CEK FAKTA: Benarkah Penyadapan Prabowo Terbukti Makar? Pernyataan Gema Goeyardi soal Rp25 Triliun dan Dalang di Baliknya Perlu Diuji
JAKARTA – Perbincangan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin berkembang. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pernyataan Prof. Gema Goeyardi yang mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan aliran dana Rp25 triliun, mafia koruptor, oligarki, hingga kepentingan elite global.
Namun, di tengah derasnya informasi yang beredar, masyarakat perlu membedakan antara pernyataan narasumber, analisis politik, dugaan konspirasi, dan fakta hukum yang telah dibuktikan.
Salah satu informasi yang perlu diluruskan adalah penggunaan istilah “terbukti makar” serta beredarnya narasi bahwa salah satu donatur penyadapan merupakan seseorang yang anaknya sedang dipenjara.
Berdasarkan materi pernyataan Gema yang dikutip dalam pemberitaan ini, tidak terdapat penyebutan nama ataupun inisial donatur dengan keterangan tersebut.
GEMA GOEYARDI MENYEBUT DUGAAN DANA RP25 TRILIUN
Dalam pernyataannya yang disebut disampaikan melalui Instagram pada 5 November 2026, Gema Goeyardi mengatakan:
“Penyadapan ini adalah makar, bagian dari skandal uang muka Rp25 triliun yang dibayarkan oleh mafia koruptor dalam rangka menghancurkan grand design Probonomics The Fishing Game.”
Gema juga menyampaikan tudingan mengenai adanya pihak yang membiayai artis, influencer, mahasiswa, ekonom, dan akademisi untuk menyebarkan narasi negatif.
Dalam pandangannya, pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan kepentingan tersebut mencakup mafia koruptor, oligarki lokal maupun asing, serta elite global Barat.
Akan tetapi, angka Rp25 triliun dan dugaan keterlibatan kelompok-kelompok tersebut masih merupakan klaim dan analisis yang disampaikan Gema.
Belum ada bukti transaksi keuangan, dokumen aliran dana, atau hasil penyidikan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tuduhan tersebut sebagai fakta hukum.
Karena itu, informasi mengenai dugaan pendanaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian independen.
NARASI DONATUR YANG ANAKNYA DIPENJARA PERLU DILURUSKAN
Hal lain yang menjadi perhatian adalah beredarnya kalimat yang mengaitkan salah satu donatur dugaan penyadapan dengan seseorang yang anaknya sedang menjalani hukuman penjara.
Dalam materi pernyataan Gema yang menjadi dasar pemberitaan ini, kalimat tersebut tidak ditemukan.
Gema juga tidak disebut menyampaikan nama maupun inisial orang yang dimaksud.
Dengan demikian, kalimat mengenai donatur yang anaknya dipenjara tidak boleh dikutip atau dilekatkan kepada Gema tanpa bukti rekaman maupun dokumen sumber yang autentik.
Mencampurkan pernyataan asli dengan tambahan informasi yang tidak pernah disampaikan narasumber dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berpotensi merugikan pihak yang tidak jelas identitasnya.
Dalam kerja jurnalistik, ketepatan kutipan merupakan bagian penting dari tanggung jawab media.
APAKAH PENYADAPAN PRABOWO SUDAH TERBUKTI SEBAGAI MAKAR?
Ini merupakan bagian paling penting yang perlu dipahami masyarakat.
Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan adanya indikasi yang mengarah pada makar.
Yusril secara khusus menjelaskan bahwa kesimpulan mengenai indikasi tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi kesimpulan final.
Pada 6 November 2026, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra turut menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal yang mengarah pada makar.
Pernyataan para pejabat tersebut menunjukkan bahwa dugaan makar memang menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah.
Namun, pernyataan mengenai indikasi makar tidak sama dengan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang terbukti melakukan makar.
BARESKRIM MASIH MENDALAMI KEMUNGKINAN MAKAR
Perkembangan terbaru pada 8 November 2026 juga perlu diperhatikan.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa tim penyidik masih mendalami dugaan makar dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Dengan demikian, tidak tepat apabila dikatakan bahwa dugaan makar sama sekali tidak sedang ditelusuri.
Meski demikian, berdasarkan keterangan mengenai konstruksi perkara yang telah diumumkan sebelumnya, para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Pendalaman kemungkinan adanya unsur makar merupakan proses yang berbeda dengan penetapan seseorang sebagai tersangka menggunakan pasal makar.
Polri juga masih menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah di balik dugaan penyadapan tersebut.
Pada 7 November 2026, Asep Safrudin menegaskan:
“Semua akan kita telusuri.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik masih berupaya mengungkap kemungkinan adanya aktor lain di balik perkara yang sedang ditangani.
FAKTA HUKUM HARUS DIPISAHKAN DARI ANALISIS KONSPIRASI
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo merupakan perkara serius yang menyangkut keamanan negara, perlindungan komunikasi, dan kewenangan aparat penegak hukum.
Namun, keseriusan sebuah perkara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip pembuktian.
Klaim mengenai dana Rp25 triliun, keterlibatan mafia koruptor, oligarki, maupun elite global harus diuji melalui bukti yang dapat diverifikasi.
Begitu pula dengan dugaan makar. Penentuan unsur pidana harus didasarkan pada fakta, alat bukti, ketentuan hukum, dan proses peradilan.
Masyarakat berhak mengetahui siapa yang berada di balik dugaan penyadapan, siapa yang memberikan perintah, serta apakah terdapat kepentingan lain yang mendasari tindakan tersebut.
Namun, siapa pun yang disebut atau diduga terlibat tetap berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah.
KESIMPULAN CEK FAKTA
Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan:
- Pernyataan Gema mengenai dugaan dana Rp25 triliun merupakan klaim dan analisis yang masih membutuhkan pembuktian.
- Kalimat mengenai donatur yang anaknya sedang dipenjara tidak ditemukan dalam materi pernyataan Gema yang menjadi dasar pemeriksaan ini. Atribusi tersebut tidak boleh disebarkan tanpa sumber autentik.
- Pernyataan pejabat pemerintah mengenai dugaan makar masih berupa indikasi, bukan putusan pengadilan.
- Bareskrim telah menyatakan bahwa dugaan makar juga sedang didalami, sementara konstruksi pasal yang telah diumumkan sebelumnya berkaitan dengan penyadapan ilegal dan tindak pidana terkait sistem elektronik.
- Identitas pihak yang diduga menjadi pemberi perintah penyadapan masih ditelusuri penyidik.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pengungkapan fakta secara menyeluruh, bukan tambahan narasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Jika benar terdapat pihak yang mendanai, memerintahkan, atau mengambil keuntungan dari dugaan penyadapan tersebut, penyidik harus mengungkapnya berdasarkan bukti.
Sebab dalam perkara sebesar ini, kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh spekulasi, dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada nama-nama yang sudah muncul di permukaan.
