Surya Paloh Sebut Pemakzulan Gibran Tragis, Namun Jika Persyaratan Terpenuhi Tak Ada Alternatif Lain
Sorotan Publik – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara menanggapi desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai wacana pemberhentian wakil presiden ketika pemerintahan masih berjalan merupakan situasi tragis bagi bangsa Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Surya Paloh seusai meresmikan Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Surya Paloh mengaku prihatin dengan berkembangnya wacana pemakzulan Gibran. Menurutnya, situasi tersebut bukan sesuatu yang diharapkan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden masih aktif menjalankan pemerintahan.
“Sebagai satu bangsa, presidennya masih aktif, wakil presidennya masih aktif. Tiba-tiba wakil presiden harus ada rencana. Itu bagi saya, jujur saya katakan, tragis. Dan ini bukan yang kita harapkan,” ujar Surya Paloh.
NasDem Tidak Menutup Kemungkinan Pemakzulan
Meski menyebut situasi tersebut tragis, Surya Paloh juga menegaskan bahwa apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi dan pemakzulan menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian, mekanisme tersebut harus dijalankan sesuai aturan.
“Kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian. Jadi jangan ganggu. Karena tidak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” tuturnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Surya Paloh menempatkan persoalan pemakzulan dalam kerangka persyaratan dan mekanisme hukum, bukan semata-mata pertimbangan kepentingan politik.
Dengan demikian, sikap yang disampaikan Ketua Umum NasDem tersebut tidak bisa dimaknai sebagai dukungan tanpa syarat maupun penolakan mutlak terhadap proses pemakzulan.
Polemik Pemakzulan Gibran Menjadi Perhatian Nasional
Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka berkembang di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah muncul perkembangan proses hukum di Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Desakan pemakzulan kemudian memunculkan perdebatan mengenai konstitusi, persyaratan jabatan wakil presiden, serta mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden.
Secara konstitusional, pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan kelompok masyarakat atau keputusan politik sepihak.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Artinya, setiap proses pemakzulan harus mengikuti ketentuan konstitusi dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Surya Paloh Minta Masyarakat Menjaga Kondusivitas
Lebih jauh, Surya Paloh berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga suasana kebangsaan tetap kondusif.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam polemik politik yang berpotensi memperbesar ketegangan dan menimbulkan kesedihan di tengah kehidupan berbangsa.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, stabilitas pemerintahan dan persatuan masyarakat perlu tetap dijaga agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan.
Pernyataan Surya Paloh tersebut menambah daftar respons elite politik terhadap desakan pemakzulan Gibran.
Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan proses hukum dan bagaimana mekanisme konstitusional akan ditempuh apabila persoalan tersebut berlanjut.
Di tengah perbedaan pandangan politik, kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap konstitusi menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
