Habiburokhman Nilai Dua Tahun Prabowo Perkuat Penegakan Hukum: KUHP-KUHAP Baru hingga Pemberantasan Korupsi

Sorotan Publik — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk melihat arah pembaruan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

Menurut Habiburokhman, di tengah dinamika geopolitik dan tantangan ekonomi global, pemerintahan Prabowo telah meletakkan sejumlah fondasi pembaruan hukum. Ia menilai berbagai langkah struktural, pendekatan terhadap kebebasan demokrasi, serta penanganan kasus korupsi menjadi bagian penting dari perkembangan penegakan hukum nasional.

Penilaian tersebut disampaikan sebagai evaluasi terhadap arah kebijakan hukum selama pemerintahan Prabowo, terutama terkait pembaruan regulasi, perlindungan hak warga negara, kebebasan menyampaikan pendapat, dan pemberantasan korupsi.

KUHP dan KUHAP Baru Jadi Tonggak Pembaruan Hukum

Habiburokhman menyoroti pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026 sebagai salah satu tonggak penting pembaruan hukum nasional.

Menurutnya, pembaruan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui sistem hukum pidana Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Keberadaan KUHAP baru juga dinilai penting dalam memperkuat perlindungan hak warga negara ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Meski demikian, keberhasilan pembaruan hukum tidak cukup diukur dari pemberlakuan undang-undang. Pelaksanaannya di lapangan, konsistensi aparat, akses masyarakat terhadap keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi faktor penentu.

Kebebasan Berpendapat dan Ruang Demokrasi

Dalam evaluasinya, Habiburokhman juga menyoroti kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Ia menilai tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi mengalami penurunan signifikan selama pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah semakin menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihadapi secara dewasa.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsur penting dalam negara demokrasi. Masyarakat memiliki hak menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan publik, serta mengemukakan pendapat sesuai ketentuan hukum.

Namun, penilaian mengenai penurunan tindakan represif perlu didukung data yang dapat diuji, termasuk jumlah pengaduan, penanganan perkara, dan evaluasi independen terhadap tindakan aparat.

Perlindungan terhadap kebebasan sipil juga membutuhkan konsistensi agar setiap warga negara dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut terhadap tindakan yang melanggar hukum.

Sejumlah Kasus Korupsi Menjadi Perhatian

Habiburokhman turut menyinggung penanganan berbagai perkara korupsi yang melibatkan sektor pemerintahan dan badan usaha milik negara.

Kasus-kasus yang disebut dalam evaluasinya antara lain dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, perkara tata niaga timah, manipulasi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), serta pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek.

Ia juga menyoroti operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah dari berbagai latar belakang politik.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi tanpa memandang jabatan maupun afiliasi politik pihak yang terlibat.

Di sisi lain, pemberantasan korupsi membutuhkan proses hukum yang transparan, pembuktian yang kuat, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Setiap orang yang diperiksa atau dilaporkan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum.

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Penilaian Habiburokhman memberikan gambaran mengenai pandangan salah satu pimpinan Komisi III DPR RI terhadap perkembangan hukum di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum nasional perlu mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari efektivitas pemberantasan korupsi, independensi lembaga penegak hukum, perlindungan hak warga negara, hingga akses masyarakat terhadap proses peradilan yang adil.

Pembaruan undang-undang harus berjalan seiring dengan pembenahan institusi dan peningkatan profesionalisme aparat. Begitu pula dengan pemberantasan korupsi, yang memerlukan konsistensi penindakan serta transparansi agar kepercayaan publik dapat terus diperkuat.

Sorotan Publik menilai bahwa ukuran utama keberhasilan penegakan hukum bukan hanya banyaknya regulasi baru atau perkara besar yang ditangani, melainkan juga sejauh mana masyarakat merasakan keadilan secara nyata.

Hukum harus berlaku setara bagi seluruh warga negara, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat harus dijamin, dan pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten tanpa tebang pilih.

Pada akhirnya, pembaruan hukum akan memiliki arti penting apabila mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.