120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran, 8 Fraksi Terlibat! Ini Daftar Nama dan Peta Kekuatan Politik di Parlemen
JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan dan persoalan ijazah Gibran yang menjadi perhatian publik. Langkah ini menjadi bagian dari dinamika pengawasan parlemen terhadap persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian melalui mekanisme konstitusional.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pimpinan DPR RI, terdapat 120 anggota dari delapan fraksi yang mendukung pengajuan HMP.
DELAPAN FRAKSI TERLIBAT
Berikut komposisi anggota DPR berdasarkan fraksi:
- PKS: 28 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- Demokrat: 18 anggota.
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- PAN: 1 anggota.
TOTAL: 120 ANGGOTA DPR RI.
PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. Sementara PAN tercatat sebagai fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit, yakni satu anggota.
DAFTAR NAMA ANGGOTA DPR PENGUSUL HMP
Berikut nama-nama anggota DPR dari lima fraksi berdasarkan daftar yang beredar dan bahan yang dihimpun redaksi.
1. FRAKSI PDI PERJUANGAN (14 ANGGOTA)
- Harris Turino
- Bonnie Triyana
- I Wayan Sudirta
- Andreas Eddy Susetyo
- Dede Indra Permana
- Sturman Panjaitan
- Selly A. Gantina
- TB Hasanuddin
- Sofyan Tan
- Ina Ammania
- I Nyoman Parta
- Mufti Anam
- Edi Purwanto
- Adian Napitupulu
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (11 ANGGOTA)
- Ahmad Doli Kurnia
- Ahmad Irawan
- Robert Joppy Kardinal
- Abraham Sridjaja
- Umbu Kabunang
- Hetifah Sjaifudian
- Bambang Patijaya
- Andhika Satya W.
- Eric Hermawan
- Karmila Sari
- Atalia Praratya
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (11 ANGGOTA)
- Azis Subekti
- Longki Djanggola
- Rahmawati
- Darori Wonodipuro
- La Tinro La Tunrung
- Endro Hermono
- Abdul Wachid
- Martin Tumbelaka
- Muhammad Husni
- Azikin Solthan
- Bahtra Banong
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (19 ANGGOTA)
- Sugeng Suparwoto
- Muslim Ayub
- Yoyok Riyo Sudibyo
- Charles Meikyansah
- Syarif Abdullah Alkadrie
- Gulam Mahfud Sarom
- Fauzi Amro
- Habibur Rochman
- Ujang Bey
- Asep Wahyuwijaya
- Tonny Tesar
- Rajiv
- Ananda Tohpati
- Arif Rahman
- Martin Manurung
- Rudianto Lallo
- Mori Hanafi
- Nabil Husein
- Amelia Anggraini
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (18 ANGGOTA)
- Muhammad Khozin
- Rico Alviano
- A. Iman Sukri
- Abdullah
- Rina Sa’adah
- Daniel Johan
- Imas Aan Ubaidiah
- Kaisar Abu Hanifah
- Indra Jaya
- Eva Monalisa
- Fauqi Hapidekso
- Marwan Ja’far
- Usman Husein
- Ali Ahmad
- Jaelani
- Bertu Merlas
- Ratna Juwita
- Syamsu Rizal
CATATAN REDAKSI: Daftar di atas baru memuat lima fraksi dari delapan fraksi yang disebutkan. Nama, daerah pemilihan, dan status keikutsertaan setiap anggota perlu dicocokkan dengan dokumen resmi DPR sebelum dipublikasikan sebagai daftar final.
APA ITU HAK MENYATAKAN PENDAPAT?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam konteks persoalan Gibran, pengajuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, termasuk apabila terbukti melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Namun, pengajuan HMP tidak otomatis berarti Wakil Presiden langsung diberhentikan.
Proses pemberhentian memiliki tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
UJIAN TRANSPARANSI DAN DEMOKRASI
Keterlibatan 120 anggota DPR dari delapan fraksi menjadi perkembangan politik yang patut mendapatkan perhatian masyarakat.
Publik berhak mengetahui siapa saja wakil rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya, apa dasar pengajuannya, serta bagaimana proses tersebut akan dijalankan.
Di sisi lain, seluruh proses harus tetap mengedepankan kepastian hukum, transparansi, objektivitas, dan asas praduga tak bersalah.
Perkembangan ini sekaligus menjadi ujian bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa setiap persoalan kenegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusi.
Rakyat Berhak Tahu. Pers Pilar Keempat Demokrasi.
