Bareskrim Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, 23 Perusahaan Direkomendasikan Dicabut Izinnya
SOROTAN PUBLIK — Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Selain proses pidana, kepolisian juga merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan yang dinilai memenuhi indikator pelanggaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang menyebabkan kebakaran lahan, kerusakan lingkungan, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa penanganan perkara karhutla telah mencakup 104 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dalam rangkaian penanganan perkara tersebut, penyidik juga menetapkan 245 orang sebagai tersangka perorangan.
“Kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare, dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi,” kata Asep dalam konferensi pers penanganan karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).
20 KORPORASI MASUK PENYIDIKAN PIDANA
Menurut keterangan kepolisian, dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat disebut merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Keempat perusahaan tersebut disebut dengan inisial PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.
Penetapan tersangka korporasi menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
Meski demikian, proses hukum tetap harus mengedepankan pembuktian. Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya berarti pihak yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
DUGAAN KELALAIAN HINGGA PELANGGARAN LINGKUNGAN
Asep menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara karhutla mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Menurut kepolisian, dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup, ancaman terhadap kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan.
“Modus operandi yang dilakukan para tersangka korporasi antara lain: baik secara sengaja ataupun lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bahaya kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan,” ujar Asep.
Penyidik perlu membuktikan peran masing-masing korporasi, bentuk pelanggaran yang diduga terjadi, serta hubungan antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kebakaran yang diselidiki.
Pembuktian itu penting agar penegakan hukum berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
23 KORPORASI DIREKOMENDASIKAN DICABUT IZINNYA
Selain penanganan pidana, Bareskrim Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan yang bersumber dari 97 laporan polisi.
Rekomendasi tersebut merupakan langkah administratif yang berbeda dari penetapan tersangka dalam perkara pidana.
Pencabutan izin harus ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Karena itu, rekomendasi pencabutan izin tidak otomatis berarti seluruh izin perusahaan yang disebut telah resmi dicabut.
Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai identitas perusahaan yang direkomendasikan, jenis izin yang menjadi objek evaluasi, dasar hukum rekomendasi, serta perkembangan keputusan dari instansi terkait.
Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan penegakan hukum sekaligus memastikan proses administrasi berjalan secara transparan.
29 RIBU HEKTARE LAHAN TERBAKAR, PENGAWASAN HARUS DIPERKUAT
Luas lahan terbakar yang dilaporkan mencapai 29.168,78 hektare memperlihatkan besarnya persoalan yang harus ditangani dalam rangkaian perkara karhutla tersebut.
Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keberlangsungan kehidupan warga di sekitar wilayah terdampak.
Karena itu, penegakan hukum perlu disertai langkah pencegahan yang terukur, pemantauan wilayah rawan kebakaran, pengawasan kepatuhan perusahaan, serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak asap.
Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS MENJADI KUNCI
Penanganan perkara karhutla memerlukan koordinasi antara kepolisian, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Dalam konteks korporasi, keterbukaan mengenai proses penyidikan, rekomendasi administratif, dan tindak lanjut perizinan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan perkara, termasuk perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dasar hukum yang digunakan, serta langkah pemulihan lingkungan yang diwajibkan apabila pelanggaran terbukti.
Penegakan hukum terhadap karhutla harus berjalan tegas, transparan, dan berdasarkan bukti. Perlindungan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus diikuti pencegahan, pertanggungjawaban hukum, dan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber informasi: Keterangan Kabareskrim Polri dalam konferensi pers penanganan karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026), sebagaimana tercantum dalam materi sumber.
