Mentan Amran Minta Bareskrim Usut 11 Persoalan Pangan, Dugaan Mafia Distribusi Jadi Sorotan

JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindaklanjuti 11 persoalan di sektor pangan yang diduga berkaitan dengan praktik kecurangan. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi dugaan penyimpangan beras fortifikasi, tata niaga kelapa sawit, pakan ternak, serta ketimpangan harga ayam dan telur di tingkat peternak dan konsumen.

Permintaan tersebut mengemuka setelah Amran bertemu Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran di sepanjang rantai pasok pangan.

Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan pangan tidak hanya menyangkut stabilitas harga, tetapi juga keberlangsungan usaha petani dan peternak, daya beli masyarakat, serta kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

Amran menilai, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang terlibat, mekanisme distribusi, serta kemungkinan adanya tindakan yang merugikan produsen maupun konsumen.

Harga Ayam dan Telur Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketimpangan pergerakan harga ayam dan telur antara tingkat peternak dan konsumen.

Menurut keterangan yang disampaikan Amran, peternak menghadapi tekanan akibat penurunan harga jual, sementara masyarakat masih harus membayar harga relatif tinggi di tingkat pasar.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pembentukan harga di sepanjang rantai distribusi. Perbedaan harga antara produsen dan konsumen dapat dipengaruhi biaya transportasi, penyimpanan, distribusi, serta margin perdagangan. Namun, apabila ditemukan indikasi praktik perdagangan yang melanggar hukum, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Amran menduga terdapat kemungkinan praktik mafia pangan atau permainan perantara yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Meski demikian, dugaan itu tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.

Persoalan harga ayam dan telur juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Kedua komoditas tersebut merupakan sumber protein yang banyak dikonsumsi rumah tangga, sehingga perubahan harga dapat berdampak terhadap pengeluaran masyarakat.

Di sisi lain, harga jual yang terlalu rendah dapat menekan pendapatan peternak dan mengganggu keberlanjutan usaha mereka.

Karena itu, penelusuran struktur biaya, pola perdagangan, dan margin di setiap tahapan distribusi menjadi penting untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari ketimpangan harga tersebut.

Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi Perlu Ditelusuri

Selain komoditas peternakan, dugaan penyimpangan beras fortifikasi turut menjadi perhatian.

Fortifikasi beras merupakan proses penambahan zat gizi tertentu untuk meningkatkan kandungan nutrisi produk. Beras yang dipasarkan dengan klaim fortifikasi harus memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan perlu mencakup kesesuaian kandungan produk, pelabelan, proses produksi, serta informasi yang disampaikan kepada konsumen.

Aparat juga perlu menelusuri dokumen produksi, hasil pengujian laboratorium, jalur distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Apabila terdapat bukti bahwa produk dipasarkan dengan informasi yang tidak sesuai atau melalui tindakan yang melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, status setiap perkara harus merujuk pada hasil pemeriksaan resmi. Dugaan penyimpangan tidak dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana yang terbukti sebelum didukung bukti yang memadai.

Penanganan yang menyeluruh diharapkan memberikan kepastian mengenai fakta yang terjadi sekaligus memperkuat perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang beredar di pasar.

Tata Niaga Sawit dan Pakan Ternak Masuk Prioritas

Tata niaga kelapa sawit dan pakan ternak juga termasuk dalam persoalan yang diminta untuk ditindaklanjuti.

Meski seluruh rincian 11 persoalan tersebut belum dipaparkan secara lengkap dalam informasi yang tersedia, perhatian terhadap kedua sektor ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap rantai perdagangan yang berkaitan dengan produksi pangan.

Pada sektor kelapa sawit, pemeriksaan perlu diarahkan pada dugaan pelanggaran spesifik yang dilaporkan, termasuk dokumen transaksi, mekanisme perdagangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, dalam sektor pakan ternak, aspek yang perlu diperhatikan meliputi ketersediaan bahan baku, distribusi, harga, serta dampaknya terhadap biaya produksi peternak.

Biaya pakan merupakan salah satu komponen penting dalam usaha peternakan. Ketika biaya produksi meningkat sementara harga jual hasil ternak melemah, keuntungan peternak dapat tergerus.

