Soeharto, Gus Dur hingga Gibran: Sejarah Pergantian Kekuasaan dan Kontroversi Peran Parlemen

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Sejarah politik Indonesia kembali menjadi perbincangan setelah muncul narasi yang membandingkan perjalanan kekuasaan tiga tokoh nasional, yakni Soeharto, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya dikaitkan dengan dinamika politik dan hubungan antara lembaga eksekutif dengan parlemen.

Narasi yang beredar di media sosial menyebut ketiganya sebagai pemimpin yang mengalami tekanan politik dari parlemen. Bahkan, muncul istilah “dibegal DPR” untuk menggambarkan dugaan bahwa kepentingan politik di lembaga legislatif dapat memengaruhi keberlangsungan kekuasaan seorang pemimpin.

Namun, jika ditelusuri secara historis dan konstitusional, ketiga peristiwa tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja.

1. Soeharto: Tekanan Reformasi dan Krisis Kepercayaan Politik

Presiden Soeharto mengakhiri masa kekuasaannya pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama sekitar 32 tahun.

Keputusan pengunduran dirinya berlangsung di tengah krisis ekonomi, gelombang demonstrasi mahasiswa, tuntutan reformasi, serta menguatnya kritik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebelum pengunduran diri tersebut, ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR dan berbagai elemen masyarakat mendesak perubahan politik. Pimpinan DPR/MPR juga menyampaikan harapan agar Soeharto mengundurkan diri.

Pada akhirnya, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikannya sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku saat itu.

Dengan demikian, kejatuhan Soeharto tidak tepat jika hanya disebut sebagai tindakan DPR. Peristiwa tersebut merupakan hasil dari tekanan sosial, gerakan mahasiswa, krisis ekonomi, perubahan sikap elite politik, dan melemahnya dukungan terhadap pemerintahan Orde Baru.

2. Gus Dur: Konflik Politik dan Pemberhentian melalui Sidang Istimewa MPR

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan pada 23 Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR, setelah menjabat kurang dari dua tahun.

Hubungan pemerintahannya dengan DPR dan MPR mengalami ketegangan serius. Konflik politik berkembang di tengah persoalan pertanggungjawaban pemerintahan, kontroversi kebijakan, serta proses politik yang kemudian berujung pada pemberhentian Presiden.

Salah satu titik penting adalah Maklumat Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan MPR serta langkah-langkah politik lainnya. Maklumat tersebut ditolak oleh MPR dan dinyatakan bertentangan dengan hukum melalui fatwa Mahkamah Agung.

Pada hari yang sama, MPR menetapkan pemberhentian Gus Dur melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden.

Peristiwa tersebut hingga kini menjadi salah satu babak penting dalam sejarah hubungan antara Presiden dan parlemen di Indonesia.

Meski demikian, menyebut Gus Dur diberhentikan semata-mata karena tidak sejalan dengan DPR merupakan penyederhanaan. Ada rangkaian konflik politik, keputusan kelembagaan, dan perdebatan konstitusional yang melatarbelakanginya.

3. Gibran: Polemik Ijazah dan Aspirasi Pemakzulan di DPR

Dinamika politik berbeda terjadi pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Pilpres 2024 berkembang menjadi persoalan hukum dan politik.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek perkara tidak sah.

Perkembangan itu kemudian memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk melalui wacana penggunaan hak konstitusional parlemen.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR menerima berbagai aspirasi terkait persoalan Gibran dan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Namun, perlu ditegaskan bahwa putusan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya berarti jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Perkembangan politik berikutnya juga perlu dicatat. Pada 11 November 2026, Reuters melaporkan bahwa Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden melalui keterangan seorang ajudan. Karena itu, polemik ini harus dibaca berdasarkan perkembangan terbaru, bukan semata-mata sebagai narasi bahwa DPR telah menjatuhkan Gibran.

Pola Politik yang Perlu Diawasi

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan MPR selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Parlemen memang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan konstitusi, prosedur hukum, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kepentingan publik.

Di sisi lain, pemimpin yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum juga tidak boleh ditempatkan di atas hukum. Mandat rakyat harus dihormati, tetapi tetap berjalan bersama prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum.

Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang memiliki kekuatan politik lebih besar, melainkan apakah seluruh lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi.

Rakyat Memilih, Konstitusi Mengatur

Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena perebutan kendali antarelite. DPR tidak boleh menggunakan kewenangannya sebagai alat tekanan politik, sementara pemerintah juga tidak boleh menganggap kritik dan pengawasan parlemen sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Rakyat memberikan mandat melalui pemilu. Konstitusi mengatur bagaimana mandat itu dijalankan, diawasi, dan dalam keadaan tertentu dapat diakhiri.

Karena itu, setiap proses politik yang menyangkut keberlangsungan jabatan pemimpin negara harus terbuka, transparan, berbasis hukum, dan dapat diuji oleh publik.

Sejarah Soeharto, Gus Dur, dan dinamika politik Gibran seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan, tetapi pengawasan pun tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk mengabaikan kehendak rakyat.

Sorotan Publik — Mengawal Kekuasaan, Menguji Fakta, dan Memastikan Suara Rakyat Tetap Dihormati.