Bansos Tercatat Cair, tetapi Uang Tak Diterima Rakyat: Saatnya Negara Bangun Sistem Pengaduan Satu Pintu untuk Bongkar Penyelewengan

JAKARTA — Bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Namun, bagaimana jika nama seseorang tercatat sebagai penerima, status bantuan dinyatakan aktif atau sudah disalurkan, tetapi uangnya tidak pernah diterima?

Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab, apabila benar terjadi penahanan kartu bantuan, penguasaan rekening tanpa persetujuan, atau pengambilan dana oleh pihak lain, persoalannya bukan sekadar kesalahan administrasi. Ada dugaan pelanggaran hukum yang harus ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan rekening bantuan merupakan sarana penyaluran hak penerima manfaat. Karena itu, penguasaan kartu maupun dana oleh pihak lain tanpa dasar dan persetujuan yang sah berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi negara.

Bansos Cair di Sistem, tetapi Tidak Sampai kepada Penerima

Salah satu persoalan yang perlu diawasi adalah kemungkinan ketidaksesuaian antara catatan penyaluran bantuan dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam situasi tertentu, penerima mungkin tidak mengetahui bahwa namanya tercatat sebagai penerima bansos. Ada pula kemungkinan kartu bantuan dikuasai pihak lain sehingga penerima tidak dapat mengakses dana yang menjadi haknya.

Apabila ditemukan kasus semacam ini, pemerintah perlu menelusuri beberapa hal: siapa yang menguasai kartu, siapa yang melakukan transaksi, ke mana dana disalurkan, serta apakah penerima pernah memberikan persetujuan.

Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap pendamping sosial maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses penyaluran. Namun, tuduhan terhadap individu tertentu harus didasarkan pada bukti, bukan sekadar asumsi.

Jangan Campuradukkan Sanggah Data dengan Pengaduan Pidana

Pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran dan pengaduan terkait data penerima bantuan sosial. Namun, persoalan ketidaktepatan data harus dibedakan dari dugaan tindak pidana dalam penyaluran bantuan.

Melaporkan seseorang yang dinilai tidak memenuhi kriteria penerima merupakan persoalan ketepatan sasaran bantuan. Sebaliknya, laporan mengenai kartu yang ditahan, dana yang diambil tanpa izin, atau bantuan yang tidak diterima oleh pemilik hak membutuhkan pemeriksaan yang lebih luas.

Keduanya tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan yang sama.

Warga juga tidak boleh dibiarkan kebingungan menentukan lembaga mana yang harus dihubungi. Negara perlu memastikan adanya mekanisme pengaduan yang mudah dipahami, mudah diakses, dan mampu mengarahkan laporan kepada instansi yang berwenang.

Gagasan Sistem Pengaduan Bansos Satu Pintu

Salah satu solusi yang layak dipertimbangkan adalah membangun sistem pengaduan bansos satu pintu yang terintegrasi antarlembaga.

Melalui sistem tersebut, masyarakat cukup menyampaikan laporan mengenai dugaan penyelewengan bantuan sosial, melengkapi kronologi, serta mengunggah bukti yang dimiliki.

Selanjutnya, sistem dapat mengidentifikasi jenis persoalan dan meneruskan laporan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

Ada empat jalur koordinasi yang dapat dirancang:

1. Kepolisian: Menangani Dugaan Tindak Pidana

Laporan yang mengandung indikasi penggelapan, penipuan, pemaksaan, atau penguasaan dana tanpa hak dapat diteruskan kepada kepolisian untuk dinilai dan ditindaklanjuti sesuai hukum.

Tidak semua persoalan bansos otomatis merupakan tindak pidana. Karena itu, diperlukan pemeriksaan awal untuk menentukan unsur hukum dan bukti yang tersedia.

2. Kementerian Sosial: Memulihkan Hak Penerima

Kementerian Sosial perlu menerima laporan untuk memeriksa status penerima, riwayat penyaluran, serta kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan pelanggaran oleh pendamping atau petugas terkait, tindakan administratif dapat dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Yang paling penting, hak penerima manfaat harus segera dipulihkan apabila terbukti terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.

3. Ombudsman RI: Mengawasi Pelayanan Publik

Ombudsman Republik Indonesia dapat menjadi jalur pengawasan apabila laporan berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.

Keterlibatan pengawas independen diperlukan agar pengaduan masyarakat tidak berhenti tanpa kejelasan tindak lanjut.

4. BPK dan KPK: Menelusuri Indikasi Penyimpangan Keuangan Negara

Apabila ditemukan pola penyimpangan yang meluas, kerugian keuangan negara, atau indikasi korupsi, informasi dapat diteruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.

BPK menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan KPK menangani perkara korupsi sesuai kewenangannya.

Sistem pengaduan tidak boleh otomatis menyimpulkan seseorang melakukan korupsi hanya berdasarkan laporan. Setiap dugaan harus melalui verifikasi dan proses pemeriksaan yang sah.

Teknologi Harus Membantu Rakyat, Bukan Menambah Beban

Gagasan pengaduan satu pintu dapat diperkuat dengan teknologi digital. Sistem dapat memberikan nomor registrasi, tanda terima laporan, pemberitahuan perkembangan penanganan, dan mekanisme keberatan apabila laporan tidak ditindaklanjuti.

Fitur distribusi laporan atau automatic referral juga dapat dikembangkan agar satu laporan diteruskan kepada beberapa instansi sesuai kewenangannya.

Kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mengelompokkan laporan, mendeteksi pola transaksi mencurigakan, dan mengidentifikasi kemungkinan kasus berulang di wilayah tertentu.

Namun, keputusan hukum dan penetapan kesalahan tetap harus dilakukan oleh petugas serta lembaga yang berwenang. Sistem digital juga wajib melindungi identitas pelapor, data pribadi penerima bansos, dan informasi sensitif lainnya.

Dengan demikian, teknologi bukan sekadar alat pengumpul pengaduan, melainkan sarana untuk memperkuat transparansi dan pengawasan.

Rakyat Berhak Menerima Bantuan yang Menjadi Haknya

Bansos berasal dari anggaran negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk masyarakat miskin harus disalurkan sesuai tujuan dan diterima oleh pihak yang berhak.

Negara tidak cukup hanya menampilkan data bahwa bantuan telah disalurkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa penerima benar-benar menerima dan dapat menggunakan bantuan tersebut.

Sudah saatnya pengawasan bansos diperkuat melalui sistem yang terintegrasi, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak masyarakat.

Jangan sampai warga yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi masih harus berjuang sendirian untuk mendapatkan kembali bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak mengawasi. Dan setiap dugaan penyelewengan bantuan sosial harus diperiksa secara terbuka serta ditindak sesuai hukum.