Uang Negara Diselamatkan Rp1.254,7 Triliun Era Prabowo vs Rp71,66 Triliun Era Jokowi, Publik Pertanyakan Transparansi Angka
Sorotan Publik – Sebuah infografis yang membandingkan angka penyelamatan atau pemulihan keuangan negara pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Perbandingan tersebut menampilkan angka yang sangat mencolok antara dua periode pemerintahan dengan rentang waktu berbeda.
Berdasarkan angka yang tercantum dalam infografis tersebut, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, total uang negara yang diklaim berhasil diselamatkan mencapai Rp71,66 triliun.
Sementara itu, pada periode dua tahun pemerintahan Prabowo, angka yang ditampilkan mencapai Rp1.254,7 triliun.
Jika kedua angka tersebut menggunakan definisi, metode penghitungan, dan kategori pemulihan yang sama, perbedaannya tentu sangat signifikan. Angka pada era Prabowo bahkan jauh melampaui angka yang ditampilkan untuk keseluruhan periode pemerintahan Jokowi.
Namun, besarnya angka tersebut juga memunculkan pertanyaan mendasar: apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyelamatan uang negara, bagaimana cara menghitungnya, dan berapa jumlah yang benar-benar telah masuk kembali ke kas negara?
Perbandingan Angka Perlu Disertai Penjelasan
Perbandingan dalam infografis tersebut mencakup capaian yang dikaitkan dengan tiga lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ketiga institusi tersebut memiliki kewenangan, mekanisme penanganan perkara, serta bentuk pemulihan aset yang berbeda.
Karena itu, angka penyelamatan keuangan negara tidak bisa langsung dibandingkan tanpa mengetahui sumber data, periode pelaporan, dan metode penghitungan yang digunakan.
Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Pertama, apakah angka tersebut merupakan uang tunai yang sudah disetorkan ke kas negara atau masih berupa nilai aset yang disita dan diblokir?
Kedua, apakah angka tersebut mencakup potensi kerugian negara yang berhasil dicegah, nilai aset yang ditemukan, hasil lelang barang rampasan, atau pemulihan kerugian negara yang benar-benar telah terealisasi?
Ketiga, apakah terdapat kemungkinan penghitungan ganda apabila satu perkara melibatkan lebih dari satu lembaga penegak hukum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai capaian pemberantasan korupsi.
Kejaksaan, KPK, dan Polri Perlu Terbuka
Besarnya angka yang ditampilkan dalam infografis tersebut semestinya menjadi momentum bagi Kejaksaan, KPK, dan Polri untuk menyampaikan data secara transparan dan terperinci.
Masyarakat berhak mengetahui perkara apa saja yang menjadi sumber pemulihan keuangan negara, berapa nilai aset yang berhasil diamankan, berapa jumlah yang telah dikembalikan kepada negara, serta bagaimana pertanggungjawaban setiap proses penegakan hukum.
Transparansi bukan hanya diperlukan untuk membangun kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi dapat diukur berdasarkan hasil nyata.
Sebab, angka triliunan rupiah yang diumumkan kepada masyarakat harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat diverifikasi.
Pemberantasan Korupsi Bukan Sekadar Perlombaan Angka
Perbedaan angka penyelamatan keuangan negara antara era Jokowi dan Prabowo tidak seharusnya hanya dijadikan bahan pertarungan politik atau pembenaran bagi kelompok tertentu.
Keberhasilan pemberantasan korupsi harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengungkapan perkara, penindakan pelaku, pemulihan aset, hingga perbaikan sistem agar praktik korupsi tidak terus berulang.
Pemerintahan yang berhasil bukan sekadar pemerintahan yang mampu mengumumkan angka pemulihan terbesar, melainkan pemerintahan yang mampu memastikan uang rakyat terlindungi dan hukum berlaku adil tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, siapa pun presidennya, uang negara tetap merupakan amanah rakyat yang wajib dijaga.
Publik tidak membutuhkan sekadar angka fantastis. Masyarakat membutuhkan bukti, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Uang negara adalah uang rakyat. Menyelamatkannya merupakan kewajiban negara, sedangkan membuktikan keberhasilannya merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum.