Kondisi tersebut dapat semakin memberatkan apabila harga di tingkat konsumen tidak mengalami penurunan yang sebanding.

Oleh sebab itu, pemeriksaan perlu didasarkan pada data transaksi dan kondisi pasar yang terukur. Langkah ini diperlukan untuk membedakan persoalan yang muncul akibat mekanisme pasar dari dugaan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Bareskrim Tindak Lanjuti Laporan Mentan

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyatakan pihaknya telah menerima surat dari Menteri Pertanian yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Setelah bertemu Amran, jajaran Bareskrim memperoleh penjelasan tambahan mengenai sejumlah persoalan pangan yang membutuhkan tindak lanjut kepolisian.

Asep menegaskan bahwa penanganan akan dilakukan melalui tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga proses hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.

Persoalan pakan ternak juga disebut masuk dalam 11 item yang menjadi prioritas tindak lanjut.

Langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara kementerian dan aparat penegak hukum untuk memastikan laporan mengenai dugaan pelanggaran ditangani sesuai prosedur.

Meski demikian, belum seluruh rincian perkara disampaikan kepada publik. Karena itu, 11 persoalan tersebut perlu dipahami sebagai sejumlah isu yang diminta untuk ditindaklanjuti, bukan sebagai perkara yang seluruhnya telah terbukti melibatkan praktik mafia pangan.

Tahap penyelidikan diperlukan untuk menguji laporan, mengumpulkan bukti, memeriksa pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana.

Apabila ditemukan unsur pelanggaran, proses selanjutnya harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penelusuran Rantai Distribusi Menjadi Kunci

Perbedaan harga antara tingkat produsen dan konsumen menjadi salah satu aspek yang membutuhkan pemeriksaan mendalam.

Harga di tingkat peternak tidak selalu bergerak bersamaan dengan harga eceran karena terdapat sejumlah tahapan perdagangan. Namun, komponen biaya dan margin dalam rantai distribusi perlu dapat dijelaskan, terutama ketika muncul dugaan ketimpangan yang merugikan produsen atau konsumen.

Badan Pangan Nasional sebelumnya juga menyoroti tekanan harga yang dialami peternak unggas serta pentingnya menjaga kewajaran harga di tingkat produsen.

Dalam publikasi pada Juni 2026 yang dirujuk dalam bahan pemberitaan, pengawasan terhadap harga acuan telur ayam ras disebut melibatkan pemerintah dan Satgas Pangan Polri.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa pengawasan harga pangan membutuhkan koordinasi antarlembaga, data pasar yang akurat, serta evaluasi terhadap mekanisme distribusi.

Bagi peternak, harga jual yang tidak memadai dapat menghambat pembelian pakan dan pembiayaan pemeliharaan berikutnya. Sementara bagi konsumen, harga eceran yang tinggi dapat mengurangi daya beli rumah tangga.

Karena itu, dugaan praktik perdagangan yang tidak sehat harus ditangani berdasarkan bukti, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan harga yang terlihat di pasar.

Publik Menunggu Hasil Penanganan

Penanganan 11 persoalan pangan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut sejumlah komoditas strategis dan kepentingan masyarakat luas.

Publik membutuhkan kejelasan mengenai perkara yang sedang diperiksa, perkembangan penyelidikan, serta langkah hukum yang diambil apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Transparansi informasi perlu dijalankan secara proporsional dengan tetap menghormati proses penyelidikan dan asas praduga tak bersalah.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan seiring dengan pembenahan tata niaga, pengawasan distribusi, perlindungan petani dan peternak, serta pengendalian harga di tingkat konsumen.

Pemberantasan dugaan mafia pangan pada akhirnya tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan. Upaya tersebut harus menghasilkan perbaikan nyata dalam rantai pasok pangan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar.

Masyarakat kini menantikan tindak lanjut Bareskrim Polri terhadap laporan Menteri Pertanian, termasuk kejelasan cakupan 11 persoalan yang menjadi perhatian serta hasil pemeriksaan terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berbasis bukti diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus melindungi kepentingan petani, peternak, pelaku usaha yang patuh, dan konsumen di seluruh Indonesia.