabowo, Said Iqbal Deklarasikan Dukungan Buruh dan Serukan Penolakan Kerusuhan

Sorotan Publik – Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui deklarasi bertema menjaga persatuan Indonesia dan mengawal kepemimpinan nasional. Dalam deklarasi tersebut, koalisi juga menyatakan kesiapan mengonsolidasikan jaringan anggotanya di berbagai daerah apabila muncul situasi yang dinilai mengancam stabilitas nasional.

Deklarasi disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam kegiatan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan itu melibatkan sejumlah elemen, antara lain serikat pekerja, serikat petani, guru dan tenaga honorer, komunitas nelayan, serta kelompok perempuan.

Said menjelaskan, dukungan tersebut merupakan ajakan untuk menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik. Menurutnya, pergantian kepemimpinan negara harus berlangsung melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi, bukan melalui kekerasan ataupun tindakan di luar ketentuan hukum.

Ia juga mengajak masyarakat menghormati hasil pemilihan presiden dan masa pemerintahan yang dijadwalkan berlangsung hingga 2029.

Dukungan Berkaitan dengan Agenda Kesejahteraan Pekerja

Said menyebut dukungan koalisi tidak semata-mata berkaitan dengan stabilitas pemerintahan. Ada sejumlah agenda kebijakan yang dinilai sejalan dengan perjuangan kelompok buruh dan petani.

Beberapa isu yang disoroti meliputi perlindungan pekerja rumah tangga, reforma agraria, perlindungan tenaga kerja, pembatasan sistem alih daya atau outsourcing, serta kebijakan kenaikan upah minimum.

Menurut Said, agenda tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menghubungkan arah kebijakan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 serta gagasan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Secara ideologi, apa yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sama dengan perjuangan kaum buruh,” ujar Said.

Pernyataan tersebut menggambarkan kesamaan agenda yang menjadi salah satu alasan koalisi menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

Said Ingatkan Bahaya Kerusuhan

Dalam deklarasi itu, Said juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan kekerasan, menyebarkan fitnah, maupun berita bohong yang berpotensi memicu perpecahan.

Ia menegaskan bahwa demonstrasi tetap merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, pelaksanaannya harus berlangsung tertib dan tidak disertai perusakan fasilitas umum maupun tindakan anarkis.

“Demonstrasi diperbolehkan, tapi tidak boleh rusuh, merusak, bakar-bakaran,” tegasnya.

Said turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi politik untuk memicu kerusuhan. Meski demikian, dugaan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan dalam deklarasi dan bukan bukti bahwa upaya semacam itu telah terjadi.

Jaringan Buruh Siap Dikonsolidasikan

Salah satu pernyataan yang menjadi perhatian adalah kesiapan koalisi mengonsolidasikan jaringan serikat pekerja di berbagai kabupaten dan kota.

Said menyebut organisasinya memiliki anggota yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk pekerja di lingkungan industri dan pabrik.

“Kami bisa gerakkan di setiap kabupaten/kota ada pabrik-pabrik yang menjadi anggota kami,” kata Said.

Namun, ia tidak merinci jumlah anggota yang berpotensi dilibatkan maupun mekanisme konsolidasi yang akan dilakukan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa deklarasi di Monas dimaksudkan untuk menjangkau jaringan organisasi di daerah, bukan sekadar menjadi pernyataan politik di tingkat pusat.

Dukungan Tidak Menghentikan Kritik dan Demonstrasi

Di tengah dukungan kepada Presiden Prabowo, Said menegaskan bahwa serikat pekerja tetap akan menjalankan fungsi memperjuangkan hak-hak anggotanya, termasuk melalui demonstrasi dan penyampaian tuntutan kepada pemerintah.

Persoalan upah, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja tetap menjadi agenda yang akan diperjuangkan.

“Kami pun demonstrasi, unjuk rasa, nggak ada masalah, tapi untuk membangun bangsa welfare state,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan politik kepada pemerintah tidak berarti organisasi buruh melepaskan hak untuk mengkritik kebijakan atau menyampaikan tuntutan.

Dalam sistem demokrasi, dukungan terhadap pemerintahan dan kebebasan menyampaikan pendapat dapat berjalan beriringan. Kritik, demonstrasi, dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama dilaksanakan sesuai hukum.

Said juga mengajak kalangan pemuda dan mahasiswa untuk menjaga persatuan nasional serta menyalurkan perbedaan pandangan melalui jalur konstitusional.

“Kali ini kami tunjukkan secara terbuka. Pasti ada pro-kontra, bagi kami tidak penting, yang penting adalah persatuan Indonesia,” imbuhnya.

Deklarasi tersebut memperlihatkan dua agenda yang ingin dijalankan koalisi secara bersamaan: menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan dan tetap memperjuangkan kepentingan pekerja melalui jalur organisasi, dialog, maupun aksi demonstrasi.

Dengan demikian, pesan utama deklarasi bukan hanya dukungan politik kepada presiden, tetapi juga penegasan bahwa stabilitas nasional dan perjuangan kesejahteraan pekerja tetap menjadi dua isu yang ditempatkan dalam satu rangkaian sikap koalisi.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.