BANDIT POLITIK? Yahya Sukardi Soroti Seruan Pemakzulan Gibran: Demokrasi Harus Tunduk pada Konstitusi, Bukan Tekanan Politik

JAKARTA — Perdebatan mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang demokrasi, konstitusi, dan mekanisme hukum di Indonesia. Di tengah perbedaan pandangan politik, setiap tuntutan terhadap pejabat negara perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata didorong oleh ketidaksukaan terhadap figur tertentu.

Pandangan tersebut disampaikan Yahya Sukardi dalam tulisannya yang mengkritik kelompok-kelompok yang terus menyuarakan pemakzulan Gibran. Ia menilai bahwa proses demokrasi yang telah dilalui melalui pemilihan umum tidak semestinya diabaikan hanya karena muncul ketidakpuasan politik setelah hasil pemilu ditetapkan.

Dalam pandangannya, hukum dan konstitusi merupakan fondasi kehidupan bernegara. Karena itu, setiap upaya untuk memberhentikan pejabat yang terpilih harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

Hasil Pemilu dan Legitimasi Demokrasi

Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden RI bersama Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Pasangan tersebut memperoleh sekitar 58,59 persen suara sah nasional berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil pemilu tersebut menjadi dasar legitimasi elektoral pasangan Prabowo-Gibran. Namun, dalam negara demokrasi konstitusional, mandat pemilih dan mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik berjalan beriringan.

Artinya, kemenangan dalam pemilu tidak membuat seorang pejabat kebal dari kritik, pemeriksaan, atau proses hukum. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap seorang pejabat juga tidak dengan sendirinya menjadi dasar hukum untuk memberhentikannya.

Perbedaan antara kritik politik dan mekanisme pemberhentian konstitusional menjadi penting agar perdebatan publik tidak terjebak dalam pertentangan yang mengabaikan aturan hukum.

Pemakzulan Bukan Sekadar Persoalan Suka atau Tidak Suka

Konstitusi Indonesia mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan kelompok masyarakat atau perbedaan pandangan politik. Konstitusi menetapkan dasar dan tahapan tertentu, termasuk peran DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Karena itu, setiap tuntutan pemakzulan perlu diuji berdasarkan alasan konstitusional, bukti, dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam konteks tersebut, kritik Yahya Sukardi menyoroti pentingnya membedakan aspirasi politik dari tindakan yang benar-benar memenuhi persyaratan hukum untuk pemberhentian pejabat negara.

Meski demikian, menyampaikan kritik, mengajukan pendapat, atau mendorong perubahan politik secara damai merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Penilaian terhadap suatu gerakan perlu didasarkan pada tindakan, tujuan, dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata pada perbedaan sikap politik.

Perbedaan Politik Tidak Boleh Mengabaikan Konstitusi

Yahya Sukardi menilai bahwa seruan pemakzulan yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang memadai berpotensi memperuncing polarisasi politik di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara membutuhkan kedewasaan politik dari semua pihak.

Namun, stabilitas juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang sah. Dalam demokrasi, pemerintah tetap harus terbuka terhadap evaluasi masyarakat, sementara pihak yang menyampaikan kritik berkewajiban menjaga akurasi informasi dan menghormati proses hukum.

Demokrasi yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: penghormatan terhadap hasil pemilu dan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.

Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Perdebatan mengenai pemakzulan Gibran seharusnya tidak berhenti pada pertentangan antarkelompok politik. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap langkah politik tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

Pemerintah perlu menjalankan mandatnya dengan bertanggung jawab, sedangkan masyarakat berhak meminta transparansi dan mempertanyakan kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Di sisi lain, setiap gerakan politik harus menjelaskan dasar tuntutannya secara terbuka, menyampaikan bukti apabila mengajukan tuduhan, dan menggunakan jalur yang tersedia dalam sistem hukum.

Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak harus berujung pada permusuhan, sementara kritik tidak kehilangan tempatnya dalam kehidupan demokrasi.

Pada akhirnya, konstitusi harus menjadi rujukan bersama. Baik pihak yang mendukung pemerintah maupun kelompok yang mengkritiknya memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum, menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Artikel ini merupakan opini Yahya Sukardi. Pandangan yang disampaikan merupakan tanggung jawab penulis dan tidak serta-merta mewakili sikap seluruh masyarakat.