Kapolri Suyudi Ario Seto Gencarkan Operasi Narkoba Nasional, 232 Orang Diamankan di Sejumlah Daerah
JAKARTA — Awal kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri diwarnai peningkatan operasi pemberantasan narkotika di sejumlah wilayah Indonesia. Sejak awal Oktober 2026, Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengintensifkan penindakan di kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba.
Berdasarkan keterangan Polri yang disampaikan pada Selasa (13/10/2026), sebanyak 232 orang diamankan dalam rangkaian operasi di berbagai daerah. Operasi tersebut menyasar sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, hingga beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
KAMPUNG AMBON DAN KAMPUNG BONCOS JADI SASARAN
Di Jakarta Barat, operasi gabungan pada Jumat (9/10/2026) menyasar Kampung Ambon di Cengkareng dan Kampung Boncos di Palmerah.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 24 orang serta menyita sejumlah barang bukti narkotika dan peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.
Penindakan ini merupakan bagian dari upaya aparat untuk mengungkap aktivitas peredaran narkotika di kawasan yang menjadi perhatian kepolisian.
Proses pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan diperlukan untuk menentukan peran masing-masing, termasuk apakah terdapat dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran, kepemilikan narkotika, atau penyalahgunaan narkoba.
SUMATERA UTARA DAN RIAU TURUT DISASAR
Operasi pemberantasan narkoba juga dilakukan di sembilan titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Sumatera Utara.
Dalam penindakan tersebut, sebanyak 36 orang diamankan. Petugas juga menyita sekitar 102 gram sabu serta sejumlah barang bukti lainnya.
Sementara itu, di Riau, aparat mengamankan 68 orang dalam operasi di sebuah tempat hiburan malam. Berdasarkan keterangan Polri, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi zat narkotika berdasarkan hasil tes urine.
Hasil tes urine tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan awal dan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum serta prosedur yang berlaku.
Penanganan setiap orang harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, barang bukti, dan peran masing-masing dalam perkara yang ditangani.
MAKASSAR, PALU, PALEMBANG, DAN PALANGKA RAYA
Rangkaian operasi turut menyasar sejumlah daerah lain, termasuk Makassar, Palu, Palembang, dan Palangka Raya.
Di kawasan Borta, Kecamatan Tallo, Makassar, sebanyak 104 orang diamankan. Dari jumlah tersebut, tiga orang diduga berperan sebagai bandar narkoba.
Informasi tersebut disampaikan dalam keterangan resmi kepolisian pada 13 Oktober 2026.
Meski ratusan orang telah diamankan dalam rangkaian operasi tersebut, status hukum setiap orang tetap harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Orang yang diamankan tidak serta-merta dapat dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikan keterlibatannya.
Pengungkapan jaringan pemasok, distribusi narkotika, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan peredaran menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti operasi tersebut.
KAPOLRI TEKANKAN PEMBERANTASAN NARKOBA SECARA BERKELANJUTAN
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan langkah yang masif dan berkelanjutan.
Ia menyatakan ingin memperkuat tindakan kepolisian untuk menekan peredaran narkotika yang dinilai semakin meluas.
Menurut Suyudi, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Kolaborasi dengan BNN, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan agar penindakan berjalan lebih efektif.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting untuk membantu mencegah lingkungan permukiman dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi maupun peredaran narkotika.
Selain melakukan penindakan, aparat perlu mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pemasok dan pihak-pihak yang diduga berada di balik distribusi narkotika.
PENANGANAN PENGGUNA DAN BANDAR HARUS DIBEDAKAN
Dalam pemberantasan narkoba, Polri menegaskan pentingnya membedakan penanganan terhadap pengguna dengan bandar maupun pengedar.
Pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, sedangkan bandar dan pengedar diproses berdasarkan hukum yang berlaku.
Pendekatan tersebut penting agar pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada jumlah orang yang diamankan, tetapi juga pada pemutusan jaringan peredaran dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.
Di sisi lain, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.
PUBLIK MENUNGGU HASIL NYATA PEMBERANTASAN NARKOBA
Operasi lintas wilayah yang dilaksanakan pada awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto menjadi perhatian publik karena menyasar sejumlah kawasan yang diduga rawan peredaran narkotika.
Namun, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diamankan. Pengungkapan bandar utama, pemutusan jalur distribusi, penelusuran aliran dana, serta pencegahan peredaran berulang juga menjadi indikator penting.
Transparansi mengenai perkembangan perkara dan hasil penyidikan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana operasi tersebut memberikan dampak terhadap peredaran narkoba.
Pengawasan terhadap kemungkinan keterlibatan oknum aparat juga harus tetap dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Masyarakat pun diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui dugaan peredaran narkotika di lingkungannya, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Dengan koordinasi lintas lembaga, penegakan hukum yang akuntabel, pencegahan, dan rehabilitasi, upaya pemberantasan narkoba diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan operasi tersebut tidak berhenti pada penindakan sesaat, tetapi mampu menekan peredaran narkotika dan melindungi masyarakat secara nyata.
SUMBER:
Divisi Humas Polri, ANTARA News, dan Tribrata News Polri, 13 Oktober 2026.
