Kopdes Merah Putih dan Dapur MBG Berdiri Megah, Sekolah Reyot Masih Menunggu: Ada Apa dengan Prioritas Pembangunan?

PEMERATAAN PEMBANGUNAN JADI SOROTAN, KETIKA PROGRAM BARU BERDIRI MEGAH DAN SEKOLAH REYOT BELUM TERSENTUH

Pembangunan nasional kembali menjadi sorotan ketika masyarakat menemukan kontras antara hadirnya infrastruktur program baru pemerintah dan kondisi fasilitas dasar yang masih memprihatinkan. Di sejumlah tempat, bangunan yang digunakan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlihat berdiri berdampingan dengan bangunan sekolah dasar yang membutuhkan perbaikan.

Pemandangan semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai prioritas pembangunan: mengapa pembangunan fasilitas untuk program baru dapat terlihat begitu cepat, sementara sebagian sekolah masih menghadapi persoalan ruang kelas rusak, atap bocor, sanitasi yang kurang memadai, hingga fasilitas belajar yang belum layak?

Pertanyaan tersebut bukan berarti program koperasi desa maupun Makan Bergizi Gratis tidak diperlukan. Keduanya memiliki tujuan yang perlu dinilai berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan program strategis juga harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan Cepat Harus Diikuti Pemerataan

Pembangunan fisik yang cepat kerap menjadi tanda bahwa pemerintah memiliki kemampuan menggerakkan sumber daya dan mempercepat pelaksanaan program. Akan tetapi, kecepatan pembangunan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Masyarakat juga berhak mengetahui apakah pembangunan tersebut menjawab kebutuhan paling mendesak, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana kualitas fasilitasnya, serta sejauh mana anggaran yang digunakan menghasilkan dampak nyata.

Jika bangunan program baru sudah berdiri, sedangkan sekolah di sekitarnya masih mengalami kerusakan serius, pemerintah perlu menjelaskan dasar penentuan prioritas dan rencana penyelesaian persoalan tersebut.

Kondisi itu tidak otomatis membuktikan bahwa anggaran sekolah dialihkan untuk membiayai program baru. Sumber pendanaan, kewenangan pelaksana, dan pos anggaran setiap program harus diperiksa terlebih dahulu. Meski demikian, perbedaan kondisi yang terlihat di lapangan tetap menjadi alasan yang sah bagi masyarakat untuk meminta penjelasan dan transparansi.

Sekolah Layak Bukan Sekadar Pelengkap Pembangunan

Sekolah merupakan ruang utama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Karena itu, keamanan bangunan, kondisi ruang kelas, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta sarana belajar yang memadai tidak seharusnya dipandang sebagai kebutuhan sekunder.

Bangunan sekolah yang rusak bukan hanya persoalan estetika atau kenyamanan. Kerusakan yang membahayakan dapat mengganggu proses pembelajaran dan menimbulkan risiko bagi keselamatan siswa maupun tenaga pendidik.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan kondisi sekolah didata secara akurat, tingkat kerusakannya diverifikasi, serta kebutuhan renovasi ditangani berdasarkan urgensi dan risiko keselamatan.

Sekolah yang berada dalam kondisi paling membahayakan semestinya memperoleh perhatian sesuai tingkat kedaruratan, tanpa mengabaikan pemerataan antardaerah.

Pendidikan yang berkualitas tidak cukup diukur dari kurikulum dan capaian akademik. Anak-anak juga membutuhkan tempat belajar yang aman, sehat, dan layak.

Fasilitas Kesehatan Juga Tidak Boleh Tertinggal

Persoalan serupa berlaku bagi fasilitas kesehatan. Puskesmas, puskesmas pembantu, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan bagian penting dari akses masyarakat terhadap pemeriksaan, pengobatan, serta layanan kesehatan dasar.

Apabila suatu daerah masih memiliki fasilitas kesehatan yang rusak, kekurangan sarana penting, atau menghadapi keterbatasan layanan, kebutuhan tersebut perlu masuk dalam perencanaan pembangunan berdasarkan data dan tingkat urgensinya.

Program baru dapat memberikan manfaat, tetapi keberhasilannya tidak semestinya menutupi persoalan mendasar yang belum diselesaikan.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat harus mampu menghubungkan berbagai prioritas: pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Anggaran Publik Harus Transparan dan Bisa Diawasi

Perdebatan mengenai prioritas pembangunan seharusnya dijawab dengan data yang dapat diperiksa masyarakat.

Pemerintah perlu membuka informasi mengenai sumber pendanaan program, nilai kontrak pembangunan, progres pelaksanaan, standar kualitas bangunan, penerima manfaat, serta target penyelesaian fasilitas publik yang rusak.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyampaikan peta kondisi sekolah dan fasilitas kesehatan secara terbuka, termasuk daftar kebutuhan renovasi, tingkat kerusakan, rencana penganggaran, dan tahapan pengerjaan.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima klaim keberhasilan program, tetapi juga dapat menilai hasil pembangunan secara langsung.

Pengawasan juga harus memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai aturan, kualitas bangunan memenuhi standar, dan anggaran digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila ditemukan penyimpangan, persoalan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku.

Jangan Pertentangkan Program, Pastikan Kebutuhan Rakyat Terpenuhi

Koperasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pelayanan kesehatan pada dasarnya perlu dinilai berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat. Persoalannya bukan semata-mata memilih satu program dan meniadakan program lainnya, melainkan memastikan seluruh kebijakan memiliki perencanaan yang masuk akal dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar.

Program ekonomi desa perlu memberikan manfaat nyata bagi warga. Program pemenuhan gizi harus memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas layanan. Sementara itu, sekolah dan fasilitas kesehatan harus mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan serta tingkat kerusakannya.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa percepatan pembangunan tidak mengorbankan kualitas, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan publik.

Keberhasilan pembangunan tidak cukup ditunjukkan melalui banyaknya bangunan baru atau cepatnya sebuah program diluncurkan. Keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terbukanya akses terhadap pelayanan dasar, dan berkurangnya kesenjangan antardaerah.

Rakyat Berhak Mempertanyakan Prioritas Pembangunan

Ketika masyarakat mempertanyakan bangunan program baru yang berdiri dekat sekolah rusak, pertanyaan tersebut seharusnya dijawab dengan penjelasan dan data, bukan dianggap sebagai penolakan terhadap pembangunan.

Kritik publik merupakan bagian penting dari pengawasan demokratis. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerangkan bagaimana prioritas ditentukan, bagaimana anggaran dikelola, dan kapan fasilitas dasar yang membutuhkan perbaikan akan ditangani.

Negara perlu hadir bukan hanya melalui program yang terlihat megah, tetapi juga melalui ruang kelas yang aman, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur dasar yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran pembangunan bukan sekadar seberapa cepat bangunan baru berdiri, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan rakyat.

Sebab pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat harus mampu menghadirkan program baru sekaligus memastikan anak-anak tidak belajar di ruang kelas yang membahayakan dan warga tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana prioritas ditetapkan, dan kapan kebutuhan dasar mereka dipenuhi.