Prabowo Perkuat Dukungan untuk Petani: HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram, Anggaran Pertanian Ditingkatkan
JAKARTA — Kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Sejumlah langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencakup penyesuaian harga pembelian gabah dan jagung, peningkatan dukungan pupuk bersubsidi, penguatan irigasi, serta optimalisasi lahan pertanian.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung sebesar Rp5.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diumumkan sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap pendapatan petani dan penguatan produksi pangan dalam negeri. Informasi ini juga disampaikan Kementerian Pertanian pada 31 Desember 2024.
DUKUNGAN PUPUK BERSUBSIDI DIPERKUAT
Pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan produksi pertanian. Untuk mendukung petani, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dan menyederhanakan mekanisme penyalurannya.
Pada 2025, alokasi pupuk bersubsidi ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton dengan anggaran sekitar Rp46,8 triliun. Sementara itu, dalam rancangan anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dengan volume 9,62 juta ton. Angka tersebut merujuk pada alokasi untuk tahun anggaran yang berbeda.
Penyederhanaan distribusi diharapkan membantu petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan jadwal tanam. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada ketepatan sasaran, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi hingga tingkat kelompok tani.
IRIGASI DAN OPTIMALISASI LAHAN MENJADI PERHATIAN
Selain pupuk, ketersediaan air dan kesiapan lahan turut menentukan produktivitas pertanian. Pemerintah menyampaikan alokasi Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi yang mendukung lahan pertanian.
Kementerian Pertanian juga menyebut anggaran sekitar Rp13 triliun untuk program optimalisasi lahan, termasuk pemanfaatan lahan rawa dan lahan kering. Program ini diharapkan dapat memperluas potensi produksi pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan yang tersedia.
Perbaikan irigasi, pengelolaan air, dan optimalisasi lahan perlu disertai perencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah. Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya menjadi target di atas kertas, tetapi dapat dirasakan langsung oleh petani.
ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN MENINGKAT
Dukungan terhadap sektor pertanian juga tercermin dalam peningkatan anggaran Kementerian Pertanian pada 2025 menjadi sekitar Rp29,37 triliun, dari sebelumnya Rp7,9 triliun menurut keterangan Kementerian Pertanian.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, pompanisasi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan.
Pemanfaatan anggaran secara efektif menjadi faktor penting agar berbagai program tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan memperkuat daya saing petani.
SWASEMBADA PANGAN HARUS BERJALAN SEIRING DENGAN KESEJAHTERAAN PETANI
Penguatan sektor pertanian tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi pangan, tetapi juga dari membaiknya pendapatan dan taraf hidup petani.
Harga pembelian yang layak, pupuk yang mudah diperoleh, irigasi yang berfungsi, akses terhadap alsintan, serta kepastian penyerapan hasil panen merupakan unsur penting dalam membangun sistem pertanian yang berkelanjutan.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu terus dievaluasi agar manfaatnya menjangkau petani kecil, kelompok tani, dan wilayah pertanian di berbagai daerah Indonesia.
Swasembada pangan akan semakin kuat apabila peningkatan produksi berjalan beriringan dengan kesejahteraan petani. Dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah perlu diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan sehingga petani dapat bekerja lebih produktif, memperoleh pendapatan yang layak, dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
