Kemenkop-KKP Perkuat KNMP dan KDKMP di Sinjai, Ekonomi Nelayan Didorong Naik Kelas

SINJAI, SULAWESI SELATAN – Pemerintah memperkuat sinergi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat ekosistem ekonomi nelayan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengelolaan dan Operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9/2026).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut meninjau langsung kawasan KNMP Desa Tongke-Tongke.

Ferry mengatakan integrasi KNMP dan KDKMP harus mampu membangun ekosistem usaha yang menjawab berbagai kebutuhan nelayan, mulai dari kebutuhan melaut hingga pengelolaan dan pemasaran hasil tangkapan.

“Kolaborasi KNMP dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus mampu memperkuat ekonomi nelayan, mulai dari akses BBM bersubsidi, kebutuhan melaut, penyimpanan dan pengolahan hasil tangkapan, hingga pemasaran,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, keberadaan koperasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi di tingkat desa, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dari rantai usaha perikanan.

Melalui KDKMP, hasil tangkapan nelayan dapat diserap, disimpan, diolah, kemudian dipasarkan melalui jaringan koperasi maupun pasar yang lebih luas.

“Kita ingin hasil tangkapan nelayan tidak berhenti sebagai ikan segar, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.

Dengan pengelolaan tersebut, pemerintah berharap biaya operasional nelayan dapat ditekan dan posisi tawar nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan semakin kuat.

“Dengan ekosistem koperasi yang kuat, biaya melaut dapat lebih efisien, nilai jual hasil tangkapan meningkat, dan yang paling penting, pendapatan serta kesejahteraan nelayan ikut meningkat,” tegas Ferry.

Ferry juga mendorong para nelayan di kawasan KNMP Tongke-Tongke untuk bergabung menjadi anggota maupun pengurus KDKMP. Pemerintah menyatakan nelayan yang tergabung dalam koperasi akan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dan modal kerja untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Ia juga menyebut sinergi KNMP dan KDKMP di Tongke-Tongke dapat dikembangkan sebagai salah satu contoh penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KNMP Tongke-Tongke akan menjadi salah satu unit usaha yang dikelola oleh KDKMP.

Menurut Trenggono, pengelolaan koperasi secara profesional diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan.

Salah satu persoalan yang ditemukan dalam peninjauan tersebut adalah ketersediaan bahan bakar bagi nelayan.

“Kami datang ke sini untuk mengetahui apa kendalanya, ternyata salah satunya adalah ketersediaan bahan bakar yang masih kurang. Maka ini akan menjadi perhatian dari kita semua untuk bisa segera diatasi secara jangka panjang,” ujar Trenggono.

Pemerintah juga mendorong agar fasilitas yang telah tersedia di kawasan KNMP dapat dimanfaatkan secara optimal dan terintegrasi dengan kegiatan koperasi sehingga tidak terjadi pembangunan fasilitas yang tumpang tindih.

Penguatan dari sisi penyimpanan, pengolahan dan pemasaran menjadi bagian penting karena hasil tangkapan nelayan tidak hanya diharapkan dipasarkan dalam bentuk ikan segar.

Produk hasil perikanan dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan sehingga menghasilkan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu membangun rantai usaha perikanan dari hulu hingga hilir. Nelayan memperoleh dukungan untuk kebutuhan melaut, sementara hasil tangkapan dapat dikelola melalui sistem penyimpanan, pengolahan dan pemasaran yang lebih terorganisasi.

Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sektor perikanan diharapkan dapat semakin dirasakan masyarakat nelayan dan pelaku usaha di kawasan pesisir.

Dalam agenda tersebut turut hadir Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan M. Ilyas, Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj. Daimaroto, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sinjai.

Penandatanganan MoU dan SKB serta peninjauan KNMP Tongke-Tongke menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat keterhubungan antara pembangunan kawasan nelayan dan kelembagaan koperasi.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah menargetkan ekosistem ekonomi nelayan semakin kuat, hasil tangkapan memiliki nilai tambah lebih tinggi, akses pasar semakin luas, serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat meningkat.