Malaysia Tawarkan 1 Pesawat, 3 Helikopter dan 55 Personel untuk Atasi Karhutla Indonesia, Ahmad Zahid Hamidi Kecewa Belum Ada Respons

Malaysia Tawarkan 1 Pesawat, 3 Helikopter dan 55 Personel untuk Atasi Karhutla Indonesia, Ahmad Zahid Hamidi Kecewa Belum Ada Respons

JAKARTA — Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, mengungkapkan kekecewaannya karena tawaran bantuan negaranya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia disebut belum mendapat tanggapan resmi.

Malaysia sebelumnya menawarkan dukungan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran tersebut turut menimbulkan kabut asap yang berdampak hingga ke wilayah Malaysia.

Mengutip pemberitaan Kompas yang merujuk Sinar Harian pada Minggu (11/10/2026), Ahmad Zahid mengatakan tawaran bantuan itu telah disampaikan saat dirinya berkunjung ke Jakarta dan bertemu Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ahmad Zahid, upaya tersebut juga ditindaklanjuti melalui Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia atau National Disaster Management Agency (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia yang disebut telah mengirimkan surat resmi kepada pihak terkait di Indonesia.

“Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka. Kita ucapkan terima kasih,” ujar Ahmad Zahid, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut.

Malaysia Tawarkan Bantuan Penanganan Karhutla

Tawaran bantuan Malaysia mencakup dukungan udara dan personel untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Bantuan berupa pesawat dan helikopter berpotensi mendukung operasi pemantauan maupun pemadaman, bergantung pada jenis armada, peralatan, serta kebutuhan operasi di lapangan. Sementara itu, personel tambahan dapat membantu sesuai keahlian dan mekanisme koordinasi yang disepakati kedua negara.

Namun, hingga pernyataan Ahmad Zahid tersebut disampaikan, tawaran bantuan Malaysia disebut belum memperoleh respons yang diharapkan.

Ahmad Zahid mengaku memilih berprasangka baik terhadap Indonesia. Ia menduga tidak adanya tanggapan tersebut mungkin berarti Indonesia belum membutuhkan bantuan yang ditawarkan.

Pernyataan itu disampaikan di tengah persoalan kabut asap lintas batas yang berulang kali menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Ahmad Zahid Soroti Dampak Kabut Asap di Malaysia

Ahmad Zahid juga menyinggung dampak kabut asap dari kebakaran di Sumatera dan Kalimantan yang turut dirasakan masyarakat Malaysia.

Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi ketika warga negaranya terpaksa menghirup asap yang berasal dari kebakaran di wilayah Indonesia.

“Kini kita terpaksa mengimpor jerebu secara rela paksa dari Sumatera dan Kalimantan,” katanya.

Istilah jerebu dalam bahasa Melayu merujuk pada kabut asap atau kondisi udara berkabut akibat partikel pencemar.

Kabut asap lintas batas menjadi persoalan lingkungan yang dapat memengaruhi kualitas udara, aktivitas masyarakat, dan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Meski menyampaikan kekecewaan, Ahmad Zahid menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dan Malaysia.

Menurutnya, komunikasi dan kerja sama regional tetap diperlukan untuk menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan yang melintasi batas negara.

Malaysia Singgung Kemungkinan Jalur Hukum

Dalam pernyataannya, Ahmad Zahid juga membuka kemungkinan untuk mengkaji langkah hukum melalui Kejaksaan Agung Malaysia apabila situasi membutuhkan tindakan lebih lanjut.

Meski demikian, ia menempatkan pencegahan dan penyelesaian bersama sebagai pendekatan yang perlu diutamakan.

Persoalan kabut asap lintas batas selama ini menjadi salah satu tantangan kerja sama lingkungan di kawasan ASEAN. Penanganannya memerlukan upaya pencegahan kebakaran, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, serta koordinasi antarpemerintah.

Apabila jalur hukum hendak ditempuh, dasar hukum, yurisdiksi, bukti, dan mekanisme yang dapat digunakan perlu diperjelas agar langkah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi Indonesia-Malaysia Dinilai Penting

Persoalan karhutla tidak hanya menyangkut wilayah tempat kebakaran terjadi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan lintas batas.

Karena itu, komunikasi diplomatik antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk memastikan setiap tawaran bantuan dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas.

Di sisi Indonesia, penanganan karhutla memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas pemadam, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Dukungan negara tetangga juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta mekanisme penerimaan bantuan internasional.

Sementara itu, kerja sama melalui ASEAN dapat menjadi ruang untuk memperkuat pertukaran informasi, pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, dan penanganan dampak kabut asap lintas batas.

Pernyataan Ahmad Zahid kembali menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara kedua negara. Meski terdapat kekecewaan atas tawaran bantuan yang disebut belum mendapat tanggapan, penyelesaian melalui koordinasi dan kerja sama tetap menjadi pilihan yang perlu diutamakan.

Catatan: Pernyataan mengenai belum adanya respons berasal dari pihak Malaysia sebagaimana diberitakan media yang dikutip. Konfirmasi dari pemerintah Indonesia mengenai status surat, tawaran bantuan, dan alasan belum adanya tanggapan perlu diperoleh untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Sumber awal: pemberitaan Kompas yang mengutip Sinar Harian, Minggu (11 Oktober 2026).