Tere Liye Kritik Keras Pejabat: Rakyat Harus Sejahtera dan Pintar, Bukan Sekadar Jadi Sasaran Pencitraan

SOROTAN PUBLIK – JAKARTA

Penulis novel Tere Liye melontarkan kritik tajam terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia menilai, rendahnya daya beli masyarakat bukan hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga membatasi akses terhadap buku, pendidikan, dan bahan bacaan berkualitas.

Dalam pernyataannya, Tere Liye menghubungkan kritik terhadap pejabat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, ketika sebagian warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli buku dapat menjadi pengeluaran yang sulit diprioritaskan.

Ia bahkan menyampaikan harapan agar buruh, guru honorer, dan tenaga kesehatan memperoleh penghasilan yang jauh lebih layak, termasuk menyebut angka Rp20 juta per bulan sebagai gambaran kesejahteraan yang ia inginkan.

Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Beli Buku

Tere Liye berpendapat, masyarakat yang sejahtera akan memiliki ruang lebih besar untuk membeli buku, menikmati karya berkualitas, dan mengembangkan pengetahuan.

Ia juga menilai masyarakat yang semakin terdidik dan kritis dapat mendorong penulis menghasilkan karya yang lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan daya beli membuat buku dengan harga tertentu kerap dianggap mahal oleh calon pembaca.

Pernyataan tersebut kembali mengangkat persoalan hubungan antara tingkat pendapatan, akses literasi, dan kualitas sumber daya manusia. Buku memang bukan satu-satunya kebutuhan dasar, tetapi akses terhadap pengetahuan merupakan bagian penting dari pembangunan manusia.

Angka Kemiskinan 60 Persen Perlu Dibaca dengan Konteks

Salah satu bagian yang perlu diperjelas dari pernyataan Tere Liye adalah penyebutan sekitar 60 persen penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan.

Data Bank Dunia memang menunjukkan angka yang mendekati itu apabila menggunakan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle-income country sebesar US$8,30 berdasarkan paritas daya beli atau PPP per orang per hari.

Dalam pernyataan bersama pada September 2026, BPS dan Bank Dunia menyebut sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah ambang tersebut. Namun, angka ini tidak sama dengan persentase penduduk miskin menurut standar nasional BPS.

BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen pada Maret 2026. Perbedaan tersebut terjadi karena garis kemiskinan nasional dan internasional menggunakan ambang pengeluaran serta tujuan pengukuran yang berbeda.

Karena itu, menyebut 60 persen penduduk Indonesia sebagai penduduk miskin tanpa menjelaskan standar pengukurannya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Angka Bank Dunia tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran penduduk yang hidup di bawah standar pengeluaran negara berpendapatan menengah atas, bukan berarti seluruhnya masuk kategori miskin menurut definisi nasional.

Perdebatan Garis Kemiskinan dan Standar Hidup Layak

Tere Liye juga mempersoalkan garis kemiskinan yang menurutnya terlalu rendah untuk menggambarkan kehidupan manusia secara layak.

Kritik terhadap ukuran kemiskinan merupakan isu penting dalam kebijakan publik. Garis kemiskinan BPS bukan sekadar angka kebutuhan pangan. Perhitungannya mencakup kebutuhan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan dasar nonmakanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagai gambaran, pada Maret 2025 garis kemiskinan nasional rata-rata tercatat Rp609.160 per kapita per bulan. Angka tersebut merupakan pengeluaran per orang, bukan upah atau pendapatan yang diterima setiap anggota rumah tangga.

BPS dan Bank Dunia juga telah menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan nasional digunakan untuk memantau kondisi sosial-ekonomi berdasarkan kebutuhan dasar di Indonesia, sedangkan garis internasional berfungsi untuk membandingkan kondisi antarnegara dengan standar pendapatan tertentu.

Meski demikian, perdebatan mengenai apakah garis kemiskinan sudah cukup mencerminkan kehidupan yang layak tetap relevan. Sebab, seseorang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menghadapi biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan keluarga.

Pejabat, Upah, dan Ukuran Keberhasilan Pembangunan

Tere Liye mempertanyakan apakah para pejabat benar-benar memiliki komitmen untuk membuat masyarakat lebih sejahtera dan pintar. Ia membandingkan janji politik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, termasuk persoalan upah dan daya beli.

Pernyataan mengenai upah riil yang disebut terus merosot selama 20 tahun terakhir perlu diuji melalui data upah, inflasi, produktivitas, dan kelompok pekerja yang dibandingkan. Perubahan upah nominal saja tidak cukup untuk menggambarkan daya beli karena kenaikan harga barang dan jasa juga harus diperhitungkan.

Namun, substansi kritiknya menyentuh pertanyaan mendasar tentang keberhasilan pembangunan: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan pekerja, guru honorer, tenaga kesehatan, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah?

Pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, proyek infrastruktur, atau program yang diumumkan pemerintah. Kualitas pekerjaan, kecukupan upah, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari juga harus menjadi ukuran.

Literasi Tidak Bisa Dipisahkan dari Kesejahteraan

Kritik Tere Liye memperlihatkan bahwa persoalan literasi tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat. Kampanye membaca akan sulit berkembang apabila sebagian keluarga masih harus memprioritaskan pengeluaran untuk pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya.

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan juga perlu berjalan bersama pemerataan akses pendidikan dan bahan bacaan. Masyarakat membutuhkan bukan hanya kemampuan membeli buku, melainkan juga lingkungan pendidikan yang mendukung kebiasaan membaca dan berpikir kritis.

Pemerintah, karena itu, perlu membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan upah, perlindungan pekerja, kualitas pendidikan, dan pengukuran kemiskinan. Kritik terhadap angka statistik tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap data, tetapi dapat menjadi dorongan agar data digunakan secara tepat dan kebijakan menjangkau persoalan yang lebih luas.

Pada akhirnya, pertanyaan penting yang muncul dari pernyataan Tere Liye bukan semata-mata berapa banyak buku yang terjual. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memiliki penghasilan, waktu, pendidikan, dan kesempatan untuk hidup layak sekaligus mengembangkan pengetahuan.

SOROTAN PUBLIK – AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.