Wapang TNI Dampingi Menhan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR RI
JAKARTA — Wakil Panglima (Wapang) TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (31/8/2026).
Rapat yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut membahas Program Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun 2027.
Usai rapat, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kepentingan pertahanan negara.
“Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI ini akan kita gunakan semaksimal mungkin,” ujar Sjafrie.
Kemhan dan TNI Optimalkan Dukungan Pertahanan
Selain membahas program kerja dan anggaran, Menhan juga menyinggung upaya Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan yang dimiliki untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurut Sjafrie, kemampuan dan kekuatan yang dimiliki Kementerian Pertahanan dan TNI terus diimplementasikan dalam rangka membantu mengatasi kebakaran hutan.
“Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mengimplementasikan semua kemampuan dan kekuatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan,” jelas Menhan RI.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan kemampuan pertahanan tidak hanya diarahkan pada aspek kesiapan menghadapi ancaman militer, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas bantuan kepada masyarakat ketika terjadi bencana.
Sinergi Kemhan dan TNI Perkuat Pertahanan Nasional
Kehadiran Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat kerja tersebut menjadi bagian dari sinergi antara Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional.
Sinergi Kemhan dan TNI dinilai penting dalam memastikan program kerja serta penggunaan anggaran pertahanan berjalan sejalan dengan kebutuhan strategis pertahanan negara.
Dukungan anggaran yang memadai juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesiapan operasional, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.
Melalui koordinasi antara pemerintah, Kementerian Pertahanan, TNI, dan DPR RI, kebijakan pertahanan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan tetap berorientasi pada kepentingan nasional.
Kementerian Pertahanan dan TNI pun berkomitmen mengoptimalkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas, menjaga kedaulatan negara, serta mendukung penanganan bencana dan misi kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
