Surya Paloh Tak Halangi Pemakzulan Gibran Jika Syarat Konstitusional Terpenuhi: Jalankan Saja
SOROTAN PUBLIK
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyampaikan sikap terkait menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai munculnya wacana tersebut merupakan peristiwa tragis bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Meski demikian, Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem tidak akan menghalangi proses pemakzulan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan langkah tersebut memang menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian.
Pernyataan itu disampaikan Paloh seusai meresmikan Kantor DPD Partai NasDem Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
“Kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, dan memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, jalankan saja. Kan enggak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain boleh kita pikir-pikir,” ujar Paloh.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa NasDem tidak secara mutlak menolak wacana pemakzulan Gibran. Namun, Paloh memberikan penekanan bahwa proses tersebut harus didasarkan pada ketentuan konstitusi, bukan semata-mata dorongan atau tekanan politik.
Di sisi lain, Paloh mengingatkan agar dinamika politik nasional tidak semakin memperlebar perpecahan di tengah masyarakat. Ia menyayangkan apabila energi bangsa terus terkuras akibat krisis kepercayaan antarkomponen politik, sementara pemerintah masih memiliki berbagai agenda pembangunan yang harus diselesaikan.
Menurutnya, suasana kebatinan nasional dan persatuan perlu tetap dijaga. Persoalan politik harus diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan bangsa, tanpa mengabaikan aturan hukum dan mekanisme konstitusional.
Pemakzulan Memiliki Mekanisme Konstitusional
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan atau kehendak politik partai.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai kewenangan konstitusional masing-masing.
DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemakzulan. Pendapat tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum proses dapat berlanjut ke MPR.
Dengan demikian, wacana pemakzulan Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi. Perbedaan pandangan politik tidak dengan sendirinya menjadi dasar pemberhentian seorang wakil presiden.
Sikap Surya Paloh juga menempatkan dua hal penting dalam satu kerangka: menjaga stabilitas dan persatuan nasional, sekaligus memastikan bahwa mekanisme konstitusi tetap dihormati apabila proses pemberhentian memang memenuhi persyaratan hukum.
Publik pada akhirnya perlu mencermati perkembangan wacana tersebut berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur ketatanegaraan, bukan sekadar manuver maupun pernyataan politik.
SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.
